Presiden Perintahkan Pembangunan Sabodam Marapi Dimulai Tahun Ini, Gubernur Sumbar Ajukan 5 Permohonan Terkait Penanganan Bencana

Presiden lerintahkan pembangunan Sabodam marapi dimulai tahun ini.

Agam, rakyatsumbar.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar pembangunan sabodam di kawasan Gunung Marapi segera dimulai tahun ini. Pembangunan sabodam sendiri merupakan satu dari lima permohonan yang diajukan Gubernur Sumbar kepada Presiden, sebagai bagian dari upaya pemulihan infrastruktur serta upaya antisipasi bencana banjir lahar dingin dan longsor di Sumbar.

“Untuk penanganan banjir lahar dingin sudah dihitung Kementerian PU. Dibutuhkan 56 sabo dam, sementara yang ada baru dua. Sehingga, diperlukan banyak tambahan lagi. Saya perintahkan tahun ini harus dimulai, terutama di tempat-tempat yang penting, ada enam titik yang harus segera dimulai. Saya sudah minta Dirjen terkait di Kementerian PU,” ucap Presiden Jokowi saat meninjau kerusakan dampak bencana banjir lahar dingin dan longsor di Bukik Batabuah, Agam, Selasa (21/05/2024).

Sementara itu secara umum, Presiden menilai penanganan bencana banjir lahar dingin dan longsor di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar sudah baik. Mulai dari upaya evakuasi korban, penanganan terhadap warga yang tinggal di pengungsian, hingga Pembangunan jalan dan jembatan-jembatan darurat, yang sebagian besar telah dilakukan dan akan terus dioptimalkan.

“Terkait penanganan terhadap pengungsi, tadi saya sudah tanya pengungsi di sini, itu sudah baik. Untuk pembangunan jalan dan jembatan, ada satu-dua yang masih dalam proses, dan itu yang akan kita kejar, agar semuanya secepatnya kembali normal,” ucap Presiden lagi.

Presiden menegaskan, hingga saat ini penanganan atas dampak bencana terus dilakukan secara maksimal. Mulai dari upaya pencarian terhadap korban yang masih terus dilakukan, penyediaan kebutuhan logistik bagi warga yang saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan tiga minggu ke depan, hingga menyegerakan penyaluran santunan bagi keluarga korban meninggal dunia.

“Selain itu, rumah yang rusak agar segera diberi bantuan. Setidaknya ada 265 rumah yang rusak, di mana 159 rumah di antaranya rusak berat, dan sudah ada 100-an KK yang siap untuk direlokasi. Bupati dan Gubernur harus segera menyiapkan lahannya jika memang diperlukan relokasi, karena barang untuk pembangunan dari pemerintah pusat itu sudah siap,” kata Presiden menekankan.

Rombongan kunjungan Presiden sendiri tiba di Simpang Bukik Batabuah pada pukul 10.17 WIB setelah melakukan perjalanan darat dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menuju Kabupaten Agam via jalur alternatif Malalak. Turut serta mendampingi Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Joko Widodo; Menko PMK RI, Muhadjir Effendy; Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto; hingga Kepala Basarnas Marsma TNI Kusworo.

Selain itu, kunjungan Presiden juga turut didampingi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah; Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen TNI Moch Hasan Hasibuan; Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Rudy Saladin; Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Plt Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres RI, M. Yusuf Permana; Bupati Agam Andri Warman, Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono, serta jajaran Forkopimda Sumbar dan Pejabat Kementerian Terkait lainnya.

Dalam kunjungan kali ini, Presiden Jokowi mendengar secara utuh paparan kondisi penanganan bencana banjir dan lahar dingin dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta mendengar usulan permohonan untuk pemulihan infrastruktur serta upaya antisipasi bencana banjir lahar dingin dan longsor di masa yang akan datang dari Gubernur Sumbar.

Ada pun lima poin permohonan yang disampaikan Gubernur Mahyeldi kepada Presiden RI tersebut antara lain, Pertama, pembangunan sabodam di Gunung Marapi untuk mengantisipasi banjir lahar dingin, sebagaimana sistem serupa sukses diterapkan di Gunung Merapi Jogja yang memiliki 250 uni sabodam dan Gunung Agung Bali yang memiliki 90 unit sabodam.

Kedua, Gubernur memohonkan rekonstruksi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Ketiga, Pembangunan flyover Lembah Anai untuk menggantikan fungsi jalan nasional yang putus total akibat banjir.

Keempat, percepatan Pembangunan Jalur Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin-Bukittinggi-Lima Puluh Kota, yang akan sangat bermanfaat sebagai jalur alternatif utama saat bencana dalam skala besar kembali terjadi. Ada pun permohonan yang kelima ialah percepatan pembangunan fisik flyover Sitinjau Lauik, untuk menggantikan fungsi jalan nasional Sitinjau Lauik yang sangat curam, rawan kecelakaan, dan rawan longsor. (adpsb/isq)