Antisipasi Potensi Konflik Jelang Pilpres 2024, Pemprov Sumbar Kumpulkan Kesbangpol

Alat Peraga Kampanye (APK) di salah satu pusat Kota Padang.

Padang, rakyatsumbar.id – Saat ini telah memasuki masa kampanye Pemilu 2024. Pemprov Sumbar kumpulkan Kesbangpol kabupaten dan kota untuk petakan potensi konflik di masing-masing daerah agar bisa diantisipasi sejak dini jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pengalaman pada Pemilu 2019 lalu, pendukung antarkandidat presiden saling menyerang dengan narasi-narasi negatif, merendahkan, menjurus fitnah. Kondisi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, sebab memicu konflik horizontal antarwarga. Untuk itu, Kesbangpol Sumbar melakukan langkah antisipasi meredam potensi konflik agar pesta demokrasi di tahun 2024 ini di Sumbar bisa berjalan dengan baik.

“Kita mengundang Kesbangpol dari 19 kabupaten dan kota untuk memetakan potensi konflik , potensi kerawanan serta berbagai persoalan kemasyarakatan yang ada di daerah sebagai langkah menyongsong tahun politik 2024,” sebut Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Jefrinal Arifin di ruang rapat Gubernur, Selasa (28/11).

Ia mengatakan berdasarkan laporan dari Kesbangpol dari 19 kabupaten dan kota, kondisi di daerah hingga saat ini masih kondusif. Potensi konflik memang ada, tetapi tidak terlalu menonjol dan masih dapat diantisipasi.

“Kita minta Kesbangpol di kabupaten dan kota untuk terus melakukan pemantauan situasi dan kondisi untuk mempertahankan kondusifitas di Pemlu 2024,” ujarnya.

Kesbangpol di daerah juga diminta untuk berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjalankan tugas terutama dalam hal mengantisipasi konflik.

Sementara itu Kepala Bidang Kewaspadaan Kesbangpol Sumbar, Marwansyah mengatakan Gubernur Sumbar, Mahyeldi menginginkan pesta demokrasi di daerah itu berjalan dengan mengedepankan kearifan lokal “Pamilu Badunsanak” atau Pemilu yang mengedepankan rasa persaudaraan.

Untuk mewujudkan hal itu, Kesbangpol Sumbar mengambil sejumlah langkah antisipasi agar tidak muncul konflik yang bisa merusak proses Pilpres di daerah itu.

“Kita belajar dari konflik yang terjadi di Bitung beberapa waktu lalu. Jangan sampai hal yang sama terjadi di Sumbar,” terangnya.

Selain pemetaan potensi konflik, Kesbangpol Sumbar juga aktif memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk memahami situasi politik.

“Dengan demikian diharapkan proses transisi kepemimpinan bangsa bisa berjalan dengan baik dan lancar di Sumbar,” jelasnya.

Setelah masa kampanye yang dijadwalkan berakhir pada 10 Februari, kemudian masa tenang dan selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pada level pemilu presiden, ada tiga calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan berlaga. Ketiganya yakni, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai paslon nomor urut 3.

Selanjutnya, ada 24 partai politik peserta Pemilu 2024 dengan perincian 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Sementara, di level DPR RI, ada 9.917 calon anggota legislatif (caleg) yang akan memperebutkan 580 kursi Parlemen. Kemudian, 668 orang tercatat sebagai calon anggota DPD.

Wapres Ingatkan Cegah Polarisasi Politik

Selasa (28/11) telah memasuki masa kampanye Pemilu 2024. Wapres RI (Wakil Presiden Republik Indonesia), KH Maruf Amin berpesan supaya dalam masa kampanye ini para kontestan mampu mencegah polarisasi politik.

KPU RI telah menetapkan hari ini hingga 75 hari ke depan tepatnya 10 Februari 2023 sebagai masa kampanye. Dalam masa kampanye ini sangat rentan pada gesekan dan hal hal yang dapat menyebabkan polarisasi politik dalam masyarakat.

Jadi seluruh kontestan diimbau untuk menaati dan mematuhi aturan yang berlaku sesuai kesepakatan dan ketentuan bersama serta tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan polarisasi politik dalam masyarakat, ujar Wapres Maruf Amin , dalam keterangan dikutip Rakyat Sumbar, (28/11).

Para pemain, kontestan, supaya menaati aturan-aturan itu jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan keterbelahan masyarakat kita. Itu dari para pelaku, para kontestan, jelasnya.

Ia berharap, para penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu harus bersikap adil. Kemudian pihak keamanan; Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) bisa bersikap netral, begitu pula Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, ia berharap kampanye berjalan dengan baik.

Ya seperti sesuai aturan, mereka harus menjadi penyelenggara pemilu yang netral, tidak memihak kepada salah satu kontestan, dan harus menjaga supaya pemilu kita itu berjalan dengan jujur, adil, bersih, dan pemain juga supaya bermain bersih semuanya, tegasnya.

Ia pun mengingatkan para kepala daerah definitif atau pun penjabat agar terus menjaga netralitasnya.

Semua, termasuk petugas, penjabat, pelaksana tugas, semuanya. Yang tidak pelaksana tugas juga, jelasnya.
Kiai Ma’ruf juga berpesan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah dan menimbulkan konflik, seperti disinformasi dan hoaks.
Isu-isu disinformasi, hoaks, yang pasti ketika kita menghadapi pemilu itu selalu ada, selalu muncul. Oleh karena itu, masyarakat harus tidak boleh terprovokasi oleh isu-isu yang tidak baik, disinformasi tersebut, pungkasnya. (mul)