Tol dan Ekonomi Sumbar
Proses pembebasan lahan misalnya, hingga kini, pembebasan sudah mecapai 61,9 persen, dengan rincian 920 bidang telah dibebaskan dari total 1.485 bidang tanah.
Termasuk diantaranya tanah milik masyarakat, fasilitas umum (fasum/fasos), dan konsinyasi.
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy menjadi ujung tombak dalam pembebasan uni, ditargetkan selesai pada Juli 2022.
Untuk pembayaran ganti rugi masyarakat tidak perlu khawatir, karena dana untuk UGK saat ini sudah tersedia di Lembaga manajemen asset negara (LMAN) dan memastikan selalu intense berkomunikasi dengan LMAN.
Sementara untuk sisa proses pembebasan lahan yang ditargetkan selesai pada Juli mendatang, menurut Wagub tidak ada lagi kendala yang berarti.
Lantaran semua permasalahan sudah dirinci dan diuraikan penyelesaiannya. Artinya cepat atau lambat pembangunan jalan tol diyakini akan tuntas.
Terkait hal ini pun, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari memastikan, semua persoalan teknis sudah diuraikan dan sudah ada solusinya.
Adapun kendala yang berhubungan administrasi lebih disebabkan adanya kekurangan personil di BPN Kantor Wilayah Sumatera Barat.
Karena itu dalam waktu dekat akan dikirim bantuan personil dari Kantor Pertanahan Kota Padang.
Meski kebijakan ini terkesan terlambat, paling tidak sudah ada solusi item per item menyelesaikan persoalan pembebasan tanah.
Tentu dengan berjalannya pembebasan tanah, dan berangsurnya pengerjaan pada bidang yang sudah dibebaskan 9 Km.
Pemerintah dan masyarakat mulai melayangkan pandangan yang jauh. Manfaat apa yang bisa diambil dari keberadaan tol. Sehingga sejak sekarang sudah merancang apa apa yang perlu disiapkan.
Jangan sampai terlena, lalu ketika tol sudah mulus hingga ke Dumai kita hanya jadi penonton di rumah sendiri, menyaksikan kendaraan melintasi tol dengan kecepatan tinggi.
Lalu mengenang, jalan tol itu dibuat di atas tanah leluhur. (*)
