Menilik Kearifan Lokal Antikorupsi Nagari Kamang Hilia Kabupaten Agam
Oleh : Budi Saputra
Digital Creator
Gurita korupsi di negeri ini tak ubahnya bagai sebuah ekspansi besar yang punya daya rusak yang tinggi.Tiap tahun, angkanya terus bertambah dan menjalar cepat ke berbagai sendi kehidupan.Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dari kurun 2019-2013 angka korupsi di Indonesia cenderung meningkat baik jumlah kasus maupun jumlah pelaku.
Apabila tahun 2019 berjumlah 271 kasus dengan 580 pelaku, maka pada tahun 2023 jumlahnya membengkak menjadi 791 kasus dengan 1.695 pelaku.
Bila melihat petadata, praktek korupsi tersebar di berbagai sektor dan modus yang dijalani.Wilayahnya pun tidak saja didominasi di kota-kota, tapi di daerah pedesaan pun kini korupsi bagai menancapkan kuku kedigdayaannya dan menelan kerugian negara yang jumlahnya tidak sedikit.
Bahkan sepanjang tahun 2023, ICW mencatat jumlah kasus korupsi terbesar terjadi di tingkat desa dengan jumlah 187 kasus.
Tentu banyakfaktor yang melatarbelakangi kasusitu terjadi. Yang jelas, sejak terbitnyaUU Nomor 6 Tahun 2014, serta dikucurkannya dana desa oleh pemerintah sejak tahun 2015, maka pembangunan dan ekonomi desa pun menggeliat. Berbagai prestasi pun diraih kepala desa melalui program-program brilian.
Namun di balik kucuran dana besar tiap tahunnya itu, maka muncullah dilema. Seiring berjalan waktu, berbagai kasus korupsi pun menyeruak yang menyeret nama kepala desa maupun perangkatnya.
Dalam rentang waktu tujuh tahun sejak dana desa itu dikucurkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 pelaku. Sebanyak 50 persen pelakunya adalah kepala desa itu sendiri.
Desa Antikorupsi
Dengan dilatarbelakangi banyak kasus korupsi dana desa, maka KPK pun menginisiasi program desa antikorupsi dengan tujuan menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Program ini dimulai pertama kali tahun 2021.
Hingga kini, tercatat telah ada sebanyak 33 desa percontohan antikorupsi yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Dan salah satu desa yang dijadikan percontohan tersebut adalah Nagari Kamang Hilia yang terletak di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatra Barat.
Nagari Kamang Hilia ditetapkan sebagai desa antikorupsi pada tahun 2022.Penghargaan yang didapat dengan nilai 93,25itu tentu sangat luar biasa. Hal ini diraih berkat kerja keras segenap komponen nagari yang ingin nama Kamang Hilia harum hingga menjadi percontohan desa antikorupsi.
Banyak pihak yang tentu saja penasaran dengan apa yang dilakukan Nagari Kamang Hilia yang terletak di tepi bukit barisan yang membelah Sumatra ini. Terutama terkait kearifan lokal yangmerupakan salah satu dari lima komponen penilaian yang meliputi 18 indikator.
Di era digital dan keterbukaan informasi saat ini, bagaimanakah kearifan lokal di sana dikemas dan menjadi acuan bagi penduduknya yang berjumlah lebih kurang 4.785 jiwatersebut?
Pada Senin (12/08/2024), penulis berkunjung untuk pertama kalinya ke Nagari Kamang Hilia. Dengan titik awal Lubuk Basung.sayapun mantap berangkat dengan hati yang lapang. Cuaca pun sangat mendukung.
Langit terang dengan tempias sinar matahari begitu terik, tak membuat semangat patah untuk menyusuri jalan menuju Matur, Palupuh, hingga akhirnya sampai di nagari yang pernah dilintasi Perang Belasting ini.
Tujuan saya ke Kamang Hilia tak lain dan tak bukan untuk menggali apa kaitan pencegahan korupsi dengan kearifan lokal yang tumbuh ranum dan mewarnai setiap jengkal kehidupan masyarakat Kamang Hilia. Di nagari yang didominasi persawahan ini, terdapat suatu bangunan kokoh masyarakat adat yang saling mengisi dalam membangun nagari.
Buek Arek, Akar Kearifan Lokal
Nagari Kamang Hilia adalah desa antikorupsi yang unik.Nagari ini dipimpin oleh seorang wali nagari sebagai eksekutif, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) sebagai legislatif, Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang mengurus mengenai perkara adat dan sosial masyarakat, dan Majelis Ulama Nagari (MUNA) yang mengurusi perkara syara’ atau agama.
Selain itu, Kamang Hilia yang terdiri dari 17 jorong dipimpin oleh masing-masing wali jorong yang ditunjuk oleh masyarakat tiap jorong.Tak cukup sampai di situ. Di nagari yang memiliki tradisi Baralek Khatam Alqur’an yang kuat ini, terdapatlah kearifan lokal yang bernama Buek Arek. Buek arek adalah falsafah kuat yang turun-temurun di Kamang Hilia.
Buek Arek berisi aturan-aturan yang dipegang masyarakat, dan dipimpin oleh beberapa orang yang dituakan dari empat suku yaitu Jambak, Sikumbang, Koto, dan Ampek Ibu.
Tokoh pertama yang saya temui adalah Eryanson selaku wali nagariKamang Hilia yang mulai menjabat pada tahun 2023 yang lalu.Dari lelaki berkacamata ini, saya mendapat penjabaran terkait buek arek yang boleh dikatakan sebagai ruh atau lokomotif pembentukan karaktermasyarakat Kamang Hilia.
“Jika ada suatu masalah di salah satu jorong, maka buek areklah yang menyelesaikan. Landasan utama tentu kekeluargaan dan undang-undang jorong yang tertulis agar tercipta masyarakat yang taat hukum, agamis dan beradat,” ujar Eryanson yang ditemui di Kantor Walinagari Kamang Hilia.
Menurut Eryanson, buek arek memiliki peran krusial dalam menentukan kebijakan di tingkat paling bawah darisebuah nagari. Dengan begitu, ada sebuah kemandirian dengan tetap selaras dengan visi nagari.
“Di Kamang Hilia, buek arek masing-masing jorong diberi kesempatan menyampaikan program-program saat perencanaan APB desa. Seluruh komponen masyarakat dirangkul dan dilibatkan membangun nagari.”Timpal lelaki yangsebelumnya menjabat di lingkungan Pemkab Agam ini.
Apayang dikatakan Eryanson selaras dengan Zulharli selaku ketua KAN Nagari Kamang Hilia. Menurutnya, buek arek tak ubahnya sebuah pengadilan yang dijalani dengan konsisten di setiap jorong.
“Buek arek adalah falsafah yang dipegang teguh sejak dulu.Agar kebijakan atau aturan tertata rapi, maka dituliskanlah undang-undang buek arek.Sebagai contoh, jika ada suatu kasusdi sebuah jorong, maka akan diadakan persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi,” ujar Zulharli yang ditemui di rumahnya, seraya menyodorkan Undang-undang Buek Arek yang terdiri dari lima bab tersebut.
Sebagaimana hukum negara, maka dalam buek arek ada hukum tersendiri yang diatur dalam babSumbang Salah. Hukumannya beragam, ada berupa emas, tidak diakui, bahkan dibuang dari kampung.Hukuman itu puntergantung orang yang berkasus.
Jika tak sanggup secara ekonomi, maka bisa diganti dengan bergotong-royong.Yang jelas, alternatif hukuman itu banyak, dan harus dijalani oleh pribadi tersebut.
Zulharli menambahkan bahwa nilai-nilai luhur buek arek diaplikasikan dengan baik dalam setiap sendi kehidupan masyarakat Kamang Hilia.Baralek KhatamAlqur’an yang merupakan Warisan Budaya Tidak Benda di Agam, digelar sebanyak dua kali dalam setahun di Kamang Hilia.Semua warga terlibat. Melalui kebulatan mufakat, kerabat tahu apa yangharus dibawa saat ada anak atau kemenakan yang Khatam Alqur’an.
Pendek kata, buek arek yang ada di Kamang Hilia mewarnai segala bentuk kegiatan masyarakat mulai dari tingkat jorong hingga pemerintahan nagari. Rencana anggaran desa yang disepakati bersama, maka dianggarkan untuk memupuk nilai-nilai kejujuran antikorupsi sebagaimana dengan diadakannya Galawang Expo yang merupakan pergelaran seni dari berbagai sanggaryang ada di Kamang Hilia.
Keterbukaan Informasi
Kedatangan saya di Kantor Walinagari Kamang Hilia disambut dengan baik siang itu. Ketika hendak masuk menemui Walinagari Eryanson, saya disambut halaman depan yang bersih dengan kibaran bendera merah putih, serta adanya papan informasi yang penting diketahui oleh masyarakat.
Selain berbicara tentang buek arek, pembicaraan saya tentu saja tak luput membahas tentangketerbukaan informasi sebagaimanayang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2008. Di ruang sederhana walinagari, Eryanson menjabarkan betapa pentingnya transparansi dalam melangsungkan rodapemerintahan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.
“Di sini kami memiliki tatakelola adminitrasi transparan.Dan itulah modal utama dalam mempertahankan predikat Kamang Hilia sebagai desa antikorupsi. Kami punya medsos, website, channel Youtube. Studio popcast, serta aplikasi Datuak pada bagian digitalisasi. Sedangkan di kantorwali nagari, kami mencantumkan pelaporan keuangan yang bisa dilihat oleh siapa saja yang datang ke Kamang Hilia. Bahkan di kantor walijorong pun ditempel informasi keuangan yang bisa dilihat masyarakat masing-masing jorong,” tutupnya seraya melihatkan alamat website kamanghilia.desa.id.
Pernyataan Eryanson tersebut selaras dengan apa yangdikatakan Khudri Elhami sebagai mantanwali nagari periode 2017-2023. Khudri mengatakan, dalam menjalani roda pemerintahan, administrasi dan digitalisasi adalah kunci utama hingga menjembatani kinerja pengelolaan APB Desa ke masyarakat terkait tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga tahap pelaporan.
Petang pun pada akhirnya terhampar indah di deret sawah dan bukit barisan yang menyangga Kamang Hilia. Setelah bertamu ke rumah Zulharli, tiba saatnya saya bertolak pulang dengan segenap perasaan yang terkesima dengan capaian nagari sebagai desa antikorupsi.
Buek arek di Kamang Hilia adalah contoh betapa pemerintahan itu dikelola dengan baik yang didukung penuh segenap elemen yang berawal dari pembentukan karakter.Sepanjang pembicaraan saya dengan wali nagari, setidaknya ada dua desa lagi di Sumatra Barat yang akan dicanangkan menjadi desa antikorupsi. Satu desa di Pariaman, dan satu desa di Lubuk Basung.
Ini tentu sinyal positif. Betapa desa sebagai wilayah terkecil dari pemerintahan, bisamenjadi ujung tombak pembangunan nasional bila dana desa dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Semoga ke depan semakin banyak desa antikorupsi yang lahir hingga bertahap membentuk kabupaten, kota, dan propinsi yang juga antikorupsi. (*) Budi Saputra adalah penulis yang pernah diundang dalam Ubud Writers and Readers Festival Tahun 2012. Ia menulis cerpen dan puisi di berbagai media massa. Seorang Guru Bahasa Indonesia dan bergiat di komunitas menulis Mazhab Panam, Pekanbaru. email: labirinjiwa20@gmail.com
About Post Author
