Jakarta, Rakyat Sumbar – Ketua Presidium KAHMI Universitas Krisnadwipayana Hermanto, menyinggung maraknya dukung mendukung calon Wakil Presiden yang tengah viral di berbagai platform medsos terutama dari partai-partai di parlemen, dukungan pun mulai dari mengajukan kriteria dan menyebut nama, hal itu wajar terjadi dalam demokrasi.
Pimpinan MPR pun sudah menetapkan 9 Desember sebagai jadwal Sidang pemilihan dan penetapan calon Cawapres yang hendak dipilih. Disusul dengan munculnya nama-nama calon Cawapres untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Saatnya MPR memanfaatkan momentum yang baik ini untuk melaksanakan fungsi konstitusional UUD NRI Pasal 7B, ujar Hermanto.
Lanjutnya Hermanto mengatakan, kriteria kedekatan calon Cawapres dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi prioritas, namun tetap mesti didukung dengan kapasitas, kapabilitas dan aksesibilitas calon Cawapres mengingat beban tugas negara yang tidak ringan. Masalah nasional dalam jangka pendek ini adalah mengatasi; korupsi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, kurs rupiah, lapangan kerja, penyelenggaraan APBN yang efisien, utang asing, mengatasi ilegal mining, ilegal logging, under pricing dan under invoicing serta penguatan penegakan hukum.
Lalu menjaga stabilitas politik, demokrasi yang sehat dan keamanan serta diplomasi global pembelaan terhadap Palestina merdeka. Hal itu, untuk memastikan terjaganya NKRI dan kedaulatan Indonesia.
Harapan rakyat pada Sidang MPR 9 Desember yang akan datang adalah hendaknya terpilih Cawapres mendampingi Presiden Prabowo Subianto yang dapat merekatkan kembali relasi antar masyarakat yang selama ini sempat terjadi debat dan terbelah. Untuk itu dapat menumbuhkan kembali demokrasi yang sehat dan dinamis serta terus menjamin terselenggaranya hak rakyat untuk menyampaikan pendapat dan suara.
Arti penting Sidang MPR RI ini adalah memilih dan menetapkan Cawapres mendampingi Presiden Prabowo Subianto dengan sisa waktu masa kerja tiga tahun periode berjalan. Dengan masa waktu yang singkat tersebut tentu kinerja kepemimpinan nasional dapat mewujudkan cita-cita nasional dan visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, sebut Hermanto.
Mantan Anggota MPR RI FPKS Hermanto, menyoroti bahwa penyelenggaraan pemilihan dan penetapan calon Cawapres merupakan implementasi pertama Pasal 7B UUD NRI 1945 setelah amandemen konstitusi. Hendaknya penyelenggaraan sidang MPR kali ini melahirkan sejarah baru bagi bangsa Indonesia sekaligus muncul dwi tunggal kepemimpinan nasional yang dapat mengatasi masalah bangsa dan negara. Selebihnya rakyat dapat menyaksikan artikulasi demokrasi Anggota MPR RI dalam menyampaikan pandangan kebangsaan dan kenegaraan menunjukan kepedulian, profesional dan negarawan nya mewakili suara rakyat,” pungkas Hermanto. (*)





