Padang, rakyatsumbar.id–Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Barat, terutama di daerah pascabencana.
“Kita terus berikan dukungan dan dan pendampingan,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ir. Dadan Hindayana M.E.S, pada Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam Mendukung Program Makanan Bergizi Gratis di Lokasi Pascabencana Provinsi Sumbar di Youth Centre, Rabu (22/04/2026).
Dukungan anggaran, sangat signifikan. Setiap bulan, pemerintah mengucurkan dana Rp1 miliar untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut.
Dadan Hindayana menyebutkan, dana tersebut sebagian besar dialokasikan untuk pengadaan bahan baku. Sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk pembelian kebutuhan pangan, dengan dominasi hingga 95 persen berasal dari sektor pertanian local. Sementara sisanya digunakan untuk biaya operasional.
Ia menegaskan, kehadiran SPPG tidak hanya memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi petani, peternak, dan nelayan. Kebutuhan bahan baku yang terus berjalan setiap hari turut menggerakkan roda ekonomi lokal.
Program ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Aktivitas penyediaan bahan pangan hingga distribusi menjadi ruang baru bagi pelaku usaha untuk tumbuh di tengah pemulihan pascabencana.
Selain itu, BGN turut menyalurkan bantuan kepada UMKM yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok program MBG.
Sebelumnya, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana S.Kom., CRMO menyebutkan, program MBG ditargetkan mampu menjangkau 92 juta penerima manfaat pada 2029. Hal itu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan sasaran anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
Diakui, program tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah pada akhir 2025 lalu. Kondisi tersebut memicu gangguan pada rantai pasok serta berdampak terhadap stabilitas sosial ekonomi masyarakat.
Melihat situasi tersebut, BGN mengambil langkah strategis melalui fasilitasi kolaborasi lintas sektor guna mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana, khususnya di Sumatera Barat.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPPG, pimpinan regional, koordinator wilayah kabupaten/kota, hingga koordinator kecamatan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam pelaksanaannya, kegiatan diisi dengan sosialisasi program, dialog antar pemangku kepentingan, kunjungan ke pelaku ekonomi lokal yang terdampak bencana, serta penyelenggaraan pasar murah.
Langkah tersebut bertujuan memperkuat rantai pasok antara SPPG dengan pelaku usaha lokal, sekaligus membantu para pemasok yang terdampak bencana untuk bangkit kembali.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mengonsolidasikan dukungan pemerintah daerah dan para pihak terkait dalam menjaga keberlanjutan program MBG di wilayah pascabencana.
BGN juga mendorong lahirnya komitmen bersama dalam bentuk regulasi maupun rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG ke depan.
Tak hanya itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model percontohan dalam konsolidasi lintas sektor untuk pemberdayaan masyarakat di daerah terdampak bencana yang dapat direplikasi di wilayah lain.
Melalui sinergi yang dibangun, program MBG diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta penurunan angka stunting di daerah pascabencana.
Pada kesempatan itu Gubernur Sumbar diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Adib Alfikri, S.E., M.Si. Sementara Walikota Padang diwakili Sekda Raju Minropa, S.STP.,M.Si. (rel)
