Mestilizal Aye Rekomendasikan Copot Pejabat Dinas Perhubungan Kota Padang

Padang, rakyatsumbar.id–Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Padang Mestilizal Aye mendesak Walikota Padang mencopot pejabat Dinas Perhubungan setempat, karena memiliki rapor merah dengan gagalnya mengelola parkir.
“Masih banyak pejabat kita yang bagus yang peduli dan responsive terhadap persoalan parkir. Jadi Fraksi Gerindra merekomendasikan mencopot pejabat perhubungan yang gagal mengelola parkir,” kata Mastilizal Aye saat menyampaikan pendapat akhir fraksi Gerindra pada Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2020 di sidang paripurna di DPRD Padang, Senin (12/04/2021).
Mastilizal Aye juga menyampaikan, retribusi parkir yang diterima baru sebatas retribusi parkir tingkat kelurahan bukan penerimaan retribusi untuk Kota Padang.
“Sekedar perbandingan, Kota Padang penerimaan retribusi parkirnya Rp1,5 miliar dan Kota Bukittinggi Rp15 miliar. Pekanbaru yang kotanya hampir sama besar dengan Kota Padang realisasi parkirnya saja mencapai Rp30 miliar. Artinya retribusi parkir yang kita terima setidaknya lebih dengan Pekanbaru sebanyak Rp40 miliar atau sama dengan pekanbaru sebanyak Rp30 miliar. Jadi wajar kalau kami katakan retribusi parkir yang kita terima baru sebatas retribusi dari satu kelurahan saja,” tambahnya.
Mastilizal Aye menekankan, jika kondisi seperti ini tetap dilakukan pembiaran, maka ke depan akan lebih parah lagi, dimana mana terjadi parkir parkir liar dan pemerintah daerah tidak hadir disitu untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan berkendaraan di Kota Padang.
“PAD merupakan indikasi terhadap derajat kemandirian keuangan sebuah daerah dan indikatornya juga mudah diukur melalui berapa persen realisasinya dari target yang telah ditetapkan dapat dicapai, untuk itu kepada Walikota perlu kami sampaikan agar mengevaluasi setiap saat pejabat,” tutupnya.
Menanggapi hal itu, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan, pihaknya akan mencoba mengontrol realisasi penerimaan retribusi parkir Kota Padang kedepan. Sementara terkait rekomendasi agar pejabat perhubungan yang gagal mengelola parkir diganti akan dirapatkan terlebih dahulu.
“Kita lihat nanti. Kita akan minta dari tim sepertk Sekda dan lain-lain mengenai diganti atau tidaknya nanti kita bisa rembukkan bersama. Sehingga kita berikan kesempatan kepada, seperti disampaikan beberapa fraksi DPRD, yang mungkin lebih mumpuni, yang mampu melaksanakan tugas itu,” kata Hendri. (edg)