Masyarakat Sumbar Diimbau Manfaatkan Hak Pilih

Padang, rakyatsumbar.id – Tahapan pemungutan suara Pemilu 2024 sudah semakin dekat, tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Tahapan kampanye Pemilu 2024 yang telah berjalan. Sebanyak 4.088.606 orang tercatat sebagai pemilih di Sumbar. Sosialisasi dari KPU bakal menentukan partisipasi pemilih atau golput yang meningkat dibandingkan Pemilu 2019 lalu.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Hansastri, mengatakan,tanpa adanya sosialisasi, maka besar kemungkinan angka golongan putih (golput) atau tidak memilih akan meningkat. Oleh karena itu, ia berharap agar sosialisasi dari KPU tersebut betu-betul maksimal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

Kita meminta masyarakat memanfaatkan hak pilih secara baik dan benar dalam gelaran Pemilu 2024 mendatan. Bisa memberikan hak suara pada Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Legislatif dan Pemilihan Bupati/Wali Kota,” sebutnya di sela agenda Sosialisasi Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024, serta Pagelaran Seni dan Budaya di GOR Agus Salim Padang, Sabtu (9/12).

“Total pemilih di Sumbar sesuai data dari KPU ialah 4.088.606 orang. Tentu kita berharap semuanya bisa ikut memilih tanpa ada yang golput.

Tentunya, terwujudnya pemilu yang bermartabat dan berbudaya ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang damai sekaligus riang gembira, ucap Hansastri lagi.

Hansastri juga mengingatkan, bahwa perbedaan pandangan dalam memilih pemimpin adalah sebuah kewajaran. Namun, ia mewanti-wanti bahwa perbedaan pendapat dan pandangan jangan sampai menjadi alasan untuk menimbulkan perpecahan.

Hal ini perlu menjadi perhatian dan keseriusan bersama. Tidak hanya penyelenggara dan pengawas pemilu saja, tetapi seluruh elemen baik pemerintah, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, partai politik, dan masyarakat, ungkapnya.

Hansastri mengatakan kampanye harus dikawal baik agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat. Karena itu, kerjasama semua pihak, parpol, TNI, Polri dan masyarakat sangat diperlukan untuk kesuksesan pelaksanaan pemilu.
“Insyaallah kita sudah deal, dalam waktu dekat akan ditanda tangani NPAD dengan jumlah hibah hampir Rp 200 miliar untuk KPU dan Bawaslu,” ujar Hansastri.

Ia juga berharap adanya langkah kongret dalam menangkal isu hoax, money politik, mencegah keterlibatan ASN, TNI dan Polri agar tidak mencederai demokrasi.

“Semoga dari kegiatan sosialisasi ini membangkitkan semangat pemilu damai dan demokratis. Kita berharap, semua stakeholder.terkait, bersama-sama menjaga agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik dan lancar serta menghasilkan pemimpin yang diharapkan,” harapnya.

Ketua KPU Sumbar, Surya Efitrimen dalam sosialisasi tersebut menyampaikan kegiatan ini, selain menyampaikan tahapan kampanye Pemilu 2024 yang telah berjalan, juga dalam upaya mengajak anak muda sebagai pemilih pemula serta masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Tercatat daftar pemilih tetap (DPT), sebanyak 4.088.606 orang pemilih berada di Sumbar. Untuk pemilih muda, itu mencapai 58,7 persen atau sekitar 2.400.072 orang, ujarnya.

Ia mengatakan, Pemilu tinggal 66 hari, karena itu KPU Sumbar berupaya melibatkan masyarakat ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu, salah satunya dengan mendatangi TPS dan ikut memilih.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kesuksesan pemilu. Semoga partisipasi pemilih di Pemilu 2024, jauh meningkat dari pemilu 2019 lalu,” harap Surya Efitrimen pada sosialisasi yang melihatkan kalangan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumbar.

Pada Pemilu 2024, KPU Sumbar targetkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya capai 80 persen, meningkat dibandingkan Pemilu 2019 lalu yang berada di angka 79 persen.

Ia menyampaikan, masa kampanye merupakan ruang bagi peserta pemilu untuk memperkenalkan pada masyarakat. Baik dari sisi partai politik, calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif semua tingkatan serta calon perseorangan (DPD RI).
“Karena itu, di masa kampanye yang tak lebih dari 75 hari ini, para peserta pemilu dapat memanfaatkannya dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Hindari pelanggaran, sehingga tercipta pemilu yang damai dan berkeadilan,” ungkap Surya Efitrimen dalam kegiatan yang dihadiri Forkopimda, dan perwakilan parpol, perwakilan calon perseorangan.

Ia menjelaskan, sebagai penyelenggara pemilu, maka KPU melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan sejak 20 bulan. Sekarang sudah lebih 17 bulan tahapan berjalan. Selain melakukan sosialisasi, ada beberapa tahapan yang telah dilaksanakan KPU Sumbar, termasuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD.

“Ada tugas yang dilakukan KPU yang tak kalah pentingnya, yaitu pengadaan logistik pemilu. Sebelum pencetakan surat suara, karena itu KPU memastikan terlebih dahulu DCT, baru selanjutnya pencetakan surat suara. KPU sifatnya melayani, karena itu tahapan pendaftaran hingga pemutakhiran data pemilih juga termasuk dalam upaya melayani pemilih,” terangnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu Sumbar, Vifner, menyampaikan dari pengawasan yang dilakukan Bawaslu selama 11 hari masa kampanye yang sudah berjalan, Bawaslu melihat adanya indikasi pelanggaran, namun petugas di lapangan sudah mengantisipasinya sehingga indikasi pelanggaran itu dapat diantisipasi.

“Soal penempatan alat peraga kampanye (APK), KPU telah mengaturnya. KPU telah mengatur zonasinya, dimana saja yang boleh dipasang APK dimana yang tidak boleh. Kita berharap semua kontestan pemilu memahami aturan itu dan menaatinya agar tidak terjadi pelanggaran pemilu,” ujar Vifner. (mul/byr)