Sumbar Rencanakan 10 Alat Guardian
Lindungi Hutan dari Pembalak
Padang, rakyatsumbar.id — Upaya dalam mengembangkan serta melindungi hutan kelola masyarakat, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI bekerja sama dengan LPHN dan Pemerintah Nagari. Hal ini dalam mencegah ancaman perambahan ilegal termasuk perburuan satwa dilindungi. Hal ini dikupas saat dialog ruang kerja melibatkan nagari, bertema penguatan tata kelola perlindungan dan pengamanan hutan berbasis teknologi artifisial inteligent (guardian), di room Hotel Pangeran Beach, Juanda, Padang, Rabu (16/07/2020).
Pengembangan metode dan pendekatan berbasis teknologi Artificial Intelligent, salah satunya dengan melakukan instalasi pemasangan alat pemantauan hutan ‘Guardian di areal Hutan Nagari. Hal itu dikatakan Manajerial Program KKI WARSI Sumbar, Rainal Daus saat memulai materi. Jelasnya, saat ini pemakaian sistem guardian itu telah memudahkan tim Patroli LPHN di enam nagari. Pemantauan itu pun sangat efektif dalam mengumpulkan bukti-bukti bilamana terjadi aktivitas mencurigakan di dalam hutan.
“Alat ini sangat membantu dalam 24 jam, karena berbasis teknologi sehingga pemantauan tepat waktu (real time-red). Identifikasi terhadap kejahatan di dalam hutan berdasarkan pemberitahuan ke dalam ponsel pintar, para petugas dan atau masyarakat bisa melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan,” terangnya.
Artificial Intelligent, atau alat instalasi yang telah terpasang, mampu melakukan deteksi perkara di dalam hutan area nagari. Alat itu memiliki sensor akustik yang mampu mendeteksi dan merekam aktifitas suara berupa suara binatang, mesin gergaji, truk pengangkut, suara tembakan. Salah satunya di Sirukam, bekerja sama dengan Polhut Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Solok berhasil memanfaatkan alat tersebut, melakukan pengecekan lapangan dan penyitaan barang bukti atas laporan temuan kegiatan ilegall logging di wilayah Hutan Nagari Sirukam.
“Karena alat itu pula memicu semangat, kepercayaan dan motivasi yang tinggi ditengah-tengah masyarakat untuk senantiasa membangun kerjasama dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan,” ringkasnya.
Informasinya, saat ini telah dilakukan instalasi sebanyak 17 unit di enam areal hutan nagari yang berada di tiga kabupaten di Sumbar. Mulai dari Sijunjung dipasang di hutan Nagari Sumpur Kudus, selanjutnya di Solok Selatan, telah memasang di hutan Nagari Pakan Rabaa Timur, Nagari Pakan Rabaa, Nagari Pasir Talang Timur, serta di hutan Nagari Alam Pauh Duo Jorong Simancuang. Selanjutnya di Solok kabupaten telah dipasangkan dalam area hutan Nagari Sirukam. Bila tidak ada kesukerelaan untuk melindungi hutan dan tanpa alat bantu berbasis artifisial intelijen tersebut, mungkin dapat dipastikan kawasan hutan di Sumbar hancur, dan acap disingung dengan pembalakan liar, penambangan ilegal dan lainnya.
Pengawasan hutan sangat penting, bila tidak dilakukan akan berdampak pada tutupan hutan yang berdampak pada perubahan lingkungan dan berdampak langsung pada kelangsungan hidup manusia di area itu. Muai dari kerusakan ekologi hutan termasuk dan hilangnya plasma nutfah, serta berkurangnya cadangan biodiversity krusial. Tiga tahun terakhir tutupan hutan sejak 2017 hingga 2019 lalu, setidaknya 23.352 hektare tutupan hutan hilang di Sumbar. Berkurangnya tutupan hutan, potensi bencana alam banjir, banjir bandang, hingga longsor tidak dapat dielakkan.
Terkait hal ini Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozarwardi Usama Putra mengatakan, merawat hutan tidak hanya tugas dari pemerintah saja, melainkan tugas semua elemen. Kemudian, pengawasan dan penindakan terbagi kategori terutama saat melakukan operasi. Operasi gabungan dilakukan bersama Dinas Kehutanan, TNI, Polri bila kerusakan atau terjadi indikasi yang benar tidak dapat diatasi secara internal.
“Memang secara umum pencegahan perlu apalagi dengan adanya alat Rainforest Connection, namun tidak tertutup kemungkinan selalu ada kekhawatiran berkelanjutan. Ya itu tentu adanya kejahatan berikutnya setelah penanganan tersebut dilakukan, dan itu dapat kita ambil contohnya seperti di Silungkang, terjadi pembalakan dan akhirnya dapat kita selesaikan,” terangnya.
Menurutnya, Rainforest connection atau alat sensor deteksi ini merupakan hal baik bagi Sumbar, terutama dalam memantau aktivitas dalam hutan nagari. Katanya, Silungkang mampu mengatasi hal tersebut karena kekuatan adat. “Wilayah itu saat ini bisa menjadi media percontohan bagi daerah lainnya dalam pemasangan rainforest connection, dan kita akan rancang untuk pemasangan di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar,” kata Yozarwardi Usama Putra.
Yozarwardi mempersempit ruang adalah dengan adanya komitmen, “Memang ini masih upaya tapi membutuhkan komitmen disamping adanya alat bantu tersebut, dan kita upayakan dipasangkan 10 unit di area KPH. Selanjutnya dari hasil pertemuan ini kita upayakan ada evaluasi per bulan, agar ada kebijakan-kebijakan di lapangan yang dapat diambil,” ungkapnya.
Pengawasan hutan serta pemanfaatan secara baik dan benar dapat mengurangi angka kemiskinan. Salah satunya melalui pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), ekowisata, dan jasa lingkungan, termasuk program Perhutanan Sosial. Tentunya perlu kebersamaan mewajibkan masyarakat pemegang hak kelola untuk senantiasa melindungi dan mengamankan areal wilayah hak kelola mereka.
Diberikannya izin hak kelola Perhutanan Sosial, komunitas masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan peran serta keterlibatannya secara aktif untuk berakselerasi dalam rangka menjaga dan melindungi wilayah kelola. Serta mengingat ancaman perambahan hutan dan perburuan satwa tidak saja berpotensi terjadi di luar areal wilayah kelola masyarakat melainkan di areal Perhutanan Sosial itu sendiri. (hrf)
