Fraksi DPRD Sumbar Sorot LHP Masih Rendah
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, dan Suwirpen Suib, saat rapat paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur.
Padang, rakyatsumbar.id – Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, mengatakan, fraksi-fraksi di lembaganya menyorot rendahnya tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang termuat dalam LHP BPK maupun LHP Inspektorat.
“Terkait SILPA, fraksi-fraksi berpendapat SILPA dari Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD 2022 sebesar Rp298.279.692.879,38, masih cukup besar,” kata Irsyad Syafar,
saat rapat paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar Tahun 2022, di ruang sidang lembaga itu, Senin, (19/6).
Ia melanjutkan, selain itu DPRD Provinsi Sumbar menilai capaian kinerja realisasi pendapatan daerah pada pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar 2022 belum maksimal.
“Dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, cukup banyak pertanyaan, tanggapan dan pandangan yang diberikan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Sumbar Tahun 2022,” ucapnya.
Menurut Irsyad Syafar, cukup banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi belanjanya di bawah 90 persen, sinergisitas antar program, kegiatan antar OPD,
“Selain itu, cukup banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan PENAS TANI ke 16 tahun 2023 dengan alokasi anggaran yang cukup besar,” ungkap Irsyad.
Ia menyampaikan, meskipun realisasi sudah mencapai 99,25 persen, akan tetapi capaian tersebut masih belum maksimal.
“Masih banyak potensi-potensi yang belum tergarap dengan optimal, antara lain dari restribusi daerah, deviden BUMD serta pengelolaan asset daerah,” bebernya.
Ia mengakhiri, dari pengelolaan belanja daerah, belum tercapainya target kinerja program di sektor pertanian yang sudah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu 10 persen dari total belanja daerah.
“Kemudian program mencetak 100 ribu milenial entrepreneurship, cukup besarnya sisa belanja pegawai yang jauh di atas acres sebesar 2,5 persen,” pungkasnya. (byr)