Bukittinggi, rakyatsumbar.id–Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan dirinya tidak pernah terlibat maupun memiliki program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagaimana yang dikaitkan dengan namanya.
Ia juga memastikan telah memberhentikan secara tidak hormat seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial F yang diduga mencatut namanya untuk kepentingan tertentu.
Ramlan mengatakan, keputusan pemberhentian ASN tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menurutnya, pegawai bersangkutan diduga mengaku memiliki kedekatan dan mendapat kepercayaan dari wali kota dalam urusan MBG.
“Hari ini sudah saya pecat secara tidak hormat. Persetujuan dari BKN juga sudah ada. Dia saat ini sudah diberhentikan,” kata Ramlan saat diwawancarai awak media di depan kantor DPRD usai hadiri rapat paripurna DPRD kota Bukittinggi, Kamis (12/11).
Ramlan menjelaskan, ASN tersebut sebelumnya bertugas di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), sebelum kemudian dipindahkan ke bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) di Balai Kota Bukittinggi.
Pegawai itu, kata Ramlan, baru sekitar satu bulan bertugas di tempat tersebut. Ia mengaku tidak memiliki hubungan khusus dengan yang bersangkutan dan hanya pernah bertemu satu kali sejak pegawai itu pindah tugas.
“Nama saya dijual-jual. Saya tidak kenal dekat dengan dia. Saya tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk mengaku dekat atau dipercaya wali kota. Itu tidak benar,” tegasnya.
Terkait informasi dugaan transaksi mencapai Rp200 juta, dengan Rp150 juta di antaranya disebut telah ditransfer ke rekening ASN tersebut, Ramlan mengaku belum mengetahui secara pasti persoalan itu.
“Saya tidak tahu soal itu. Mungkin dia menipu orang, saya juga tidak mengerti. Yang jelas, membawa-bawa nama wali kota itu tidak benar,” ujarnya.
Ramlan meminta masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan dirinya, terlebih jika menggunakan nama wali kota untuk menawarkan atau mengurus kepentingan tertentu.
Ramlan juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi agar tidak melakukan tindakan serupa. Menurutnya, pencatutan nama pejabat untuk kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang tidak boleh ditiru.
“Saya sampaikan kepada masyarakat, jangan percaya kalau ada yang menjual-jual nama wali kota. Kepada pegawai yang lain juga saya ingatkan, jangan meniru hal seperti ini. Kalau ada yang menjadi korban, silakan laporkan,” katanya.
Ramlan menambahkan, dirinya masih mempertimbangkan langkah hukum terkait dugaan pencatutan namanya tersebut. Ia tidak menutup kemungkinan melaporkan persoalan itu kepada pihak berwenang apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.
“Sementara itu, masyarakat yang ingin memastikan persoalan kepegawaian tersebut dapat mengonfirmasikannya kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bukittinggi,” pungkas Ramlan.
Sementara itu, Sekdako Bukittinggi Rismal Hadi saat dimintai keterangan terkait kasus pencatutan nama Wali Kota Bukittinggi mengatakan, pihaknya telah membentuk tim guna memproses dan menindak F sesuai aturan dan disiplin kepegawaian, termasuk mengajukan usulan pemberhentian ke badan kepegawaian negara (BKN).
“Kita telah membentuk tim untuk memproses semuanya. Yang bersangkutan juga saat ini, masih tercatat sebagai ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi,” kata Rismal.
Ia mengungkapkan, sejak kasus itu bergulir, yang bersangkutan tidak pernah masuk kantor. Pemko juga sudah memberikan hukuman disiplin sesuai aturan.
“Dan pada November lalu, persetujuan teknis (pertek) untuk pemecatan Saudara F telah keluar dari BKN. Kemudian untuk selanjutnya akan diproses SK Pemberhentian,” katanya.
Rismal menambahkan, jika kasus ini terus bergulir dan dirasa merugikan Pemerintah Kota, maka pihaknya akan mempertimbangkan untuk memproses secara hukum.
“Kami juga meyarankan kepada para korban yang merasa dirugikan agar segera melapor kepada pihak aparat penegak hukum, karena tindakan yang dilakukan yang bersangkutan merupakan perbuatan pribadi bukan perbuatan selaku ASN Pemko Bukittinggi,” kata Rismal.
Diketahui, F menjanjikan keuntungan kepada para korban, sebagai pemodal dan pemasok bahan MBG dengan menyertakan nama Wali Kota Bukittinggi, ia meminta korban menyalurkan dana bahkan hingga ratusan juta rupiah.
Karena keuntungan dalam bentuk fee 20 persen setiap bulan yang dijanjikan, tak kunjung dicairkan, sehingga beberapa korban sempat menghebohkan kasus dugaan penipuan ini di media sosial, bahkan beberapa diantaranya, langsung menanyakan kepada Ramlan Nurmatias sebagai Wali Kota Bukittinggi. (rn)
Teks Foto: Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias saat diwawancarai awak media usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11). (Foto: Roni Novendra)
