Program Seragam Gratis Epyardi-Ekos, Jubir: Rakyat Senang, daripada Dikorupsi
Juru bicara (jubir) muda Epyardi-Ekos, Ipan Ajo (kiri).
Padang, rakyatsumbar.id – Epyardi Asda-Ekos Albar menjalankan program-program yang jelas bermanfaat bagi masyarakat jika menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar. Salah satu program tersebut ialah program seragam gratis bagi siswa SMA dan SMK atau sekolah sederajat.
Juru bicara (jubir) muda Epyardi-Ekos, Ipan Ajo, mengatakan bahwa rakyat pasti senang dengan program itu dan jauh lebih baik dana untuk Dinas Pendidikan Sumbar digunakan untuk membelikan seragam untuk siswa SMA dan SMK daripada dananya dikorupsi. Ia menyoroti kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar yang kini sudah disidang di pengadilan.
“Menurut berita yang saya baca di Kompas.com, kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi itu sebesar Rp5,5 miliar. Jika nanti terbukti benar Rp5,5 miliar dana APBD Sumbar dikorupsi, jauh lebih baik dana itu digunakan untuk meringankan beban masyarakat dengan menggratiskan seragam siswa,” tutur influencer itu di Padang, Jumat (18/10/2024).
Ipan menjelaskan bahwa Epyardi-Ekos mengusung program seragam gratis setelah mendengar keluhan dari banyak orang tua siswa pada tahun ajaran baru. Pada tahun ajaran baru orang tua siswa harus membelikan anak pakaian seragam, sementara keuangannya tidak memadai untuk membelinya, terlebih orang tua yang memiliki dua atau tiga anak yang bersekolah sekaligus.
“Tiap tahun ajaran baru persoalan seragam menjadi dilema. Jika mereka membeli seragam, uang mereka pas-pasan atau tidak cukup karena kebutuhan siswa pada tahun ajaran baru bukan hanya seragam, melainkan juga sepatu, tas, buku, alat tulis, dan sebagainya. Jika seragam tidak dibeli, siswa malu karena seragamnya sudah buruk, lusuh, menguning, bahkan robek di bagian belakang celana sehingga tidak enggan untuk pergi sekolahh. Pemerintah daerah harus hadir untuk mengatasi masalah ini,” ucapnya.
Ipan mengutarakan bahwa Epyardi-Ekos melihat bahwa masalah seragam tersebut terlihat sepele, tetapi sesungguhnya masalah serius yang berdampak terhadap angka harapan sekolah. Bagi siswa dari keluarga yang tidak mampu, seragam buruk membuat mentalnya jatuh dan mempengaruhi performanya dalam berpikir dan menyerap pelajaran. Ipan mengatakan bahwa Epyardi-Ekos tidak ingin siswa memikirkan seragam, tetapi fokus belajar untuk meraih prestasi.
“Masa depan sudah daerah berada di tangan siswa yang hari ini belajar di sekolah. Siapa tahu di antara siswa dari keluarga tidak mampu itu calon-calon pemimpin daerah atau pemimpin bangsa atau orang-orang hebat. Kita tidak tahu. Yang jelas, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi mereka untuk sekolah agar bersemangat, salah satunya dengan menggratiskan seragam. Pak Epyardi-Ekos juga punya program beasiswa gratis untuk siswa dari keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi untuk kuliah di perguruan tinggi. Program-program itu diusung untuk menyemangati siswa SMA dan SMK di Sumbar,” tuturnya.
Mengenai kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Sumbar, dikutip dari “Sidang Korupsi Dinas Pendidikan Sumbar, Kerugian Rp 5,5 Miliar” (Kompas.com, 17 Oktober 2024), Kejati Sumbar menyidik kasus dugaan penggelembungan dana dalam pengadaan peralatan praktik siswa SMK di Sumbar tahun 2021, yang terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur Mahyeldi. Total anggaran untuk empat pengadaan tersebut mencapai lebih dari Rp18 miliar. Kejati telah memeriksa 30 orang, termasuk Kepala Dinas Pendidikan periode 2021, Adib Al Fikri, dan Kadis Pendidikan saat ini, Barlius, serta rekanan. Beberapa lokasi, termasuk kantor Dinas Pendidikan dan Kantor Gubernur Sumbar, juga telah digeledah. Dari penyelidikan, ditemukan kerugian negara sekitar Rp 5,5 miliar. Selain itu, terdapat dugaan pemberian gratifikasi berupa jam tangan mewah Rolex kepada pejabat daerah. Kejati telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus itu. (ri)