Wartawan Keluhkan Minimnya Anggaran Publikasi DPRD

Painan, rakyatsumbar.id–Tidak adanya anggaran publikasi pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan defenitif periode 2024-2029 terancam di boikot awak media di wilayah itu.

Pasalnya, kegiatan yang dinilai sakral di lingkungan DPRD itu, hanya terjadi saat kali dalam 5 tahun. Kecuali, dalam menjalan tugas dan amanah mendapatkan halangan atau kendala sehingga terjadi penggantian pimpinan dewan.

Akan tetapi, jika hal itu tidak terjadi maka, pimpinan dewan definitif hanya akan terjadi satu kali dalam kurun waktu lima tahun.

Dengan dinilai sakral nya pelantikan pimpinan dewan definitif itu diharapkan dengan segenap kemampuan untuk memberitahukan kepada publik, sehingga masyarakat luas mengetahui pimpinan dewan yang menjabat pada masa periode 2024/2029.

Sehingga, hak masyarakat dalam memperoleh informasi secara luas ternyata dijegal oleh keterbatasan anggaran publikasi di bidang Hubungan masyarakat Sekretariat Dewan Pesisir Selatan.

Akibat dari tidak adanya anggaran untuk publikasi itu maka, awak media di wilayah itu memprediksi akan terjadi boikot terhadap pemberitaan awak media terhadap kegiatan pelantikan pimpinan dewan definitif yang dilaksanakan Selasa (24/9) di gedung DPRD setempat.

Wartawan fajarsumbar. com Wandi Jusri kepada awak media ini menyampaikan kritikannya terhadap Sekretariat DPRD setempat, dimana selalu mengeluhkan tentang tidak adanya anggaran yang tersedia untuk peliputan, sementara untuk kunjungan kerja dewan dan perjalanan dinas semakin masif dilakukan.

“Itu yang disampaikan oleh bahagian tertentu kepada awak media, anggaran tidak ada, sementara anggaran itu disusun untuk dipergunakan selama satu tahun, ini belum akhir tahun anggaran sudah habis,” tuturnya.

Ia mencurigai, adanya kongkalikong dibalik penggunaan anggaran yang di anggarkan untuk publikasi oleh awak media.

“Jangan-jangan ada kongkalingkong penggunaannya, karena memang tidak diawasi secara intensif,” ulasnya.

Ia menegaskan, ia tidak bakal mempublikasikan kegiatan pelantikan pimpinan dewan deginitif DPRD setempat.

“Saya tidak bakal mempublikasikan kegiatan ini, biarkan saja mereka yang mempublikasikan sendiri,” tutupnya.

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan Yoni Syafrizal mengatakan, kekurangan anggaran yang diberikan kepada Sekretariat DPRD oleh pihak eksekutif merupakan salah satu strategi untuk melemahkan kekuatan dan fungsi dari legislatif.

Sehingga, berdampak terhadap publikasi oleh awak media dalam melakukan aktifitas pemberitaan terhadap kegiatan dan kerja kedewanan.

“Karena media itu adalah corongnya informasi, dan masyarakat harus mendapatkan informasi secara gamblang,” tuturnya.

Tidak hanya itu, ketidaktersediaan anggaran mengakibatkan tidak diketahuinya kegiatan daripada legislatif sehingga secara politik anggota dewan sangat dirugikan.

Yoni berharap agar, kondisi iti menjadi perhatian dan evaluasi mendalam bagi anggota dewan yang saat ini menduduki posisi di legislatif, sehingga mampu meningkatkan anggaran di sektor publikasi.

“Bukan hanya memprioritaskan kunker saja, melainkan publikasi juga memiliki andil besar dalam langkah politis kedepannya,” tutupnya. (fdr)