05/03/2024
Beranda » Sumbar Masih Kekurangan 743 Dokter

Sumbar Masih Kekurangan 743 Dokter

Gubernur Mahyeldi saat menghadiri telewicara dalam rangka puncak peringatan HUT IDI ke-73 di Aula Student Center M. Syaaf Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand).


Padang, rakyatsumbar.id – Provinsi Sumatera Barat masih kekurangan tenaga dokter untuk memberikan pelayanan yang maksimal di bidang kesehatan.

Selain masih kurang, penempatan dokter di Sumbar juga belum merata. Sebagian besar dokter saat ini masih berada di kota besar sementara di daerah-daerah belum memadai.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan Pemprov Sumbar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun masih terdapat sejumlah kendala seperti belum tercukupinya kebutuhan dokter di Sumbar.

“Kita berharap kendala ini bisa ditemukan solusinya lewat kolaborasi seluruh pihak yang terkait dengan SDM kedokteran, sebutnya, Minggu (19/11).

Hal ini disampaikan Gubernur Mahyeldi saat menghadiri telewicara dalam rangka puncak peringatan HUT IDI ke-73 di Aula Student Center M. Syaaf Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand) yang mengusung tema ‘Peran Strategi IDI sebagai Organisasi Profesi Dokter dalam Memajukan Kesehatan Sumatera Barat’.

“Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan bahwa rasio dokter dengan jumlah penduduk adalah 1 : 1.000, yang artinya 1 dokter untuk 1.000 penduduk, jelasnya.

Sementara itu jumlah dokter di Sumbar saat ini 4.897 orang, dengan total penduduk 5.640.629 jiwa berdasarkan data BPS 2022. Sehingga rasio dokter di Sumbar hari ini adalah 1 : 1.152. Sehingga, Sumbar masih kekurangan 743 dokter lagi,” ungkapnya.

Selain masih kurang, sambung Gubernur, pemerataan penempatan dokter di Sumbar juga belum terjadi. Sebab, sebagian besar dokter saat ini masih berada di kota besar.

Belum lagi, saat ini dari total 280 unit puskesmas di Sumbar, masih terdapat 2 puskesmas tanpa dokter (0,7%), yaitu di Puskesmas Air Amo Kabupaten Sijunjung, di mana satu-satunya dokter di sana sedang menjalani studi spesialis, serta di Puskesmas Bosua Kabupaten Kepulauan Mentawai, terangnya.

“Kami berharap, agar semua pihak, termasuk IDI, FK Unand, dan pihak terkait lainnya, turut mendorong terjadinya pemerataan penempatan dokter di Sumbar, terutama di daerah terisolir. Bahkan, di Mentawai itu sangat minim dokter spesialis. Kami meminta keterlibatan semua pihak, Karena untuk mewujudkan Indonesia sehat itu, tidak mungkin hanya pemerintah yang berusaha, melainkan perlu kerja sama dan kolaborasi,” ujarnya lagi.

Mahyeldi meyakini, momentum HUT IDI kali ini dapat menjadi gerbong awal bagi perbaikan serta reformasi sistem kesehatan.

“Saya yakin dengan semangat kolaborasi, maka transformasi sistem kesehatan akan bisa kita lakukan, sehingga masyarakat kita menjadi sehat dan sejahtera,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Lila Yanwar, menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh segenap pihak yang terlibat, dalam pelaksanaan puncak HUT IDI ke-73 tahun ini.

Ia pun berharap, agar IDI terus konsisten menjadi organisasi profesi yang mandiri, akuntabel, serta melakukan pembentukan kultur baru dalam dunia kesehatan.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumbar, dr. Roni Eka Sahputra menyebut saat ini masih ada ketimpangan distribusi dokter di Sumbar.

“Bandingkan Kota Padang dengan Kota/Kabupaten lain di Sumbar sangat jelas bedanya. Di Padang dokternya sekitar 2.000 an, tapi di Kab/Kota 200 atau 300 rata-rata paling banyak,” sebutnya pada 28 Januari 2023 lalu.

Kondisi ini, sambungnya menjadi pe-er bagaimana pemerintah terutama kepala daerah, ketika dokter spesialis datang ke daerah, mereka senang disitu.

“Kalau mereka dihargai dengan baik, bekerja dengan nyaman, pasti mereka akan senang juga di Kota dan Kabupaten. Kepala daerah harus mensupport penuh,” ucapnya.

Menurut dr. Roni kekurangan dokter saat ini, kalau jumlahnya banyak dan merata, sebarannya tentu tidak akan kurang juga.

“Jadi istilahnya, mencari kalau ada ‘gula’ disitu lebih banyak, pasti banyak semut yang pergi kesitu. Tentu para pemegang kebijakan bupati, walikota, gubernur harus memperhatikan itu,” ungkapnya. (mul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.