BBPMP Sosialisasikan Program Unggulan Kemendikbudristek di Kota Padangpanjang

Padangpanjang, rakyatsumbar.id—Meskipun Rapor Pendidikan Kota Padangpanjang cukup bagus ditingkat Sumatera Barat, tetapi ada hal yang menarik. Dimana, Kota Padangpanjang belum memiliki Guru Penggerak Tingkat SMP.

“Sesuai data yang kita lihat tadi, belum ada terdaftar Guru Penggerak untuk tingkat SMP, kalau tingkat SD sudah ada,” kata PIC 14 Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sumbar Suprianto, saat Sosialisasi Program Ungggulan Kemendikbudristek di Aula Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang, Rabu (31/07/2024).

Disampaikan Suprianto, dengan adanya Program Merdeka Belajar yang digelorakan Kementrian Pendidikan, tentunya akan membuka peluang penyetaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia dan adanya penyempurnaan-penyempurnaan program dari Merdeka Belajar episode 1 hingga episode 26.

“Guru Penggerak menjadi salah satu indikator dalam menentukan kepala sekolah yang akan memimpin lembaga pendidikan nantinya. Nah, di Padangpanjang belum ada guru penggerak tingkat SMP-nya, tentunya kita dorong Dinas Pendidikan untuk memenuhinya,” sebut Suprianto.

BBPMP sendiri, lanjut Suprianto, sebagai lembaga UPT dibawah Kemendikbudristek, bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing, termasuk dalam penyedian data, sarana dan prasarana pendidikan.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kota Padangpanjang Muji Sirwanto saat pembukaan kegiatan menyebutkan, cukup banyak indikator yang harus dipenuhi dalam mewujudkan penyetaraan pendidikan, apalagi dengan telah diberlakukannya Program Merdeka Belajar.

“Salah satunya, penetapan zonasi pada PPDB setiap tahunnya, tujuannya untuk tidak ada lagi sekolah favorit dan penumpukan siswa di sekolah-sekolah unggulan. Meskipun dalam prakteknya, masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan,” jelas mantan Kepala SMPN 6 Padangpanjang itu.

Muji juga berharap, dengan adanya Program Merdeka Belajar, sekolah juga memiliki keunggulan masing-masing, sehingga bisa menjadi pilihan siswa dalam mendapatkan pendidikan.

“Contohnya di SMPN 2 Padangpanjang sudah memiliki program Kampung Kunyit, dengan mengolah kunyit dari produk minuman hingga aneka olahan lainnya, begitupun di SMPN 4 Padangpanjang yang dulunya dikenal dengan Sekola Teknik, sekarang telah bertranspormasi menjadi sekolah multimedia dengan program Literasinya,” ungkapnya.

Diakui Muji, dalam penyetaraan pendidikan, tidak bisa hanya mengandalkan program semata, tetapi juga harus dibarengi dengan ketersedian anggaran yang memadai. Meskipun, telah diatur, anggaran untuk pendidikan mencapai 20 persen dari APBD, tetapi pelaksanaannya anggaran itu juga terserap oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Perkim LH dan Bagian Kesra.

“Ini harus menjadi evaluasi dari kita bersama, termasuk juga dari BBPMP sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan. Harus ada terobosan-terobosan besar dan kerja keras bersama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (ned)