SPBP Polda Sumbar Khusus untuk Polri, Diresmikan Kapolda

Padang, Rakyat Sumbar — Pengoperasian kembali Stasiun Pengisian Bahan Bakar Polri (SPBP) Polda Sumbar, memberikan manfaat lebih terhadap kelancaran tugas kepolisian. Namun, SPBP ini tidak melayani masyarakat umum, hanya khusus untuk Polri.

“Pertama, tentu ada kemudahan bagi anggota, kedua tentu penghematan,” kata Kapolda Sumbar Irjenpol Toni Harmanto, usai meresmikan pengoperasian kembali SPBP Polda Sumbar, di Jalan Gajahmada, Gunungpangilun, Jumat (11/9/2020) siang.

Ia melanjutkan, selama SPBP Polda Sumbar ini tidak beroperasi akibat rusaknya infrastruktur dampak gempa 2009, alokasi BBM (Bahan Bakar Minyak) di Polda Sumbar dititipkan ke pihak ketiga.

“Selama sekian lama ini kita nitip ke pihak ketiga dari BBM dialokasikan di Polda Sumbar, makanya dengan berdirinya ini otomatis 5 persen charge (biaya) yang biasanya untuk pihak ketiga kita manfaatkan untuk negara. Ini untuk Polda saja (tidak bisa untuk umum),” ucap Toni.

Sementara itu, Kepala Biro Logistik (Karolog) Polda Sumbar Kombespol Suranta Pinem, mengatakan, SPBP Polda Sumbar ini dioperasikan kembali setelah direnovasi akibat kerusakan berat pasca gempa 2009.

“SPBP Polda Sumbar direnovasi secara bertahap pada 22 Juni 2020, selanjutnya dilakukan tera dan kalibrasi mesin pompa dari UPT Balai Metrologi Kota Padang dan dinyatakan memenuhi syarat untuk dioperasikan,” ucap Pinem.

Ia melanjutkan, selama renovasi juga berkoordinasi dengan PT. Pertamina, terutama terkait standar operasional SPBP Polda Sumbar, sehingga dapat dioperasikan kembali.

“SPBP ini terdapat satu pompa untuk pengisian bahan bakar Pertamax dan Dexlite. SPBP berdiri di atas tanah milik Polda Sumbar yang sudah bersertifikat,” ungkap Pinem,

Ketua Pelaksana Peresmian SPBP Polda Sumbar, AKBP Supriadi, menambahkan, SPBP Polda Sumbar ini merupakan fasilitas penunjang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian.

“Selama SPBP rusak akibat dampak gempa 2009, kebutuhan BBM dititipkan ke SPBU milik umum dan SPBU milik Puskopol Polda Sumbar, sehingga relatif kurang efektif dan efisien,” sebutnya, yang juga menjabat Kabag Faskon Rolog Polda Sumbar. (byr)