Sekitar 4 Ribu Masyarakat Pesisir Selatan Buta Huruf
ilustrasi buta aksara.
Pessel, rakyatsumbar.id – Angka Buta Akasar (buta huruf) di Pesisir Selatan menunjukkan tren penurunan.
Pada 2018 tercatat sekitar 9 ribu jiwa. Tersebar di 15 kecamatan yang ada. Seiring perjalanan waktu, angka tersebut terus mengalami penurunan.
Hingga saat ini sudah di angka 4 ribu jiwa. Rata-rata adalah di atas usia sekolah, yang tempat tinggalnya jauh di pelosok yang sulit terjangkau.
Pemeritah Kabupaten Pesisir Selatan melalui stakeholder terkait saat ini melakukan upaya serius untuk penghapusan buta aksara hingga ke pelosok nagari.
“Setiap warga negara berhak pandai menulis dan membaca secara baik.”
“Dengan pandai menulis dan membaca maka peningkatan kualitas sumber daya manusia Pesisir Selatan bisa terwujud,” ujar Wabup Pesisir Selatan, Rudi Hariyansyah di Painan, Rabu (25/2/2022).
Di era digital, masyarakat yang buta aksara sulit berkembang, sehingga termaginalkan untuk mengikuti perkembangan berbagai ilmu pengetahuan.
“Padahal ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diikuti dan juga diketahui agar tidak ketinggalan zaman,” katanya.
Saat ini kualitas pendidikan menjadi hal utama yang selalu mendapat perhatian di daerah.
“Pemberantasan buta aksara menyasar masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan pada masa lalunya. Mereka rata-rata orang yang dewasa atau telah memasuki usia lanjut,” jelasnya.
Pemberantasan buta aksara merupakan perwujudan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab tidak pernah ada kehidupan yang cerdas di tengah bangsa yang tidak mengenal aksara.
“Pemberantasan buta aksara yang pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kemampuan baca tulis.”
“Penting dilakukan agar pengembangan budaya bangsa menuju peradaban yang lebih tinggi tercapai,” ungkapnya.
Bukan Perkara Mudah
Buta Aksara merupakan persoalan mendasar dan universal. Sedangkan dunia pendidikan adalah dunia yang amat kompleks, menantang dan mulia.
Dikatakan kompleks, karena spektrumnya sangat luas dan menantang, lantaran menentukan masa depan bangsa.
“Makanya ini tidak boleh diabaikan. Namun, menurunkan angka Buta Aksara bukan perkara mudah,” tambahnya.
Kerjasama antar instansi pemerintah sampai ke tingkat daerah di bawah koordinasi Menkokesra sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No 5 tahun 2006 harus ditingkatkan.
Kerjasama dan kemitraan ini juga diharapkan dari organisasi dan lembaga non pemerintah. Seperti organisasi kemasyarakatan, keagamaan, perempuan, perguruan tinggi, perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat.
“Penurunan angka buta aksara secara bertahap, sehingga kita juga melakukan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang ada.”
“Seperti melalui TP-PKK, majelis taklim, serta juga melalui pengoptimalan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Di samping dari jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pessel,” tutupnya.(efi)
About Post Author
