Digitalisasi SPBU, agar Energi Terdistribusi Secara Efektif

Lelaki itu memperlihatkan kode batang (Barcode atau QR Code) kepada operator SPBU. Sesaat berselang, ia membuka tutup tangki mobilnya untuk proses pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Pertalite.

Laporan: Handi Yanuar, Padang

“Saya tadi isi Pertalite Rp150 ribu, cukup mudah transaksi di SPBU, dengan digitalisasi ini,” kata Banua Siregar, salah seorang pengendara yang mengisi BBM di SPBU 14. 273. 556, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Selasa, (22/10/2024).

Proses pengisian Pertalite menjadi lebih cepat dan praktis, serta efisien dengan cara digitalisasi. Transaksi menggunakan kode batang, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam pendistribusian BBM bersubsidi, agar tepat sasaran.

Selain itu, untuk mendapatkan kode batang Pertamina juga sangat mudah, sebab mendaftarnya lewat smartphone (telepon pintar) dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, STNK dan foto kendaraan.

“Menurut saya kode batang Pertamina sebagai solusi dalam pengendalian distribusi BBM bersubsidi. Sebagai warga negara kita harus mendukung kebijakan penerapan QR Code beli BBM bersubsidi,” sebut Banua Siregar, berbagi pengalamannya menggunakan kode batang saat transaksi BBM bersubsidi.

Dukung Digitalisasi

Pengusaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), Ridwan Hosen, mengatakan, pemerintah telah mengatur pembelian BBM bersubsidi seperti Pertalite harus menggunakan kode batang.

Pembelian menggunakan kode batang merupakan sebagai pertanggung-jawaban Pertamina sebagai operator kepada pengusaha SPBU sebagai penyalur, agar BBM bersubsidi tetap sasaran.

“Sudah suatu kewajiban SPBU memiliki kode batang atau QR Code, untuk penyaluran Pertalite dan Bio Solar, supaya tepat sasaran. Kami sangat mendukung kebijakan digitalisasi SPBU ini,” ucap Ridwan, di Padang, Sabtu, (19/10/2024) siang.

Ridwan menyampaikan, salah satu upaya mendukung kebijakan itu, ia menganjurkan semua konsumen pengendara mobil yang belum mempunyai kode batang supaya melakukan registrasi, atau mendaftar ulang kembali kode batang yang telah berganti pelat nomor kendaraan, agar tertera di kode batang.

“Jika terjadi perbedaan pelat nomor kendaraan tentu akan merepotkan konsumen saat akan mengisi bahan bakarnya,” ungkap Ridwan.

Namun, digitalisasi SPBU harus didukung juga dengan jaringan internet yang kuat, sebab setiap kota dan kabupaten tidak sama. Tapi, berkembangnya teknologi persoalan bisa dicarikan solusinya.

“Kami siap dengan program pemerintah dalam menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran. Kami terus komunikasi dengan pihak penyedia jaringan internet untuk memastikan jaringan selalu optimal,” papar Ridwan.

Tiga Manfaat Digitalisasi SPBU

Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Two Efly, mengatakan, kebijakan Pertamina melakukan penerapan digitalisasi SPBU secara regulasi sudah tepat, sebab bisa menghasilkan dampak berganda.

“Saya melihat ada tiga manfaat dari digitalisasi. Pertama, mengurangi subsidi negara atau bahasa sederhananya menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ucap Efly, di Padang, Minggu, (13/10/2024).

Ia menambahkan, dengan adanya pengendalian BBM melalui digitalisasi, maka secara tidak langsung menutup atau memperkecil ruang salah sasaran atau salah distribusinya BBM bersubsidi.

“Semakin kecil peluang salah sasaran tentu akan berdampak kepada makin mengecilnya subsidi yang harus ditanggung oleh negara untuk penyediaan BBM,” jelas Efly, Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang.

Manfaat kedua, sambung Efly, berdampak terhadap masyarakat yakni memberikan kepastian bahwa BBM yang disediakan memang tepat sasaran. Masyarakat yang memang berhak mendapatkan distribusi atau memanfaatkannya.

“Manfaat yang ketiga, dampak dengan digitalisasi SPBU ini adalah membuka peluang bangkitnya kembali usaha-usaha lain yang berkaitan dengan BBM,” sebut Efly, menyarankan Pertamina melakukan inovasi untuk memperketat pengawasan.

Ia mencontohkan, adanya pengendalian BBM bersubsidi melalui digitalisasi SPBU, terutama Pertalite, akan berdampak terhadap peningkatan penjualan Pertamax di gerai terkecil Pertamina, yakni Pertashop.

“Adanya pengendalian BBM, pengendalian Pertalite, otomatis kendaraan-kendaraan yang selama ini tidak memiliki kode batang, atau tidak bisa mendapatkan kode batang, mungkin karena sesuatu hal, akhirnya akan beralih ke Pertashop,” sebutnya.

Sumbar Percontohan Digitalisasi SPBU

SAM Retail Sumatera Barat PT Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fazri, mengatakan, Sumbar termasuk sebagai daerah percontohan digitalisasi SPBU di Indonesia, sejak penerapan dimulai Desember 2022, dari 13 kabupaten/kota di Indonesia, dua di antaranya di Sumbar, yakni di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.

“Ketika itu, penggunaan kode batang baru untuk transaksi Bio Solar. Kini, pada 147 SPBU di Sumbar sudah menerapkan kode batang saat transaksi BBM Pertalite maupun Bio Solar,” ungkap Naro.

Digitalisasi SPBU ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, serta Surat Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran JBT oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

Pendaftaran melalui website subsiditepat.mypertamina.id. Masyarakat akan mendapatkan kode batang setelah terdaftar, melalui email atau notifikasi di situs web (website) tersebut.

Saat mendaftar sejumlah dokumen seperti kartu tanda penduduk (KTP), surat tanda nomor kendaraan (STNK), di unggah ke website. Selain itu, yang diunggah adalah foto kendaraan tampak keseluruhan, foto kendaraan tampak depan, dan nomor polisi.

Naro mengakhiri, digitalisasi SPBU ini supaya pemerintah bisa mengetahui ke mana dan siapa penerima anggaran BBM bersubsidi, sebab setiap kode batang itu jelas identitas penerimanya.

“Selain itu, digitalisasi untuk mencegah penyelewengan BBM bersubsidi, karena semua pengeluaran BBM bersubsidi terdata dan ada pembatasan. Kendaraan roda empat maksimal 200 liter perhari,” tutup Naro. (*)