Padangpanjang, rakyatsumbar.id—-Dugan keracunan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di Kota Padangpanjang. Dimana, belasan siswa dari SDN 9 Padangpanjang Timur dan SMPN 3 Padangpanjang dilarikan ke RSUD Kota Padangpanjang, Selasa (07/10/2025).
Peristiwa yang sempat menghebohkan masyarakat tersebut, mengingat kejadian itu tidak berselang lama dengan peristiwa keracunan makanan yang dialami 119 siswa dan guru di Kabupaten Agam.
Selain orangtua siswa, Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis bersama Sekdako Sonny Budaya Putra juga melakukan kunjungan ke RSUD Kota Padangpanjang untuk mengetahui langsung kondisi siswa yang diduga mengalami keracunan MBG tersebut.
Menurut pengakuan pelajar SDN 9 Padangpanjang Timur Nadin Azizah, dirinya merasakan mual dan pusing setelah menyantap MBG.
“Sebelum menyantap MBG anak saya sehat dan barulah setelah menyantap MBG anak saya merasakan mual dan pusing juga sesak nafas,” ujar Desrita (33) ibunya Nadin Azizah menambahkan pejelasan anaknya.
Kepala SDN 9 Padangpanjang Timur Nurhayati menyampaikan, beberapa anak didiknya mengalami demam dan muntah-muntah secara mendadak. “Anak-anak yang sakit sudah dibawa ke RSUD Padangpanjang. Kami juga langsung melaporkan kejadian ini kepada Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Penyebab Menunggu Hasil Lab
Plt. Direktur RSUD Kota Padangpanjang dr. Dessy Rahmawati menyampaikan, siswa yang dilarikan ke RSUD Padangpanjang setelah mengalami gejala mual, muntah, sakit perut, demam dan sesak nafas seusai menyantap MBG di sekolah mereka sekitar pukul 11.00 WIB.
“Ada 9 siswa dari SMPN 3 Padangpanjang dan 4 siswa dari SDN 9 Padangpanjang Timur,” kata Plt. Direktur RSUD Kota Padangpanjang dr. Dessy Rahmawati kepada Rakyat Sumbar, Selasa sore.
“Para pelajar mulai merasakan gejala tersebut sekitar lima menit setelah makan. Kini, beberapa siswa sudah diperbolehkan pulang, namun satu masih menjalani perawatan di rumah sakit,” sebutnya.
Dessy Rahmawati belum berani memastikan siswa yang menjalani perawatan di RSUD tersebut, karena keracunan MBG.
“Keluhannya berbeda-beda. Ada yang mengeluh setelah makan MBG, namun ada juga yang tidak sempat mengonsumsi MBG, sehingga penyebabnya tidak bisa disimpulkan hanya dari konsumsi MBG saja,” urainya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padangpanjang Nasrul, SH., M.Si ketika dihubungi menyampaikan, pihaknya bersama Dinas Kesehatan untuk melakukan uji labor terhadap makanan yang dikonsumsi siswa.
“Dari informasi di lapangan, ada siswa yang mengalami mual dan muntah-muntah usai menyantap MBG, ada juga siswa yang tidak menyantap MBG, tetap juga mengalami pusing dan mual-mual. Tentunya, ini butuh pemeriksaan labor lebih lanjut,” katanya.
Nasrul juga menyampaikan, saat ini baru satu dapur MBG yang beroperasi di Kota Padangpanjang dikelola oleh Yayasan Maarif dengan cakupan Kelurahan Ekor Lubuk, Sigando dan Ganting di Kecamatan Padangpanjang Tmur.
“Setelah hasil labornya keluar, baru bisa kita mengetahui apakah siswa tersebut mengalami keracunan makanan dari MBG atau ada penyakit lainnya. Saat ini, kita minta masyarakat untuk bersabar dulu,” ucapnya.
Nasrul juga menyampaikan, pihaknya juga telah menghubungi pihak Yayasan Maarif selaku pengelolan Program MBG di Kota Padangpanjang, termasuk pengolahan makanan yang disajikan kepada siswa, yang mengalami mual-mual dan sakit perut tersebut.
Pengelola Belum Miliki SLHS
Sementara dari informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat, untuk SPPG Yayasan Ma’arif belum memiliki Sertifikat Laik Higienis Skientis (SLHS).
Dimana, syarat untuk penerbitan SLHS adalah, adanya Pelatihan Penjamah Makanan, Pelaksanaan Inpseksi Kesehatan Lingkungan Dapur. Pemeriksaan sampel pangan, air dan usap alat.
Sementara, tahapan yang sudah dilakukan Yayasan Ma’arif adalah,
Pelatihan Penjamah makanan sudah di lakukan pada tanggal 06 September 2025 dan semua Penjamah dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat. Pelaksanaan IKL tanggal 29 September 2025 dengan nilai 89. Pengambilan sampel pangan, air dan usap alat di tanggal 06 Oktober 2025 dan hasilnya belum keluar.
Dimana, tahapan pengurusan SLHS yang dilakukan Yayasan Maarif harus melengkapi ketika poin yang disyaratkan dan diajukan ke DPMPTSP setempat.
Aturan penerbitan SLHS adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) untuk memastikan kebersihan dan keamanan pangan sesuai peraturan pemerintah, terutama Permenkes Nomor 14 Tahun 2021.
Pemohon mengajukan permohonan melalui Sistem OSS dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis, diikuti dengan verifikasi lapangan dan pengujian sampel pangan oleh Dinas Kesehatan.
Terpisah, Ketua Yayasan Maarif Nasrullah Nukman saat dihubungi Selasa (7/10) malam sekitar pukul 21.00 WIB menyampiakan, Yayasan Maarif merupakan lembaga yang bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional ((BGN), sementara dapur dikelola oleh SPPG.
“Untuk persyaratan kelaikan dapur memang tanggungjawab dari Yayasan Maarif dan saat ini sudah dalam proses pengurusan di pihak terkait. Semoga, sampel makanan yang telah dibawa ke labor tadi, tidak ada indikasi makanannya beracun yang menyebabkan siswa mengalami mual dan muntah,” ucap Nasrullah Nukman.
Nasrulah juga meyakinkan masyarakat, dari 3.200 porsi makanan yang disediakan dapur MBG Yayasan Maarif, sejak launching tanggal 15 September lalu, proses pengolahan makanan dan tempat mengolahnya sudah mengikuti standar dari BGN. (ned)
