Padang, Rakyat Sumbar – Pemerintah Kota Padang terus mempercepat langkah pemulihan pascabencana dengan menyiapkan hunian layak bagi masyarakat terdampak. Upaya tersebut ditandai dengan peninjauan dua lokasi lahan aset Pemko Padang yang direncanakan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap), Senin (15/12).
Peninjauan dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Padang Muharlion bersama Wali Kota Padang Fadly Amran, yang mendampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB) Rustian. Turut hadir Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim serta anggota DPRD Rafdi dan Yusri Latif.
Dua lokasi yang ditinjau yakni lahan milik Pemko Padang di belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, serta lahan di kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan bahwa penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana merupakan prioritas utama pemerintah daerah, terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan bermukim di kawasan rawan bencana.
“Hingga saat ini, sebanyak 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan di Lubuk Buaya. Ke depan, Pemko Padang juga menyiapkan pembangunan sekitar 500 unit Huntap sebagai solusi jangka panjang,” ujar Fadly.
Ia menegaskan bahwa pembangunan hunian tersebut tidak sekadar menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga bertujuan memberikan rasa aman serta mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana.
Fadly Amran juga mengapresiasi dukungan BNPB yang terus mendampingi Pemko Padang sejak masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, sinergi ini sangat penting agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Sementara itu, Sestama BNPB Rustian menegaskan komitmen BNPB untuk terus mendukung langkah Pemko Padang dalam percepatan pemulihan pascabencana, termasuk dalam penyediaan Huntara dan Huntap bagi warga terdampak.
“Kami siap membantu agar penyediaan hunian ini dapat segera terealisasi dan pemulihan pascabencana di Kota Padang berjalan berkelanjutan,” katanya.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang Desmon Danus menjelaskan, lahan di belakang Pasar Simpang Haru memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dengan status Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12. Lahan tersebut dinyatakan clean and clear serta layak untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara.
Sementara itu, lahan di kawasan Bumi Perkemahan Balai Gadang memiliki luas sekitar 2,98 hektare dan berpotensi dibangun sekitar 300 hingga 400 unit Huntap yang dilengkapi fasilitas umum penunjang.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyatakan dukungan penuh DPRD terhadap langkah cepat Pemko Padang bersama BNPB dalam menyediakan hunian yang aman dan layak bagi korban bencana.
“Kebutuhan akan tempat tinggal yang aman adalah prioritas utama bagi masyarakat terdampak. Kami berharap pembangunan 100 unit Huntara di Simpang Haru serta 300 hingga 400 unit Huntap di Balai Gadang dapat segera direalisasikan,” ujarnya.
Muharlion menambahkan, DPRD Kota Padang siap mengawal proses pembangunan, termasuk memastikan dukungan anggaran dan regulasi, agar masyarakat yang direlokasi dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan terhindar dari risiko bencana di masa mendatang. (Edg)
