Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak jadi Sorotan

Padang, rakyatsumbar.id-Berbagai permasalahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan mengemuka saat rapat kerja program 2022.

Rapat ini digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sumbar dengan stakeholder, Kamis (20/1).

Kepala Dinas P3APPKB Sumbar, Gemala Ranti mengungkapkan, sangat menyesalkan ketika baru bertugas, sudah menerima begitu banyak laporan adanya kasus perkosaan terhadap perempuan.

Gemala berharap, kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalisir dan pengetahuan masyarakat dapat ditingkatkan terhadap perempuan dan perlindungan anak.

“Ini tanggungjawab kita bersama.  Pemerintah mempunyai regulasi-regulasi yang terkait dengan program dan kegiatannya.”

“Agar Sumbar menjadi daerah ramah anak dan peduli pemberdayaan perempuan dan keluarga,” harapnya.

Tidak Ada Program Pendampingan

M Tito dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) mengkritisi tidak adanya program pendampingan yang dilaksanakan Dinas P3APPKB Sumbar selama ini.

Apalagi ketika  ada kasus anak yang diekploitasi dan pencabulan terhadap anak.

“Saat ada kasus pencabulan terhadap anak, tidak nampak dalam program di dinas ini. Di saat ada proses hukum yang dilalui korban yang mendampingi justru banyak dari Dinas Sosial,” ungkap pria yang berprofesi sebagai advocat ini.

Tito juga mengkritisi minimnya sosialisasi terhadap perlindungan perempuan dan anak, yang berdampak terhadap banyaknya korban bagi ibu dan anak.

“Saya katakan lagi, pendampingan itu yang banyak dari Dinas Sosial. Apalagi sekarang kasus pencabulan terhadap anak banyak sekali.”

“Kita bingung dari organisasi, karena banyak masyarakat yang tidak paham tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak,” terangnya.

Organisasinya justru pada 2022  melaksanakan program terkait evaluasi penanganan korban anak kekerasan dengan menjalin kerjasama dengan DPR. “Kita berharap dengan Dinas P3APPKB Provinsi Sumbar bisa memfasilitasi organisasi untuk tingkat bawah,” harapnya.

Tidak Ada Data Lengkap Disabilitas dan Jumlah Lansia

Di sisi lain, Tanty Nerida dari organisasi LP2M mengungkapkan, pihaknya tidak menemukan data lengkap penyandang disabilitas dan Lansia di Provinsi Sumbar.

“Saya berharap ada profilnya. Riset Lansia tidak dilakukan tanpa bisa memenuhi data,” terangnya.

Termasuk juga pentingnya program sosialisasi pemberdayaan perempuan bidang politik. “Perlu ada pelatihan agar perempuan bisa duduk di legislatif dan perlu dipertajam roadmap kegiatannya,” ungkapnya.

Tanty menilai pentingnya advokasi kebijakan peraturan daerah (Perda) perlindungan anak juga perlu dilakukan.

Ia mengusulkan perlu program penanganan ketahanan keluarga dengan adanya perubahan iklim saat ini.

Marlina Suswati, Perwakilan KPPI Sumbar mengatakan, Dinas P3APPKB Sumbar memiliki program yang cukup banyak. Tapi untuk melaksanakannya, butuh anggaran yang mencukupi.

“Mengenai program penanganan kekerasan perempuan dan anak yang makin meningkat, agar anggarannya harus lebih besar diplot ke program ini,” harapnya.

Program Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak Perlu jadi Perhatian

Sementara, Meri dari Women Crisis Centre (WCC) Nurani Perempuan, mengatakan, program pencegahan kekerasan perempuan dan anak perlu jadi perhatian.

Apalagi dengan meningkatnya kasus kekerasan saat ini. “Kita luput dengan pencegahan ini. Pencegahan yang perlu dilakukan di tingkat provinsi dilakukan di tingkat SMA. Usia korban kekerasan itu 0 sampai 18 tahun itu berkisar umur 16-17 tahun. Jumlahnya sangat tinggi,” ungkapnya.

Kasus kekerasan berbasis gender online banyak terjadi hari ini. Di mana melalui berpacaran di media sosial (medsos) saja, perempuan bisa memberikan foto dan video tubuhnya kepada laki-laki pacarnya. Kemudian perempuan itu diancam untuk disebarkan foto dan videonya oleh pacarnya.

“Kami melihat yang perlu disasar pencegahannya adalah anak anak. Perlu ada sosialisasi bentuk kekerasan dan upaya pencegahan melalui media dan medsos serta sekolah.

“Jam ekstrakulikuler ada dua jam yang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan membahas isu tentang arti penting tubuh. Bisa juga masuk kurikulum dan modul dengan menghadirkan beberapa ahli dengan psikolog,” harapnya.

Perlu Dukungan Organisasi Terkait

Banyak organisasi yang peduli isu perempuan dan anak. Perlu ada dukungan seluruh organisasi sesuai perannya atas satu kasus kekerasan perempuan dan anak.

“Tentu bisa didientifikasi lembaga layanan yang ada. Sehingga tidak hanya satu organisasi saja yang bekerja,” harapnya.

Perwakilan Pusat Studi Perempuan Gender Keluarga dan Anak Universitas Andalas (Unand), Rozidateno mengatakan, perlu ada anggaran berbasis pengarusutamaan gender (PUG).

Rozi mengkritisi soal singkronisasi dan implementatif dari program yang dilaksanakan pemerintah daerah.

Menurutnya, pada level perencanaan program dan kegiatan di setiap OPD sangat sulit dilakukan, karena mereka tidak memahami program berbasis PUG ini.

“Termasuk di tingkat nagari. Misalnya, urusan anak, gender dan keluarga di nagari seakan-akan hanya urusan Ibu PKK.”

“Bagaimana bersama Dinas P3APPKB Sumbar bisa memaksa Bappeda dan TAPD dan Banggar memiliki memahami dalam perencanaan anggaran.  Perlu sinergi bersama agar urusan ini jadi prioritas,” harapnya. (endang pribadi)