DPRD Padangpanjang Hilangkan Anggaran Pokir
Ketua DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah menyerahkan Perda APBD Kota Padangpanjang Tahun 2021 kepada Walikota Fadly Amran didampingi Wakil Walikota Asrul.
Padangpanjang, rakyatsumbar.id — Ketua DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah harus menerima curhatan warga Kelurahan Tanah Pak Lambiak, Kecamatan Padangpanjang Timur saat melakukan kunjungan Daerah Pemilihan (Dapil) di RT 1 Kelurahan Tanah Pak Lambiak, Minggu (29/11/2020).
Mardiansyah yang didampingi Lurah Tanah Pak Lambiak Junaidi, Ketua LPM Syariar, dihujani sejumlah permintaan warga, tentang pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, pakaian remaja masjid hingga kesedian ketua DPRD memfasilitasi salah seorang warga yang tidak memiliki biaya untuk berobat.
Seperti yang disampaikan Wan Ir, warga RT 1 itu meminta kepada Ketua DPRD untuk memperjuangkan perbaikan jalan setapak yang berada di lingkungan tersebut, mengingat jalan itu menghubungkan warga yang berada di Kelurahan Tanah Pak Lambiak dan Kelurahan Koto Panjang.
“Kalau perlu pak ketua, kami juga ingin jalan kami dipasangi paving block seperti jalan setapak di kelurahan-kelurahan lain. Jalan kami masih sama seperti dulu, sementara di daerah lain sudah lebih dahulu tacelak,” sebutnya.
Hal yang sama juga disampaikan, Rat dari RT 2. Ibu rumah tangga itu meminta untuk dibuatkan tali bandar dan perbaikan jalan setapak yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Apalagi, jalan setapak tersebut sudah banyak memakan korban dan saat hujan, genangan airnya masuk ke dalam rumah warga.
Lain lagi yang diusulkan Aji Firmansyah, pengurus Remaja Masjid Nurul Furqan tersebut meminta kesedian ketua DPRD, untuk membelikan pakaian seragam remaja masjid jelang pelantikan pengurus Remaja Masjid Nurul Furqan pada Januari mendatang.
Sementara itu, Ketua RT 5, Junaida, meminta kepada Ketua DPRD untuk memfasilitasi salah seorang warganya untuk biaya berobat. Menginggat, kondisi dari warga yang bersangkutan, suaminya hanya bekerja serabutan dan salah seorang anak mereka dititipkan ke keluarganya.
“Sejak pandemi ini, suaminya yang bekerja serabutan, kadang bekerja kadang tidak. Sementara istrinya harus berobat ke psikiater dengan biaya Rp700 ribu perminggu. Kami minta tolong kepada ketua DPRD, lurah dan ketua LPM untuk mencarikan solusinya membantu warga kita tersebut,” pinta Junaida.
Menanggapi banyaknya permintaan masyarakat tersebut, Ketua DPRD Mardiansyah dihadapan sekitar 200 warga yang datang. Menyanggupi untuk membantu sejumlah kebutuhan warga. Seperti bantuan material untuk pengecoran jalan setapak dan bantuan pakaian seragam remaja masjid.
“Untuk pengecoran jalan, kita hanya bisa membantu pengadaan materialnya berupa pasir dan semen. Untuk pengerjaannya, kita minta warga setempat untuk gotong royong mengerjakannya. Kita juga pernah menggerakan warga bergotong royong di RT 2 Kelurahan Ngalau untuk mengerjakan pembangunan jalan setapak sepanjang 320 meter. Karena anggaran pemerintah tidak bisa dialokasikan di tanah yang tidak dimiliki pemerintah daerah, seperti jalan setapak di RT 1 dan RT 2, karena tanah tersebut kepemilikannya di PT KAI,” sebut Mardiansyah.
Terhadap warga yang butuh biaya pengobatan di RT 5, Mardiansyah langsung mengkomunikasi dengan Lurah dan Ketua LPM setempat dan berjanji akan meninjau ke rumah yang bersangkutan pada Senin sore.
“Kita akan datang kesana, untuk melihat keadaannya langsung. Nanti lurah dan ketua LPM juga ikut. Jangan sampai ada warga kita yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, karena anggaran untuk itu sudah dialokasikan,” pinta pria yang akrab disapa Adi Riki itu. (ned)
— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangpanjang menyepakati untuk menghilangkan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 yang selesai dibahas, Sabtu (28/11/2020) malam.
Berbeda dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya, khusus untuk tahun 2021 memang tidak ada lagi tercantum kegiatan-kegiatan Pokir anggota dewan yang ditempat di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kota setempat. Berbeda dengan tahun 2020, anggaran Pokir Dewan hilang karena refocusing anggaran dampak Covid-19.
Ketua DPRD Kota Padangpanjang Mardiansyah menyebutkan, dicoretnya anggaran Pokir Dewan dari draf APBD Kota Padangpanjang Tahun 2021 telah melalui kesepakatan seluruh anggota DPRD Kota Padangpanjang.
“Kita menyadari dengan keterbatasan anggaran, kita di lembaga menyepakati anggaran Pokir ditiadakan, berbeda dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, sejumlah biaya perjalanan dinas, bintek dan reses kita kurangi. Sehingga, kekurangan biaya yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tertutupi,” sebut Mardiansyah.
Diakui politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu. Dari total APBD Kota Padangpanjang Tahun 2021 Rp609.302.360.536, pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 582.302.360.536. Dimana, anggaran itu sudah tersedot untuk gaji PNS mencapai Rp259 miliar, gaji THL Rp50 miliar, biaya Satemisake Rp 1 miliar perkelurahan, belum lagi pembiayaan-pembiayaan lain yang membutuhkan anggaran besar.
“Kedepannya, kita juga berharap dari pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Termasuk juga mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, meskipun itu merupakan titipan dari kepala daerah maupun anggota dewan,” ungkapnya.
Sebelumnya, pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Padangpanjang Tahun 2021 dilakukan tengah malam, Sabtu (28/11/2020). Dimana, Sidang Paripurna DPRD Kota Padangpanjang yang dibuka Ketua DPRD Mardiansyah dan dihadiri Walikota Padangpanjang Fadly Amran itu disepakati Ranperda APBD Kota Padangpanjang Tahun 2021 menjadi Perda sekitar pukul 23.20 WIB.
Dalam berita acara persetujuan bersama DPRD dan Pemko yang disampaikan Sekretaris DPRD Zulkifli mengatakan, belanja APBD 2021 disetujui Rp. 609.302.360.536. Sedangkan untuk jumlah pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 582.302.360.536. Hal tersebut menjadi kesepakatan Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama pembahasan yang intens di beberapa bulan terakhir ini.
Persetujuan penetapan APBD 2021 ini, disertai dengan berbagai saran dan masukan dari lima fraksi di DPRD, yang intinya berkaitan dengan pemulihan dan recovery ekonomi pasca Covid-19 dan program prioritas yang akan diselenggarakan Pemko.
Fadly Amran dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada legislatif yang telah berkenan membahas APBD 2021 secara intens.
”Secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Banggar bersama komisi-komisi DPRD yang telah bekerja keras mempercepat dan merampungkan pembahasan rancangan APBD 2021 ini. Sehingga dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan begitu, evaluasi gubernur dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
Fadly menegaskan, setelah adanya evaluasi dari gubernur, pihaknya berkomitmen akan merealisasikan anggaran ini secepatnya. Pemko juga akan serius memaksimalkan anggaran yang terbatas di tahun 2021 ini.
“Kami akan merealisasikan kegiatan di 2021 ini secepatnya dan maksimalkan. Insyaa Allah, untuk tender pembangunan, dimulai pada Desember tahun ini juga. Selain itu, kita juga akan mencari peluang-peluang lain, seperti ke pusat dan provinsi untuk sharing dana dalam recovery ekonomi pasca Covid-19 maupun yang lainnya,” jelasnya. (ned)
About Post Author
