PADANG  

BBM Diduga Oplosan, Muharlion Desak Pertamina Bertindak

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion

Padang, rakyatsumbar.id—Isu BBM diduga tercampur zat lain yang disebut menyebabkan kerusakan kendaraan warga terus bergulir di Kota Padang. Sejumlah warga mengeluhkan kendaraan mereka mengalami gangguan, terutama pada bagian sistem bahan bakar, setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU.

Persoalan tersebut kini menjadi perhatian DPRD Kota Padang. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyayangkan munculnya persoalan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama warga yang harus menanggung biaya perbaikan kendaraan.

“Tentu pertama kita sayangkan ini terjadi, yang dirugikan itu jelas masyarakat,” tegas Muharlion saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Sabtu (03/10/2026).

Muharlion mengatakan DPRD Kota Padang mendukung proses penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian untuk memastikan penyebab kerusakan kendaraan dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam distribusi maupun kualitas BBM.

“Kasus ini kan sudah bergulir dan ditangani kepolisian, tentu sama-sama kita kawal dan lihat hasilnya nanti seperti apa,” ujarnya.

Menurut politisi PKS tersebut, apabila hasil penyelidikan nantinya membuktikan adanya pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diberikan sanksi tegas. Tidak hanya pengelola SPBU, tetapi juga pihak internal Pertamina jika ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran.

“Tentu Pertamina harus memberikan sanksi, apakah dari Pertamina sendiri atau SPBU-nya. Kalau memang terbukti, wajib ada sanksi tegas,” katanya.

Terkait pernyataan awal Pertamina yang menyebut hasil pengujian tidak menemukan adanya campuran bahan asing dalam BBM, Muharlion meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan dan penyelidikan secara menyeluruh.

Menurutnya, fakta di lapangan harus menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan.

DPRD Kota Padang juga tidak ingin persoalan tersebut berhenti sebatas polemik di tengah masyarakat. Muharlion menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi II DPRD Kota Padang untuk memanggil pihak Pertamina guna meminta penjelasan secara resmi.

“Nanti kita koordinasikan dengan Komisi II untuk memanggil pihak Pertamina guna klarifikasi resmi,” ungkapnya.

Bagi DPRD, persoalan kualitas BBM bukan sekadar menyangkut kerusakan kendaraan, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen.

Karena itu, hasil penyelidikan kepolisian dan klarifikasi Pertamina dinilai penting untuk menjawab keresahan warga sekaligus memastikan distribusi BBM kepada masyarakat memenuhi standar yang seharusnya. (edg)