Oleh: Masful
Kemajuan teknologi digital membuat perangkat penyadapan semakin mudah diperoleh. Di tengah dugaan keterlibatan empat oknum jenderal polisi dalam kasus penyadapan, muncul pertanyaan serius tentang pengawasan, penyalahgunaan teknologi, dan kemampuan negara melindungi privasi masyarakat.
Perkembangan kasus dugaan penyadapan yang menyeret empat oknum jenderal polisi menjadi perhatian publik. Kasus yang dikaitkan dengan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya itu tidak hanya menyita perhatian masyarakat di dalam negeri, tetapi juga menjadi perbincangan di luar negeri.
Di tengah bergulirnya informasi tersebut, media sosial turut menjadi ruang penyebaran berbagai spekulasi. Beragam narasi bermunculan, bahkan tidak semuanya didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, masyarakat perlu bersikap kritis dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.
Persoalan ini sesungguhnya membuka persoalan yang jauh lebih besar, yakni semakin mudahnya teknologi penyadapan dan perangkat perekam diperoleh serta digunakan oleh berbagai kalangan.
Teknologi Penyadapan Semakin Murah dan Mudah Diakses
Pada masa lalu, perangkat penyadapan merupakan teknologi mahal yang hanya dapat diakses oleh lembaga tertentu dengan kemampuan dan fasilitas khusus.
Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah keadaan. Berbagai perangkat yang memiliki kemampuan merekam, melacak, dan memantau aktivitas seseorang kini semakin mudah ditemukan di pasaran.
Mulai dari aplikasi pada telepon genggam, GPS tracker berukuran kecil, alat perekam suara jarak jauh, hingga kamera tersembunyi. Perangkat tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari pengawasan keamanan hingga kepentingan pribadi.
Tidak jarang perangkat semacam ini digunakan dalam persoalan rumah tangga, misalnya untuk memantau pasangan akibat kecemburuan. Di sisi lain, penggunaan CCTV dan perangkat perekam juga sudah menjadi bagian dari sistem pengamanan rumah, pabrik, pertambangan, serta berbagai kegiatan usaha.
Persoalannya bukan semata-mata pada keberadaan teknologi tersebut, melainkan bagaimana perangkat itu digunakan dan sejauh mana penggunaannya berada dalam pengawasan hukum.
Ancaman Penyadapan Ilegal dan Penyalahgunaan Teknologi
Selain perangkat perekam konvensional, terdapat pula teknologi yang dikenal dengan istilah IMSI catcher atau perangkat penangkap identitas pelanggan jaringan seluler.
Teknologi ini dapat menyamar sebagai menara BTS untuk mendeteksi dan mengidentifikasi perangkat telepon genggam di sekitarnya. Dalam kondisi tertentu, teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan intersepsi komunikasi.
Kemampuan dan jangkauan perangkat semacam ini bergantung pada jenis serta spesifikasi teknologinya. Karena itu, tidak tepat apabila seluruh perangkat IMSI catcher dianggap otomatis mampu membaca isi percakapan WhatsApp.
Namun, keberadaan teknologi tersebut tetap menimbulkan kekhawatiran apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang dan digunakan untuk kepentingan melanggar hukum.
Risiko penyalahgunaan juga perlu diwaspadai, terutama jika teknologi pengawasan dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terorganisasi, termasuk kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi maupun aktivitas kriminal.
Penyadapan oleh Negara Memiliki Batas Hukum
Penyadapan pada dasarnya bukan tindakan yang sepenuhnya dilarang dalam setiap keadaan. Negara memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan penyadapan demi kepentingan penegakan hukum dan intelijen, tetapi kewenangan tersebut harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur kewenangan penyadapan untuk kepentingan intelijen negara dengan persyaratan dan mekanisme pengawasan tertentu.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 31, mengatur larangan intersepsi atau penyadapan terhadap informasi dan dokumen elektronik tanpa hak atau melawan hukum.
Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 47 UU ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Artinya, penggunaan teknologi penyadapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Kepentingan pribadi, bisnis, maupun alasan kecemburuan tidak serta-merta memberikan seseorang hak untuk mengakses komunikasi pribadi orang lain.
Pemerintah Perlu Menghadirkan Regulasi yang Lebih Tegas
Kemudahan memperoleh perangkat penyadapan dan alat perekam berteknologi tinggi seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.
Diperlukan kajian untuk memperkuat regulasi mengenai peredaran, kepemilikan, dan penggunaan perangkat yang secara khusus dirancang untuk melakukan penyadapan atau intersepsi komunikasi.
Pengaturan tersebut harus mampu membedakan perangkat pengamanan yang digunakan secara sah, seperti CCTV dan GPS tracker, dengan perangkat yang memiliki kemampuan melakukan intersepsi komunikasi secara tersembunyi.
Pengawasan terhadap penjualan dan distribusi perangkat berisiko tinggi juga perlu diperkuat tanpa menghambat perkembangan teknologi dan kepentingan masyarakat yang menggunakannya secara sah.
Kita tentu tidak menginginkan pemerintah hanya bertindak setelah terjadi penyalahgunaan dan menangkap para pelakunya. Pencegahan melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten jauh lebih penting.
Sebagai perbandingan, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil saja diatur dengan persyaratan dan perizinan ketat. Maka, perangkat berteknologi tinggi yang berpotensi melanggar privasi dan mengancam keamanan komunikasi masyarakat juga patut mendapatkan perhatian serupa.
Negara Tidak Boleh Kehilangan Kendali
Persoalan penyadapan bukan sekadar urusan teknologi. Ini menyangkut perlindungan privasi, keamanan nasional, hak asasi manusia, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Jika perangkat penyadapan semakin mudah diperoleh oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bagaimana negara dapat menjamin keamanan komunikasi warga negaranya?
Lebih jauh lagi, bagaimana negara memastikan bahwa kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan oleh aparat maupun kelompok berkepentingan?
Inilah persoalan mendasar yang harus dijawab.
Kita tentu berharap penanganan kasus dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah oknum jenderal polisi dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti hukum. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Sebab, ancaman terbesar bukan hanya ketika negara melakukan penyadapan, melainkan ketika negara kehilangan kemampuan mengawasi siapa yang menyadap, siapa yang menjadi sasaran, dan untuk kepentingan apa penyadapan itu dilakukan.
Teknologi boleh semakin canggih, tetapi hukum dan pengawasan negara tidak boleh tertinggal. Jangan sampai masyarakat kehilangan hak atas privasi hanya karena perangkat penyadapan semakin murah dan mudah diperoleh. (*)
