Menunggu Arah Dukungan Pengprov Perbakin Sumbar

Oleh : Arief Kamil

Wartawan Olahraga

Tidak lama lagi momen penentuan Ketua Umum KONI Sumbar defenitif bertajuk Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) segera digelar.

Menurut jadwal, pesta demokrasi insan olahraga Ramahminang itu berlangsung, 16 Juni 2022 di Kota Padang.

Perburuan pendukung dalam usaha mencari mandat dari pemilik suara sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu.

Maklum, syarat 30 persen dukungan dari KONI kabupaten/kota dan Pengprov Cabor merupakan syarat mutlak.

Gagal mengumpulkan 30 persen dukungan dari KONI daerah meski 100 persen dukungan dapat dari Pengrov Cabor otomatis akan menggagalkan bakal calon meraih “nomor urut” pada pemilihan. Begitupun sebaliknya.

Idealnya, baik Pengprov Cabor atau KONI daerah, masing-masing bakal calon harus sama-sama mengamankan 30 persen dukungan.

Hitungan kasarnya, untuk KONI daerah harus mengamankan 6 suara serta Pengprov Cabor 21 suara. Jangan sampai ada dukungan yang ganda. Jika terjadi, maka dukungan tersebut dipastikan hangus. Batal demi hukum.

Berat. Ya, memang berat. Untuk maju dan lolos sebagai calon ketua saja harus mengantongi setidaknya 27 suara.

Mau apa lagi? Itu sudah sebuah keputusan bersama para pemilik suara. Susah atau sulitnya, harus ditanggung sendiri-sendiri.

Sejauh ini, ada 4 bakal calon yang sudah mengambil formulir pendaftaran. Mereka adalah Hargianto, Syafrizar Bakhtiar, Hamdanus dan Ronny Pahlawan Azwar Anas.

Jika saat ini Pengprov Cabor yang aktif sekitar 61 dan KONI daerah sebanyak 17, itu artinya hanya ada 3 bakal calon yang berkemungkinan lolos menjadi calon ketua umum.

Menariknya, keempat bakal calon ini sama-sama optimistis untuk lolos verifikasi dan menduduki kursi KONI Sumbar 1.

Jalan Tengah

Lantas adakah jalan tengah agar mereka bisa bersatu dalam bingkai organisasi KONI Sumbar, tanpa harus bersaing di pemilihan?

Jawabnya, bisa. Hal itu jika keegoisan masing-masing bakal calon dibuang jauh-jauh.

Jika masih ada rasa ego, “saya ingin nomor satu”, usaha mempersatukannya hanya sia-sia. Tidak akan bisa.

Hal utama yang harus ada di benak para kandidat adalah, bagaimana olahraga Sumbar ini tak lagi terbelah, terpecah dan akhirnya menjadi puing-puing.

Jangan lagi ada gengsi. Pikirkan nasib pelaku olahraga yang selama ini sudah muak dengan drama “Korea” di tubuh KONI Sumbar. Sudah sangat lama polemik tak berkesudahan terjadi di induk organisasi olahraga di daerah ini.

Apalagi tahun depan berlangsung babak kualifikasi PON Aceh-Sumut. Pada 2023 berlangsung Porwil dan Kejurnas. Momen ini menentukan langkah dan prestasi Sumbar PON mendatang.

Jika masih bergelut dengan perebutan kekuasaan yang tak kunjung berakhir, kapan waktunya KONI memikirkan nasib atlet, pelatih dan Cabor.

Menunggu Arah Suara Pengprov Perbakin

Sudah menjadi rahasia umum, jika peran pemerintah, salah satunya kepala daerah sangat menentukan arah dukungan pada Musorprovlub nanti.

Apalagi dalam meraih dukungan, para Balon Ketua sering kali “menjual kecap” jika dirinya mendapat dukungan dari pemerintah.

Dukungan pemerintah sebenarnya telah menjadi syarat yang tak tertulis. Namun, kadang tabu bagi sebagian orang.

Tapi bagaimanapun, pemerintah tetap menjadi induk semang KONI. Lantaran pendanaan selama ini dari APBD provinsi.

Sepakat atau tidak, arah dukungan Pengprov Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) Sumbar sangat menentukan ke mana seharusnya dukungan Pengprov Cabor dan KONI daerah.

Mengapa? Karena Ketua Pengprov Perbakin Sumbar saat ini adalah Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy. Audy bakal dilantik pada 5 Juni mendatang di Gubernuran.

Dukungan Perbakin ibarat penentuan nasib masing-masing bakal calon. Empat kandidat bakal berebut dukungan Perbakin ini.

Perbakin sendiri tentunya tidak mungkin membuang-buang suara dengan memberikan mandat kepada keempat Balon yang ada.

Peran Pemerintah

Kepala daerah memiliki peranan penting dalam terlibat aktif mengurai kemelut yang terjadi di KONI Sumbar.

Jika memang keempat bakal calon ini tidak bisa bersatu, mungkin bisa menyatukan dua kubu dan melepas dua kubu lain.

Artinya, jika ada dua kubu yang memiliki visi dan misi yang sama serta dikehendaki oleh Pengprov Cabor dan KONI daerah, memungkinkan jika mereka bersatu atau disatukan. Terutama bagi mereka yang telah mendapat “tiket” maju pada pemilihan.

Tentunya, bakal calon ini tidak mengedepankan ego sektoral dan menerima posisi dalam kepengurusan.

Akan lebih baik lagi, jika keempat bakal calon ini bersatu dan bersama-sama mengurusi KONI Sumbar. Ini pilihan yang paling tepat.

Pasalnya, jika sempat terjadi voting, Balon yang kalah kemungkinan besar menjadi “oposisi” dan kembali menyerang kepengurusan yang sah.

Tapi, memang tidak menjamin pula jika disatukan tidak akan ada masalah dalam kepengurusan. Namun, setidaknya dengan mempersatukan ini mampu meminimalisir perselisihan pasca pemilihan.

Intervensi pemerintah dalam menjadikan KONI Sumbar yang sehat tanpa konflik, sejauh ini mungkin jadi sebuah solusi.

Meski pada prinsipnya KONI adalah lembaga independen yang berjalan dengan AD/ART dan PO organisasi. Namun begitu, tetap saja pemerintah berperan besar, lantaran pendanaan masih dari APBD.

Selain itu, ke mana Pengprov Perbakin Sumbar memberikan dukungan, hendaknya menjadi sinyalemen tentang siapa yang menurut pemerintah layak memimpin KONI Sumbar dalam tiga tahun ke depan.

Intinya, jika Pengprov Perbakin telah menentukan sikap, ke bakal calon mana mandat akan diberikan, maka dialah sosok yang diinginkan pemerintah memimpin KONI Sumbar ke depan. Arif dan jangan egois! (*)