Ketua Komisi I Minta Data Covid-19 Dikelola Satu Pintu

Padangpanjang, rakyatsumbar.id– Komisi I DPRD Kota Padangpanjang meminta kepada Pemerintah Kota Padangpanjang untuk pengelolaan data masyarakat terdampak Covid-19, dilakukan satu pintu. Hal itu untuk menghindari tumpangtindih dalam pengelolaan data masyarakat, khususnya dalam penyaluran bantuan.

“Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Malang, berbagagai data masyarakat yang terdampak Covid-19 dilakukan oleh BPBD setempat. Kemudian, BPBD lah yang mengkoordinasikan dengan OPD-OPD terkait. Baik ketika masih dalam penerapan PSBB maupun dalam masa transisi new normal,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Padangpanjang, setelah melakukan kunjungan ke BPBD Kota Padang, pertengahan November lalu.

Disampaikan Hukemri, jika dilihat dari pengelolaan data Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dengan Kota Padangpanjang, banyak sekali perbedaan yang terlihat. Apalagi, masing-masing OPD memiliki data sendiri-sendiri dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Contohnya dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai, Dinas Sosial disana menerima data dari pihak BPBD. Begitupun dengan pendataan pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Sehingga, BPBD disana memiliki seluruh data yang berhubungan dengan dampak Covid-19 dan tinggal mengkoordinasikan dengan kepala daerah, baru kepada daerah memerintahkan kepada OPD-OPD terkait untuk menindaklanjuti data tersebut,” sebut politisi dari Partai Amanat Nasional itu.

Meskipun di Kota Padangpanjang belum menerapkan hal seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Hukemri berharap, untuk kedepannya, berbagai masukan dari hasil kunjungan luar daerah oleh DPRD Kota Padangpanjang bisa menjadi masukan dan rujukan dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah.

“Saat ini, masih terjadinya tumpangtindih dalam penyaluran bantuan terhadap masyarakat. Malahan, dari beberapa kali bantuan yang telah disalurkan, masih terjadi masyarakat yang hilang datanya meskipun pada bantuan sebelumnya telah menerima bantuan. Ini kan seharusnya tidak terjadi lagi, apalagi pemerintah memiliki tenaga-tenaga yang cukup terlatih dalam pendataan dan input data,” sebut Hukemri.

Hukemri juga meminta kepada sejumlah OPD untuk mengenyampingkan ego sektoral lembaga dalam berbagai kegiatan pendataan dan penyaluran bantuan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19. Apalagi, masyarakat sangat berharap dengan berbagai bantuan yang disalurkan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi masyarakat.

“Kami dari lembaga, juga akan terus mengawal setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat,” ungkapnya. (ned)