Dituduh Lakukan Pungli, Ketua KKKS Koto XI Tarusan Meradang

Painan, rakyatsumbar.id–Dituduh melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Koto XI Tarusan Adisman meradang usai diberitakan oleh salah satu media bahwasanya pihaknya melakukan pungli dalam pengurusan tambahan penghasilan terhadap tenaga P3K di wilayah kerjanya.

Menurutnya, informasi yang diberitakan tidak lah benar.

“Itu saya pastikan tidak benar, kami di KKKS tidak pernah membebankan kepada siapapun atas pengurusan Tamsil per tiga bulan itu,” ucapnya, Jum’at (27/09/2024).

Ia menuturkan, penentuan tarif dalam pengurusan administrasi tambahan penghasilan tidak ada patokan, tidak ada ajakan dan instruksi dari siapapun, namun. Berlandaskan terhadap keihklasan dan tidak ada paksaan apapun.

“Memang ada yang memberikan sumbangan, jumlahnya hanya berkisar Rp10 ribu, biasanya dalam tiga bulan terkumpul sebanyak Rp250 ribu sampai dengan Rp260 ribu,”tuturnya.

Biaya Pengurusan

Sumbangan dari para pengusul tambahan penghasilan itu dipergunakan untuk akomodasi dan pembiayaan bagi KKKS dalam mengantarkan bahan dan berkas mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat kabupaten.

“Jika dirunut dari jumlahnya yang terkumpul sekali dalam triwulan itu, tidak cocok dengan pembiayaan yang terpakai untuk menuntaskan berkas mereka masing-masing,” tambahnya.

Bisa dibayangkan, ulasnya. Jika pengurusan administrasi pengusulan berkas tambahan penghasilan itu dilakukan secara perorangan oleh pegawai yang bersangkutan, sangat jelas akan menimbulkan pembiayaan yang berlebihan.

Untuk pengurusan bolak balik ke kecamatan, kemudian ke kabupaten, jika dari Tarusan ongkosnya Rp30 ribu, bolak-balik sudah Rp60 ribu, ditambah dengan pembiayaan lainnya.

“Ini bahan mereka hanya tinggal selesai, dan kemudian menyumbang Rp10 ribu, menurut kami masih wajar karena KKKS itu tidak ada anggarannya,” tambahan.

Pada kesempatan itu, ia juga menyebutkan bahwasanya isu tersebut memang sengaja dihembuskan, karena memasuki masa dan tahun politik.

“Saya optimis, isu ini untuk menjatuhkan salah satu kontestan pilkada, ini politis,” tutupnya.

Tidak Dipungut Biaya

Sementara itu, Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memastikan bahwa dalam pengurusan administrasi kepegawaian dan keuangan tidak memungut biaya apapun dan semua bentuk pelayanan gratis.

” Jika pelayanan di dinas semuanya gratis, karena memang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurutnya, informasi yang disebarkan merupakan salah satu bentuk dari ketidaknyamanan atas perkembangan pendidikan di Pesisir Selatan saat ini.

Ditambah dengan, tingginya intensitas politik beberapa waktu belakangan. Namun, masyarakat mesti jeli memilah informasi yang beredar.

“Sekarang ini agak sensitif, kita mesti pahami, tapi insyaallah kita akan selalu hadirkan pelayanan dan pendidikan gratis untuk Pesisir Selatan, itu visi misi dari daerah,” tutupnya. (fdr)