Progul Gubernur dan Wagub Baru Sebatas Janji

Syamsul Bahri.

Padang, rakyatsumbar.id – Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Syamsul Bahri menilai, program unggulan (Progul) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar hingga sekarang masih kental atas janji politik semata.

Hal tersebut berdasarkan hasil pembahasan panitia khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sumbar yang menemukan belum adanya target dan arah yang jelas terkait pelaksanaan Progul.

“Progul Gubernur merupakan kepentingan rakyat Sumbar, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, jadi sasarannya harus jelas dan realisasinya harus optimal,” kata Syamsul Bahri, Rabu (17/5/2023).

Ia melanjutkan, Gubernur Sumbar adalah pemimpin daerah untuk mengayomi masyarakat dari seluruh sektor, sehingga Progul benar-benar berdampak terhadap pembangunan dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada mereka yang lemah secara ekonomi.

Ia menambahkan, berharap Progul yang telah tercamtum dalam muatan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus fokus, jangan hanya terlihat bagus di luar namun tidak maksimal di dalam.

“Optimalnya pelaksanaan Progul nantinya akan berdampak pada pemerataan pembangunan, kita berharap itu bisa terjadi,” ungkap Syamsul Bahri.

Pansus LKPJ DPRD Sumbar memberikan rekomendasi terkait penyelenggaraan Progul Gubernur.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumbar Desrio mengatakan, dalam RPJMD Sumbar tahun 2021-2026, terdapat empat progul, yaitu Sumbar Sehat dan Sumbar Cerdas, Sumbar Religius dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.

Program-program Strategis Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar 10 persen dari APBD Provinsi untuk sektor pertanian termasuk pembentukan BUMD Agro yang akan mendukung pemasaran produk pertanian masyarakat.

Tidak hanya fokus terhadap pertanian Pemprov juga akan mencetak 100 ribu milenial entrepreneur dan women entrepreneurship.

Dari pelaksanaan program-program strategis tersebut pada tahun 2022, terdapat catatan-catatan

Program unggulan belum mempunyai arah dan target sasaran yang jelas serta kelompok sasaran yang akan dituju dari pelaksanaan program unggulan tersebut.

Dalam penyelenggaraan program sektor pertanian dialokasikan anggaran sebesar 10 persen perlu penetapan prioritas dan fokus program unggulan serta pendistribusian alokasi anggaran secara proporsional pada OPD terkait.

Dalam penyelenggaraan program mencetak 100 ribu milenial entrepreneurship dan women entrepreneur, baru berbentuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan belum ada program tindak lanjut dari pelatihan yang diberikan tersebut sehingga yang terbentuk itu baru calon-calon entrepreneur.

Pelaksanaan kegiatan baru pada aspek kuantitas dan belum sampai kepada kualitas serta belum jelas target kelompok sasaran serta pemenuhan target per kabupaten/ kota. (byr)