PADANG  

Tommy Romengan Soroti Pasokan Air Bersih, Tata Kelola dan Transparansi Dipertanyakan

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang  Tommy Romengan
Anggota Komisi III DPRD Kota Padang  Tommy Romengan

Padang, rakyatsumbar.id – Persoalan kontinuitas pasokan air bersih di Kota Padang kembali menjadi sorotan DPRD. Tidak hanya menyangkut ketersediaan infrastruktur, pelayanan air minum juga membutuhkan kepastian pengelolaan, dukungan anggaran, serta transparansi dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya.

Hal itu menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Tommy Romengan, saat mengikuti rapat kerja Komisi III bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra kerja, Senin (09/11/2026).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, Helmi Moesim, Tommy menekankan pentingnya menjamin keberlanjutan pasokan air bersih bagi masyarakat.

Menurutnya, persoalan air minum tidak bisa dipandang sebatas urusan teknis dan jaringan distribusi, tetapi harus dilihat secara menyeluruh, termasuk kesiapan pengelolaan dan dukungan kebijakan.

Ia menilai, gangguan pasokan air bersih dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, aktivitas usaha hingga pelayanan berbagai sektor yang sangat bergantung pada ketersediaan air.

Selain kontinuitas pasokan, Tommy juga menyoroti mekanisme penggunaan anggaran dan tata kelola instrumen yang berkaitan dengan penyediaan air bersih. Ia meminta adanya penjelasan yang terang mengenai penggunaan istilah INRB maupun BPD, terutama menyangkut mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Menurutnya, setiap instrumen dan sumber daya yang digunakan harus memiliki mekanisme yang jelas, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai ketidakjelasan tata kelola justru menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum.

Tommy menegaskan, pembenahan pelayanan air bersih harus dilakukan secara menyeluruh. Persoalan kelembagaan, anggaran, koordinasi lintas sektor hingga akuntabilitas pengelolaan perlu menjadi perhatian bersama, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Melalui fungsi pengawasan di Komisi III DPRD Kota Padang, Tommy mendorong seluruh pihak terkait untuk serius membenahi tata kelola pelayanan air minum.

Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan jaringan perpipaan, tetapi juga kepastian bahwa air bersih mengalir secara berkelanjutan, dengan pelayanan yang transparan dan dapat diandalkan. (edg)