Oleh: Revdi Iwan Syahputra
Pariwisata Sumatera Barat hari ini berada dalam satu kalimat yang paradoks: indah dipromosikan, tapi riuh dikeluhkan.
Di permukaan, semuanya tampak menjanjikan. Lanskap alam yang memukau, budaya yang kuat, serta kuliner yang sudah mendunia menjadi modal besar. Kota Padang, Bukittinggi, hingga berbagai destinasi lain tak pernah kehilangan daya tarik.
Namun di balik itu, ada realitas yang tak bisa lagi ditutupi—pariwisata kita sedang menghadapi masalah serius yang berulang, bahkan kian mengakar.
Dan menariknya, kegelisahan itu tidak lagi hanya muncul di ruang formal. Ia kini terdengar lantang di ruang paling jujur: grup-grup WhatsApp para pelaku pariwisata.
Di sana, tanpa protokoler, tanpa basa-basi, satu suara yang sama terus mengemuka: sistem pariwisata kita lemah.
Keluhan demi keluhan bermunculan. Travel agent ilegal menjamur. Tour guide tanpa sertifikasi bebas beroperasi. Sopir merangkap pemandu wisata tanpa kompetensi menjadi pemandangan biasa. Bahkan ada praktik di mana orang luar bisa langsung menjadi guide, selama kendaraan lokal tetap berjalan.
Ini bukan sekadar pelanggaran. Ini adalah bentuk pembiaran
Yang lebih ironis, pelaku resmi—yang tergabung dalam organisasi, yang mengikuti aturan, yang menjaga standar—justru terdesak oleh praktik-praktik liar tersebut.
Kita seperti membiarkan ketidakadilan menjadi sistem baru.
Di sisi lain, masalah klasik yang seharusnya sudah selesai sejak lama justru terus berulang.
Wisatawan masih mengeluhkan harga makanan yang tidak transparan—istilah lokalnya, “dipakuak”. Tidak ada daftar menu, tidak ada kepastian harga. Setelah makan, barulah muncul kejutan.
Belum lagi parkir liar tanpa karcis, pengamen yang cenderung memaksa, hingga persoalan kebersihan destinasi dan fasilitas umum yang jauh dari standar.
Semua ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar.
Di era digital, satu pengalaman buruk bisa menjadi viral. Kata-kata seperti “pemalak”, “mahal”, dan “tidak nyaman” perlahan membentuk citra baru pariwisata Sumbar—citra yang tentu tidak kita inginkan.
Jika ditarik ke akar masalah, satu hal menjadi jelas: kita tidak kekurangan aturan, tapi kekurangan ketegasan.
Peraturan daerah tentang pariwisata sudah ada. Konsep pariwisata halal sudah diadopsi. Namun implementasinya lemah, dan regulasi teknis yang operasional masih belum terasa di lapangan.
Bahkan dari berbagai diskusi, muncul keluhan bahwa upaya mendorong regulasi lanjutan seperti Pergub sering kali tidak mendapat respons yang memadai. Kolaborasi yang diharapkan antara pemerintah dan pelaku industri belum berjalan optimal.
Akibatnya, banyak persoalan dibiarkan menggantung.
Kesalahan terbesar kita selama ini adalah terlalu fokus membangun destinasi, tapi lupa membangun ekosistem.
Kita sibuk membuat tempat baru, mempercantik spot wisata, menggelar event, tapi abai pada hal paling mendasar: pengalaman wisatawan.
Padahal, dalam perspektif ekonomi biru dan blue tourism, keberlanjutan tidak hanya bicara soal lingkungan, tapi juga tentang tata kelola yang sehat, adil, dan transparan.
Wisatawan mungkin datang karena keindahan.
Tapi mereka kembali karena kenyamanan.
Dan hari ini, kenyamanan itu masih menjadi pekerjaan rumah.
Di tengah berbagai persoalan, sebenarnya harapan itu masih ada. Justru dari bawah, dari para pelaku yang setiap hari bergelut di lapangan.
Berbagai solusi telah disuarakan, dan semuanya konkret.
Pertama, penguatan regulasi yang tegas dan operasional. Tidak cukup hanya norma di atas kertas, tapi aturan yang bisa langsung dijalankan, lengkap dengan sanksi jelas.
Kedua, penertiban pelaku ilegal secara konsisten. Semua harus bermain di aturan yang sama—tanpa pengecualian.
Ketiga, membangun transparansi sebagai standar layanan. Harga makanan harus jelas, tarif parkir resmi, dan pelayanan terukur. Hal sederhana, tapi menentukan kepercayaan.
Keempat, pemanfaatan teknologi. Sudah saatnya ada platform pengaduan wisatawan yang terintegrasi, dilengkapi bukti visual, agar setiap laporan bisa ditindak cepat dan tepat.
Kelima, gerakan bersama “Pariwisata Ramah”. Bukan sekadar slogan, tapi komitmen kolektif untuk memperbaiki wajah pariwisata dari hulu ke hilir.
Keenam, membuka ruang kolaborasi nyata. Pemerintah, asosiasi, komunitas, hingga pelaku lapangan harus duduk bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Pariwisata Sumatera Barat hari ini sedang berada di titik penentu.
Jika dibiarkan, ia akan terus menjadi ironi—indah di foto, tapi penuh keluhan di pengalaman.
Namun jika dibenahi dengan serius, ia bisa menjadi kekuatan besar dalam pembangunan ekonomi daerah, sejalan dengan semangat ekonomi biru yang berkelanjutan.
Pilihan itu ada di tangan kita.
Karena pada akhirnya, pariwisata bukan hanya tentang tempat yang kita banggakan.
Tapi tentang cara kita memperlakukan orang yang datang.(*)
#Penulis adalah Jurnalis Rakyat Sumbar, Pemerhati Ekonomi Biru & Blue Tourism
