Data Sensus Jadi Rujukan Kebijakan Pembangunan

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH

Padang, rakyatsumbar.id – Sensus pertanian tahun 2023 tengah berlangsung. Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH mengharapkan semua pihak turut menyukseskan pelaksanaan sensus ini.

“Sensus Pertanian tahun 2023 kini tengah berlangsung. Telah dua minggu lebih sejak dibuka pada 1 Juni 2023 lalu. Kita berharap sensus yang ketujuh sejak Indonesia merdeka ini berhasil memetakan kondisi terkini dari sektor pertanian kita. Untuk itu saya mengharapkan dukungan dari semua pihak agar sensus pertanian ini sukses,” ungkap Leonardy, Selasa (20/6).

Leonardy menyatakan, dukungan semua pihak untuk kesuksesan pelaksanaan sensus pertanian yang bertema Mencatat Pertanian Indonesia Untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani sangat diperlukan. Karena bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan mensejahterakan petani.

“Sungguh mulia dan marilah kita bersama-sama melakukan tugas mulia ini,” tegasnya.

Leonardy menambahkan sensus pertanian yang dilaksanakan hingga 31 Juli 2023 ini akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kondisi terkini dari pertanian hingga ke pelosok Indonesia. Kondisi ini akan bermanfaat untuk peningkatan kualitas statistik pertanian dan peningkatan kualitas desain kebijakan untuk rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis pada sektor pertanian.

Pria yang dua periode (2004-2014) menjadi pimpinan DPRD Sumbar itu menegaskan, data yang diperoleh dari pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis sektor pertanian ke depannya.

Saking pentingnya ST2023, data-data terkait struktur pertanian, terutama untuk unit-unit administrasi terkecil; dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian saat ini dan menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian.

Sebab, katanya lebih jauh, ST2023 mencakup tujuh subsektor pertanian. Ketujuh subsektor itu adalah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian.

“Jadi pada Sensus Pertahian Tahun 2023 ini pelaku usaha pertanian di seluruh Indonesia akan didata. Baik unit usaha pertanian perorangan, unit usaha pertanian berkelompok, serta perusahaan pertanian berbadan hukum,” jelas pria yang akrab dipanggil Bang Leo itu.

Dalam pertemuan dalam rangka tugas pengawasan ke BPS Provnsi Sumbar dan BPS Kabupaten/Kota, Leonardy mendapatkan fakta bahwa sensus telah memanfaatkan inovasi terutama di Kota Padang. Sensus dilakukan berbasis android, petugasnya memakai aplikasi FASIH. Sensus pertanian juga telah dirancang guna memperoleh hasil berstandar internasional menggunakan panduan dari FAO.

“Satu hal penting yang saya garisbawahi dalam pertemuan dengan BPS Sumbar serta Kabupaten/Kota adalah ST2023 mampu menangkap isu strategis pertanian nasional, seperti urban farming, petani milenial, modernisasi pertanian, dan juga pendapatan petani sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan petani,” ungkapnya lagi.

Kita harapkan, kata Leonardy melanjutkan, muncul kebijakan reformasi penyaluran subsidi pupuk, perbaikan tata kelola basis data pertanian, pengendalian laju konversi lahan, rekrutmen petani milenial untuk mendorong regenerasi petani, kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan. Tak kalah pentingnya adalah modernisasi sektor pertanian melalui mekanisasi dan digitalisasi pertanian. Serta menambah atau meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang pertanian termasuk bendungan dan saluran irigasi teknis.

Melihat betapa bermanfaatnya sensus pertanian ini, sudah sepatutnya partisipasi aktif seluruh pelaku usaha pertanian sangat diharapkan untuk kesuksesan ST2023.

Diharapkan masyarakat secara perorangan, kelompok atau perusahaan memberikan respon yang baik dan jawab data yang diperlukan secara jujur. Harap tidak mengaitkannya dengan pajak atau jangan tanya petugas kapan bantuannya akan datang karena petugas hanya mengumpulkan data membangun pertanian Indonesia.

Begitu juga dengan pemerintah daerah beserta segenap jajarannya, tak lupa walinagari, kepala desa, lurah, kepala korong, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di nagari/desa se-Sumbar turut memainkan perannya dalam menyukseskan kegiatan ini.

“Sebaik apapun program pemerintah tanpa keterlibatan semua pihak, keterlibatan kita masyarakat akan kurang terasa manfaatnya. Terima kedatangan petugas sensus di rumah masing-masing mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Mari bersama Mencatat Pertanian Indonesia untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani,” ajak Ketua Umum PB Lemkari periode 2020-2024.

Sebelumnya dalam pertemuan-pertemuan dengan Kepala BPS Provinsi Sumbar dan jajarannya dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997, Ketua Badan Kehormatan DPD RI periode 2022-2023 ini juga menyampaikan bahwa saat melakukan pendataan, hendaknya para petugas menggunakan tanda pengenal.

Hal ini akan memudahkan masyarakat mengidentifikasi petugas dan merasa aman saat proses pendataan. Ada sebanyak 190 ribu petugas di seluruh Indonesia dikerahkan BPS untuk mendata para pelaku usaha pertanian dan 3.897 diantaranya merupakan petugas lapangan yang telah disiapkan oleh BPS Provinsi Sumbar. (ned)