Pemerintah Harus Kembalikan Marwah Minangkabau

Dinilai Melanggar Karena Buka Aib Orang

Polemik Andre, IPPMI Angkat Bicara

Padang, Rakyat Sumbar-Kontroversi terkait aib seseorang seakan dikemas atas skandal penggerebekan pekerja seks komersial dilakukan anggota DPR RI, Andre Rosiade, di Padang beberapa waktu lalu. Seolah mewujudkan preseden buruk bagi Minangkabau di mata nasional. Hal itu dikatakan Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI), M. Rafik Perkasa Alamsyah, saat diwawancarai Harian Rakyat Sumbar, Kamis (6/2).

Ia menjelaskan, bahwa apa yang terjadi di daerah merupakan efek dari peristiwa Pilpres 2019. Sehingga berdampak pada beberapa hal, yakni mengesampingkan tata cara seorang Minang dalam berpolitik atau menyelesaikan suatu persoalan. Akhirnya, terjadilah degradasi pemikiran, degrasi secara politik.

“Saya melihat di daerah isu-isu pertarungan itu tidak pada substansinya, tidak menggunakan akal sehat. Kemudian etika tidak ada, sudah terjadi degrasi budaya, tapi sedikit-sedikit ngomongin ABS-SBK tapi pelaksanaan nol,” katanya, yang kini sedang di Cianjur.

Isu yang kini menjadi perbincangan nasional tersebut, telah memberi dampak buruk bagi daerah, seolah-olah pemuda atau generasi baru Minang dianggap tidak sehat berpikir, tidak memiliki etika dan tidak lagi santun. Artinya, apa yang dibuatkan para nenek moyang dalam menyelesaikan sengketa, yang posisinya saat ini tidak lagi mencerminkan diri sebagai orang Minang.

“Kalau dulu menyindir, menyelesaikan perkara bermusyawarah, berbisik dengan menjaga perasaan orang. Kondisi sekarang berdampak kepada tokoh-tokoh politik lokal, jadi mindset perlu dibersihkan,” kata Rafik.

Rafik menilai, apa yang terjadi sudah tidak lagi sehat. Sebab, telah membuka aib orang, sementara Minangkabau tidak mengajarkan hal tersebut. Bila ada masalah sosial seperti yang terjadi saat ini, perlu duduk bersama.

“Kalau ada aib orang ada bilik ketek (bilik kecilnya). Kayak yang dilakukan Andre itu kan ia membuka aib orang. Ingat di Islam tidak boleh seperti itu, termasuk sudah tertuang dalam ABS-SBK,” ujarnya, walau niatnya bagus memberantas prostitusi, sambungnya.

Ketika ditanya apakah mengarah kepada situasi kontestasi demokrasi di Sumbar, Rafik mengatakan, mereka sedang memainkan peran. Sebab saat ini mereka merupakan partai politik penguasa di Sumbar.

“Ini lucu, nga bisa saling menyalahkan dan kondisi hari ini tetap tanggungjawab Gerindra, ketua DPRD Sumbar dan Kota mereka walau gubernur dan walikotanya dari PKS. Ini terlihat lucu memang,” ungkap Ketum IPPMI.

Ia menekankan, kedua partai politik ini seharusnya meredam persoalan tersebut.

“Andre jangan membuat konspirasi semacam ini, apalagi konspirasi membuka aib orang dan konspirasi membuka aib kampung kita. Harusnya mengalir ajalah jangan membuat konspirasi seperti ini,” kata M. Rafik Perkasa Alamsyah.

“Kondisi yang terjadi saat ini sudah tidak beradab, saya tidak menyalahkan Andre tapi mengingatkan dirinya. Sebab, ia yang duduk di DPR RI dan tentunya sudah melekat kepada dirinya sebagai tokoh nasional asal Sumbar. Jadi jangan melakukan pergerakan politik yang tidak beradab, artinya dengan seperti ini telah mengikis warisan nilai budaya dan adat yang telah dibangun para leluhur,” ungkapnya, sembari mengatakan Andre dan Irwan Prayitno tidak mengerti tentang tatanan adat.

Rafik Perkasa Alamsyah pun mengingatkan Wali Kota Padang, Mahyeldi untuk mengembalikan kembali marwah Minangkabau di Sumbar. Menghidupkan kembali peran komponen struktur adat yang lama, terdiri di dalamnya itu ada parik paga nagari atau dubalang nagari, tokoh adat, alim ulama dan bundo kanduang.

Ia mencontohkan Bali, kenapa bisa kuat karena struktur adatnya yang kuat. Sehingga berimbas pada pemerintahannya serta pariwisatanya.

“Mengembalikan hal ini pada komponen adat tersebut akan bersinergi dengan pemerintah, sehingga apa yang dikhawatirkan itu bisa terminimalisir. Bali misalnya mereka Hindu dan sama dengan kita di Minang, Islam. Adat yang paling tertinggi ialah agamanya, dan pasti tahu irisannya seperti apa,” kata Rafik.

Walau ini sebagian tokoh menganggap adalah kontestasi politik. Rafik Perkasa Alamsyah mengingatkan agar bersaing sehat.

“Niatnya memang sama membangun Sumbar tetapi kita ingin siapa saja bersaing dan berkompetisi dengan sehat, dan jaga marwah Minang. Jangan membuka aib orang dihadapan publik, karena di agama kita tidak diajarkan seperti itu termasuk dalam adat sudah digariskan untuk memposisikan hal seperti itu dalam biliknya,” katanya.

IPPMI sangat prihatin dengan kondisi perempuan yang jadi korban, yang katanya pengkondisian itu. Ia menilai, NN, 26, memang salah. Tapi, polisi tidak boleh sepihak dalam hal ini. Rafik meminta Polda Sumbar untuk menangkap dalangnya.

“Kita jangan pula menghakimi sepihak, saya berharap dan meminta kepolisian tangkap pelaku yang di kamar (orangnya Andre-red), kalau dapat periksa juga Andrenya,” katanya.

Ketua Umum Ikatan Pemuda Pemudi Minang Indonesia (IPPMI), M. Rafik Perkasa Alamsyah.(KARIADIL HAREFA TANHAR)

Sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Padang, Irfan Amran, isu yang lagi santer jadi pembicaraan itu, dinilai telah merusak citra. Citra perindustrian dalam mengembangkan kepariwisataan terutama bidang jasa. Jangan ini kemudian menjadi generalisasi masalah, seolah dianggap bahwa jasa perindustrian di Sumbar menyediakan hal itu padahal tidak.

Selain itu sebut Irvan Amran, selain merugikan pihak perhotelan dalam hal jasa, tentu berdampak pada konsumen. Yang mana konsumen menilai, bahwa hotel berbintang lima dan empat sudah tidak lagi menjaga privasi.

“Konsumen itu mencari kenyamanan, mencari keamana privasi dan itu sesuai dengan pelanggan mengeluarkan biaya untuk menggunakan jasa perhotelan. Dengan kejadian itu tentu menilai bahwa hotel berbintang sudah tidak mampu menjaga privasi dan perlu dipandang untuk berikutnya,” kata Irvan, walau disatu sisi ia mengapresiasi ada upaya menekan prostitusi online di Sumbar.

“Mari saling menjaga dan semua ada aturannya tanpa harus saling merugikan orang lain,” katanya.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menegaskan pihaknya merasa dirugikan atas skandal penggerebekan pekerja seks yang dilakukan anggota DPR RI Andre Rosiade. Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran mengungkapkan, permasalahan ini sangat merusak citra pariwisata di Sumbar dan tentunya secara khusus merusak citra perhotelan di Sumbar.

“Kami diobrak-abrik demi konspirasi politiknya. Andre selalu beralasan konstituennya terbesar di sini (Padang), katanya dapat laporan dari masyarakat maka dia merasa punya kewajiban untuk memberantas prostitusi, sampai sini poinnya baik, saya setuju. Namun Andre melakukannya tidak sesuai tatanan yang ada. Dia (anggota) DPR tentu dia tahu aturannya,” ungkapnya, terpisah.

Maulana menyayangkan penggerebekan yang dilakukan Andre Rosiade tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihak hotel.

“Kita di sini hotel, hotel juga masyarakat kan? faktanya kita malah dirugikan. Kalau mau gerebek koordinasi dulu dengan kita. Ini yang saya sayangkan. Biasanya polisi melakukan penggrebekan selalu berkoordinasi dengan kita, tapi kali ini tidak. Ini aneh,” tegasnya.

“Kalau mau bertamu ke rumah orang kita ke ruang tamunya dulu dong? Bukan langsung ke kamarnya. Hotel ini rumah untuk traveler, nggak bisa main masuk kamar saja. Kalau main buka-buka kamar saja, bahaya ini,” tegasnya.

Ketua PHRI Sumbar ini menyambut baik sikap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Komisi III menyoroti kasus ini secara hukum sehingga bisa terlihat jelas siapa yang salah. Selesaikan dengan bijaksana, buka CCTV di semua koridor dan PHRI katanya bersedia membuka jika diminta.

“Kami bisa tau siapa yang reservasi, siapa yang buka pintu, kenapa tidak ada handuk di kamar. Makanya stop pencemaran nama baik. Ini merugikan kami, sangat merusak citra pariwisata Sumbar, karena pariwisata Sumbar itu hidup karena destinasi seperti budaya, kekayaan alam dan masyarakatnya yang menerima,” tegasnya. (hrf)