Menilik Pentingnya Etika Politik Dalam Pesta Demokrasi

Oleh : Dewi Anggraini

Tidak sampai satu bulan lagi, tepatnya 14 Februari 2024, Indonesia akan memasuki fase puncak dari pesta demokrasi lima tahunan.

Selama tahapan pemilu 2024 yang telah dimulai pada Bulan Juni 2022 banyak persoalan yang disorot oleh masyarakat, salah satunya adalah persoalan etika dalam politik.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tujuan dari politik adalah untuk mengelola kehidupan bersama, sehingga diperlukan nilai-nilai yang disepakati demi kepentingan bersama, dimana nilai tersebut dinamakan dengan Etika Politik.

Etika politik adalah seperangkat norma dan nilai yang mengatur aktor politik, baik lembaga maupun kelompok. Etika politik membahas hukum dan kekuasaan.

Secara konseptual, etika politik menuntut agar kekuasaan dijalankan sesuai hukum yang berlaku (legalitas), disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis), dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi moral) (Magnis, F: 1987).

Ketiga tuntutan itu dapat dikatakan legitimasi etis berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan dianggap sah apabila sesuai dengan ketiga tuntutan tersebut.
Etika politik menjadi penting untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, tentu saja kepercayaan rakyat adalah poin utama dalam mendapatkan legitimasi kekuasaan.

Sosok pemimpin yang menunjukkan integritas dan moralitas dalam tindakan dan keputusannya akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Kepercayaan masyarakat pada pemimpin dan pemerintahan yang dipimpinnya akan mengurangi konflik politik dan ketegangan sosial yang mengarah pada stabilitas negara dan disintegrasi bangsa
Realitasnya, dalam perpolitikan di Indonesia dewasa ini, kita melihat sikap dan perilaku para elite politik justru semakin lari dari etika politik.

Pasca debat cawapres terakhir, sorotan masyarakat pada kampanye yang dilakukan ketiga pasangan calon presiden/wakil presiden tidak terlepas dari pentingnya nilai-nilai etika politik.

Banyak kalangan melihat persoalan kekaburan etika politik dimulai dari polemik putusan MK terkait batasan umur capres-cawapres yang melibatkan kepentingan kelompok tertentu, walaupun MK menyatakan tidak ada cacat hukum dalam putusan tersebut.

Polemik ini sempat menjadi trending topik di berbagai media baik local, nasional bahkan internasional, misal New York Times memuat judul beritanya dengan judul A President’s Son Is in Indonesia’s Election Picture, Is It Democracy or Dynasty?

Kondisi ini kalau dibiarkan berlarut-larut tentu full democracy yang diharapkan justru menunjukkan tanda-tanda stagnansi demokrasi melalui tercorengnya etika politik menjelang pencoblosan pada Februari mendatang
Prilaku elite yang tidak memperhatikan etika politik tentu saja akan berdampak tidak baik terhadap pesta demokrasi lima tahunan, misal dapat mengikis kepercayaan publik terhadap para penyelenggara pemilu, para elite pemerintahan, elite partai politik yang dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024.

Secara keseluruhan, dampak perilaku tidak etis dari elite politik sangat luas mempengaruhi legitimasi dan stabilitas sistem politik. Etika politik dalam konteks pemilu mencakup berbagai hal, mulai dari kampanye yang jujur dan berintegritas, saling menghargai perbedaan, penggunaan sumber daya secara adil, hingga menjaga proses pemungutan dan penghitungan suara agar bebas dari kecurangan.

Setiap pemangku kepentingan, mulai dari elite-elite pemerintahan, eliet partai politik, elite tim sukses dan pendukung masing-masing capres dan cawapres hingga masyarakat umum, perlu berkomitmen untuk menjaga etika politik untuk menghadapi pemilu 2024, dengan demikian pemilu akan melahirkan pemimpin yang beretika dan berintegritas.

Pemimpin politik yang berpegang teguh pada etika politik dan prinsip-prinsip keadilan akan mampu menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem politik itu sendiri.

Selain itu, praktik kepemimpinan politik yang didasari moral yang kuat berpotensi meningkatkan stabilitas, mengurangi konflik dan ketegangan yang merugikan kepentingan masyarakat banyak, pemimpin politik yang beretika cenderung mengambil keputusan berdasarkan kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak.

Mereka juga lebih mampu mempertimbangkan dampak kebijakannya secara luas dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini disebabkan kebijakan dan tindakan pemimpin tersebut mencerminkan komitmen untuk menjamin kesetaraan dan kesejahteraan seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Pemimpin yang beretika juga akan membawa pengaruh positif dalam pembentukan budaya politik yang lebih sehat dimasa mendatang.

Hal tersebut dapat memberikan contoh baik kepada generasi penerus bangsa bahwa politik itu dapat dan seharusnya dijalankan dengan penuh integritas dan moralitas. Jadi jelaslah bahwa etika sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang menjamin praktik demokrasi berjalan dengan semestinya. (**)

*Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas