Setelah Kegagalan Sumbar di Papua

Oleh: Firdaus Abie

Jamaknya tolok ukur sebuah multievent olahraga, diukur dari perolehan medali kontingen yang berlaga. Di arena Pekan Olahraga Nasional (PON), kontingen Sumbar pernah terpuruk di posisi yang buruk. Pernah dua kali pulang tanpa sekeping emas pun. Terjadi tahun 1969 dan 2000. Keduanya di Surabaya, Jawa Timur.

Satu-satunya medali yang dibawa pulang, tahun 1969, medali perunggu. Berasal dari panahan beregu atas nama Mursyidah Arifin, Odi Supardana, Olga Nurbaiti Ali, Nuzra. Berada di posisi ke-22. Empat perak pada PON 2000 dipersembahkan angkat berat, takraw, gulat dan layar. Selain itu, ada tujuh perunggu. Saat itu, Sumbar berada di peringkat 26.

Usai PON di Surabaya, tahun 2000, Sumbar buncah. Kecewa, caci maki dan beragam pernyataan mencuat ke permukaan. Kendati ketika itu belum ada media sosial seperti sekarang, namun umpatan-umpatan tersebut meluncur dari mulut ke mulut. Setiap hari.

Buntutnya, evaluasi besar-besaran dilakukan. Langkah besar pertama, Musyawarah Olahraga Daerah Luar Biasa (Musyordalub) KONI Sumbar, tak terhindarkan. Dilakukan pemilihan ulang pengurus. Salah satu indikatornya, agar persiapan ke PON di Sumatera Selatan, tahun 2004, bisa lebih dimaksimalkan.

Hitungannya ketika itu, kepengurusan yang dipimpin Fihir Abdullah terbentuk sekitar kurang dari dua tahun sebelum ke Surabaya. Jika kepengurusan tersebut dilanjutkan, maka siklusnya akan sama. Pengurus baru berikutnya akan membawa kontingen dua tahun sebelum PON. Dikuatirkan akan terjadi ketidakkonsistenan dalam program dan hal-hal lainnya.

Musyordalub tersebut memberikan amanah kepada Kolonel (Purn) H. Syahrial untuk menahkodai KONI Sumbar. Hasilnya, tidak mengecewakan. Kontingen Sumbar pulang dengan senyum kemenangan setelah melepaskan diri dari trauma kegagalan di Surabaya, empat tahun sebelumnya. Ada enam keping emas, sembilan perak, 25 perunggu, dibawa pulang.

Empat tahun berikutnya, Indomar Asri membawa kontingen PON Sumbar ke Kalimantan Timur. Capaiannya melebihi torehan di Sumatera Selatan. Sebanyak 8 emas, 15 perak, 39 perunggu, dibawa pulang. Tradisi peningkatan prestasi dilanjutkan Syahrial Bakhtiar, di Riau, tahun 2012. Tercapai target, 12 emas. Empat tahun berselang, Syaiful SH yang menahkodai KONI Sumbar membawa pulang 14 emas dari Jawa Barat.

Tren grafik yang terus naik, sejatinya akan dilanjutkan di Papua, tahun 2021. KONI Sumbar menargetkan 16 emas. Target tersebut, tentu tidak asal dibuat. Tapi berdasarkan perhitungan dan kajian khusus. Di antara indikatornya, capaian Porwil, Kejurnas Pra PON, prestasi atlet atau cabang di PON sebelumnya, termasuk capaian di PON Remaja. Ketika itu, Sumbar berada di peringkat III PON Remaja dan atletnya bisa diandalkan untuk PON 2021 di Papua.

Lalu sebuah pertanyaan mencuat ke permukaan, mengapa target PON di Papua tak tercapai? Malahan lebih buruk. Jauh panggang dari api. Perolehan medali di bawah capaian tiga PON terdahulu. Selain itu, di balik buruknya capaian tersebut, ada pula yang berdalih, 16 emas bukan target kepengurusan Agus Suardi alias Abin, Ketua Umum KONI Sumbar periode 2021-2025. Tapi target Syaiful SH, Ketua Umum KONI Sumbar periode sebelumnya.
Ops! Kok bisa begitu, ya?

Sependek yang saya pahami, sesungguhnya target 16 emas tersebut bukanlah target pribadi, tetapi target KONI Sumbar sebagai wadah yang menaungi dan mengurusi olahraga amatir. Ketika Ketua dijabat Syaiful SH, target tersebut tetaplah target KONI Sumbar. Bukan target Syaiful SH yang pengacara itu. Ketika kepengurusan beralih ke Abin, ya otomatis dalam kapasitas Ketua KONI Sumbar, maka target tersebut beralih tanggungjawab dari Syaiful ke Agus Suardi. Tak bisa dikatakan sebagai target Syaiful, sebab nahkoda “kapal” KONI Sumbar sudah beralih ke Agus Suardi.

Jadi, aneh dan tak masuk akal, jika pada hari ini, setelah hanya membawa pulang separuh dari target, lalu mengatakan target tersebut adalah target Syaiful. Pertanyaannya, kalau memang itu target Syaiful, mana target Agus Suardi? Atau mana target pengurus KONI Sumbar yang diketuai Agus Suardi?

Hakikatnya, Agus Suardi dan kawan-lawannya melanjutkan tugas pengurus terdahulu, sebelum pekerjaan PON di Papua selesai lantaran terkendala masa jabatan. Maka itu harus diselesaikan oleh pengurus baru. Kepengurusan yang menggantikan kepengurusan sebelumnya. Itulah hukum wajib dalam melanjutkan roda organisasi. Lagi pula, sebelum dan setelah menerima jabatan tersebut, tentu sudah tahu konsekuensi dari amanah yang diambil. Termasuk diantaranya, punya perhitungan sendiri terhadap target tersebut. Jika memang tidak sesuai, apalagi hanya sekitar lima bulan menahkodai KONI Sumbar, pernahkah disampaikan revisi target?

Sesaat setelah terpilih secara aklamasi pada Musyorprovlub, Mei 2021, Abin menyampaikan kepada awak media, tetap berusaha untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pengurus sebelumnya. Abin dkk tak pernah merevisi target. Semangatnya tetap melanjutkan. Itu artinya, menerima segala konsekuensi dari semua yang disandangkan kepada kepengurusan yang digantikan. Termasuk beragam aspek yang ada, khususnya menerima dan melanjutkan target yang sudah dicanangkan sebelumnya.

Berkaca dari peristiwanya, saya memandang bahwa Abin dan kawan-kawan terlalu berani menerima estafet kepemimpinan. Malahan tergolong nekat. Benar, masa menerima estafet Abin tak jauh berbeda dibandingkan ketika Syaiful SH ditetapkan jadi Plt Ketua KONI Sumbar, menggantikan Syahrial Bakhtiar, tahun 2016. Syaiful SH langsung tancap gas membawa kontingen PON Sumbar ke Jabar.
Saya teringat permainan asah otak saat masa kanak-kanak. Ada dua gambar. Sepintas terlihat sama, namun sesunggunya berbeda. Gambar serupa tapi tak sama. Itulah gambaran yang nyata antara Syaiful dan Abin ketika sama-sama membawa kontingen PON di masa berbeda. Syaiful membawa ke PON di Jabar, tahun 2016. Abin membawa ke PON di Papua, tahun 2021.

Mengapa saya menganalogikan pada gambar serupa tapi tak sama? Syaiful adalah Ketua I disaat Syahrial Bakhtiar menjadi Ketua KONI Sumbar, lalu ditunjuk menjadi Plt. Syaiful tahu dan paham kondisi luar dan dalam KONI Sumbar kala itu. Termasuk program yang dirancang bersama Cabang Olahraga (Cabor) dalam upaya persiapan ke Jabar. Ketika Syaiful ditunjuk menjadi Plt, tim yang dipimpinnya mayoritas personel ketika masih bersama Syahrial Bakhtiar plus disisip beberapa orang untuk penguatan. Kalau pun hanya sekitar lima bulan, namun “roh” sesungguhnya bukan lima bukan saat jadi Plt itu saja.

Ketika masuk ke KONI Sumbar, setelah terpilih secara aklamasi, Mei 2021, Abin bukanlah “orang dalam” KONI Sumbar, seperti halnya Syaiful. Abin harus berburu waktu dan dalam kondisi tertatih-tatih berhadapan dan dihadapkan dengan berbagai persoalan.

Di antara persoalan itu, pertama, menyusun dan membentuk kepengurusan yang dihuni lebih dari 100 orang pengurus, yang sekaligus postur kabinet paling gemuk dalam sejarah kepengurusan KONI Sumbar. Ditambah beberapa staf khusus. Jabatan tersebut tak tercantum dalam AD/ART KONI.

Kedua, persoalan keuangan, masalah paling pelik. Dana Hibah untuk KONI Sumbar ke PON di Papua, sudah disetujui Rp 20 Miliar. Sudah masuk ke rekening KONI Sumbar, Juli 2021. Belakangan, dana ini bermasalah. Senilai Rp 100 juta kabarnya direcofusing, namun dasar recofusing, seperti dituturkan Syaiful SH, tak ada sama sekali.

Kata Syaiful, dana ke Papua Rp 20 miliar sudah disetujui dimasa kepengurusannya. Alasan recofusing tak memenuhi syarat. Mengapa tidak memenuhi syarat? Alasannya, pertama; untuk recofusing harus ada dasarnya. Surat Gubernur atau Sekdaprov. Surat tersebut, konon tak pernah ada. Kedua; dana yang direcofusing adalah dana yang tersedia namun tidak ada kegiatannya. Dana untuk KONI Sumbar jelas. Persiapan dan pelaksanaan menuju PON di Papua.

Hitung-hitungan Dana Hibah KONI Sumbar yang seharusnya Rp 20 miliar untuk ke Papua, seperti diutarakan Syaiful, pada RAB sudah ditetapkan; pembayaran transportasi dan uang makan atlet, Januari – September, sebanyak 188 atlet, masing-masing Rp. 3.998.000,– Bantuan bulanan 63 orang pelatih untuk Januari – September, masing-masing Rp 4.248.000,– Selama PON di Papua, semua atlet diberi uang saku Rp 7.500.000,– Uang saku pelatih, masing-masing memperoleh Rp 10.000.000,–. Tiket pesawat atlet, pelatih dan official non kampus, uang saku official non kampus.

Ketika PON di Papua sudah ditutup, ternyata uang saku atlet, pelatih dan official, belum semuanya diselesaikan. Ada yang hanya baru menerima Rp 2,5 juta. Salah seorang pengurus mengatakan, akan dibayarkan melalui anggaran perubahan. Mengapa harus menunggu anggaran perubahan?

Saya membandingkan dengan realita ketika masuk dalam kontingen saat Porwil di Batam, tahun 2010, PON di Riau (2012) dan Porwil di Bangka Belitung (2014). Semua kebutuhan atlet, pelatih dan official, sudah dibayarkan sebelum kontingen berangkat. Saat PON di Riau, kata Ketua KONI Sumbar (ketika itu) Syahrial Bakhtiar, atlet menerima Rp 8 juta, setelah sampai di Pekanbaru juga menerima uang cuci baju dan uang oleh-oleh.

Ketiga, bonus spontan biasanya diberikan sesaat setelah atlet menerima medali. Di Papua, bonus spontan diserahkan justru setelah Gubernur Sumbar Mahyeldi datang. Tidak pula semua peraih medali yang menerima ketika itu, sebab Mahyeldi datang justru di penghujung PON dan sejumlah cabang yang diikuti Sumbar selesai bertarung. Bonus spontan untuk peraih emas, Rp 8 juta. Kata Syaiful, pada RAB pengajuan dana hibah KONI Sumbar yang sudah disetujui, bonus spontan untuk peraih emas Rp 50 juta, perak Rp 15 juta, perunggu Rp 10 juta.

Jika dihitung pengeluaran berupa pembayaran transportasi dan uang makan atlet, bantuan bulanan pelatih untuk Januari – September, uang saku atlet dan pelatih di Papua, tiket pesawat untuk atlet, pelatih dan official non kampus, uang saku official non kampus, termasuk bonus spontan (jika dikeluarkan sesuai target medali), maka totalnya baru Rp 16,4 Miliar. Masih tersisa Rp 3,5 miliar yang digunakan untuk gaji staf sekretariat, perjalanan dinas, mengangkut peralatan, keamanan dan kebutuhan lainnya. Kalau pun direcofusing Rp 100 juta, masih tersisa Rp 3,4 miliar.

Menariknya, ketika kontingen sudah ada yang kembali ke Padang, ternyata masih ada atlet peraih medali yang belum memperoleh bonus spontan. Belum diterimanya bonus spontan tersebut karena saat menerima medali tidak dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi. Tidak ada pula pengurus KONI Sumbar yang hadir membawa bonus spontan. Apakah bonus spontan harus gubernur pula yang menyerahkan semuanya?

Ketika PON di Riau dan Jabar, bonus spontan peraih emas Rp 10 juta, perak Rp 5 juta, perunggu Rp 2,5 juta. Bonus spontan diserahkan sesaat setelah atlet menerima pengalungan medali. Tak hanya Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar atau anggota Forkopimda Sumbar atau pejabat provinsi dan Ketua KONI Sumbar yang menyerahkan, tetapi bisa juga diwakilkan kepada pengurus KONI Sumbar lain yang bertugas di arena tersebut.

Kehadiran bonus spontan tersebut, mengutip istilah Syaiful SH adalah bagian dari suplemen motivasi. Ketika seorang atlet dapat medali, kemudian langsung menerima bonus spontan, akan mempengaruhi semangat juang atlet lainnya. Ketika beberapa cabang atau nomor sudah mempersembahkan medali, namun tak ada kabar berita tentang bonus spontan, sementara semua atlet dan pelatih tahu ada bonus spontan, tentu akan mempengaruhi kondisinya.

Ke-empat, kabar adanya atlet dan pelatih yang terlantar di perjalanan, sangat memprihatinkan. Sudah sebegitu parahkah komunikasi kontingen? Atau, tidak adakah bidang yang mengurusi lalu-lintas perjalanan anggota kontingen, sehingga transitnya harus bermalam di Bandara sebelum sampai di Padang?
Ada juga yang transit di Bandara Hasanuddin dan Bandara Soekarno – Hatta, Cengkareng. Penerbangan dilanjutkan besoknya, mereka terpaksa bermalam di Bandara. Atlet Kempo yang transit di Makasar dan harus menunggu penerbangan besok harinya, tanpa dibekali biaya memadai. Sungguh miris, ya!

Ketika saya meliput PON di Jawa Timur, tahun 2000, situasi di kontingen Sumbar tidak menentu karena buruknya capaian. Berada di peringkat ke-26, tanpa medali emas. Sumbar hancur-hancuran. Perantau marah. Masyarakat Sumbar berang. Rencana pulang yang seyogianya dilakukan bersamaan, ternyata tak sedikit yang memisahkan diri karena banyak yang malu. Bidang transportasi bekerja cekatan. Sekali pun banyak yang pulang terpisah dan memisahkan diri dari rombongan besar, namun nyaris tak ada masalah di perjalanan dan kepulangan anggota kontingen. Kontras dengan kondisi sepulang dari Papua.

Kelima, barangkali ini peristiwa pertama dalam sejarah kontingen Sumbar. Pelatda PON diserahkan ke Cabang Olahraga (Cabor). Namanya, Pelatda. Pemusatan Latihan Daerah. Lazimnya Pelatda, semestinya dilaksanakan secara terpusat. Belum pernah Pelatda PON diserahkan ke masing-masing cabang, tapi kali ini beda. Diserahkan Pelatda ke masing-masing Cabor dengan alasan adanya larangan berkumpul akibat Pandemi Covid-19.

Ke-enam, berlaga ke sebuah multievent tapi tanpa identitas senada, sangatlah memprihatinkan. Kontingen besar, membawa nama provinsi, justru terberai-berai. Tanpa seragam yang sama untuk identitas selevel kontingen provinsi. Miris memang!

Jika terus direntang, akan panjang masalah yang akan terurai. Baiknya dipunta, dicarikan penyelesaiannya. Bagaimana agar bisa mengambil rambut di dalam tepung, tepungnya tidak berserak. Terhadap hal tersebut, saya mengajukan beberapa opsi.

Pertama, sebaiknya Abin dan kepengurusannya menjelaskan kepada publik tentang persoalan yang terjadi. Apa pun yang terjadi, apa pun yang dialami, sebaiknya buka secara transparan, sehingga tidak ada dusta di antara kita, sehingga terang jalan ke depannya. Kalau memang yang terjadi terhambat oleh kebijakan terdahulu yang tak bisa dielakkan, buka saja agar semua persoalan tidak disandangkan di pundak sendiri.

Kedua, perihal keuangan dan penggunaan anggaran, tentu Abin dan pengurusnya akan mempertanggungjawabkan sesuai mekanisme yang ada. Keterbukaan soal keuangan tentu disesuaikan dengan salurannya, sesuai tugas pokok dan fungsi serta mekanismenya. Tidak pantas pula diumbar begitu saja, kepada siapa saja. Pertanggungjawaban keuangan ini adalah sesuatu yang pasti dan mutlak. Berlapis pemeriksanaan yang dilakukan negara.

Kita yakin, tentu tak ada niat untuk melakukan di luar batas kewajaran, atau di luar kewenangan. Apalagi sampai melakukan penyimpangan. Jika hal itu dilakukan, maka apa pun nantinya, tangan mencincang, bahu memikul. Pasti akan dipertanggungjawabkan.

Ketiga, Abin dkk sudah menyelesaikan tugasnya, membawa kontingen PON Sumbar ke Papua, melanjutkan pekerjaan pengurus KONI Sumbar terdahulu. Apa pun hasilnya, tak akan bisa lagi diubah. Apa pun yang akan dilakukan pada kepengurusan sekarang, hasil tersebut tidak akan berganti. Tinggal sekarang, apakah Pengprov Cabor se-Sumbar dan KONI Kabupaten/Kota se-Sumbar masih mempercayakan KONI Sumbar dinahkodai Abin hingga berakhir masa bakti kepengurusannya, usai PON di Sumut dan Aceh, tahun 2024, atau cukup sampai PON di Papua saja?

Jika kepercayaan tersebut masih diberikan, Abin dkk bisa langsung mempersiapkan langkah-langkah strategis menghadapi PON di Sumut dan Aceh, tahun 2024. Waktu persiapannya lebih singkat dibandingkan masa perputaran PON sebelum-sebelumnya. Semua harus bergandengan tangan dan berbenah untuk memperoleh prestasi yang lebih baik.

Sebaliknya, sekiranya Pengprov Cabor se-Sumbar dan KONI kabupaten/ kota se-Sumbar tidak lagi memberikan kepercayaan, tentu penghentiannya tidak semudah membalik telapak tangan. Proses Musyordalub bisa dilakukan jika syarat dan ketentuannya bisa dipenuhi. Tentu ada mekanis yang harus ditempuh secara baik-baik, sehingga tidak menjadi preseden buruk dikemudian hari. Semua terpulang kepada Pengprov Cabor se-Sumbar dan KONI kabupaten/ kota se-Sumbar, selaku pemegang hak suara.

Atau, jika Abin dkk yang mundur karena menyadari bahwa di masa kepengurusannya, capaian medali Sumbar di bawah tiga PON terdahulu —di bawah perolehan saat PON di Jabar, Riau dan Kaltim atau mundur 13 tahun—, itu persoalan lain.
Hahaha…! (*)