Padang, Rakyat Sumbar – Salah satu persoalan krusial yang disoroti DPRD Kota Padang dalam Rapat Paripurna Penanganan Pascabencana adalah ketersediaan Air Bersih bagi warga terdampak Banjir Bandang Padang. Penurunan drastis produksi PDAM akibat hujan ekstrem telah menjadi perhatian bersama dan mendesak untuk segera diatasi.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna pada Selasa (9/12/2025) untuk merumuskan Roadmap Penanganan Banjir Bandang yang melanda wilayahnya. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Andree Algamar, melaporkan bahwa produksi air bersih PDAM yang sebelumnya di angka 77 persen turun signifikan menjadi 46 persen. Meskipun upaya peningkatan sedang dilakukan, DPRD menekankan bahwa percepatan pemulihan layanan dasar ini sangat penting agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Selain masalah air bersih, DPRD juga menyoroti kerusakan infrastruktur yang tergolong berat akibat bencana tersebut. Kerusakan ini mencakup sarana dan prasarana yang memerlukan penanganan lintas lembaga.
Ketua DPRD menilai dampak kerusakan ini dinilai signifikan, mengingat peristiwa banjir dan longsor kali ini diklasifikasikan sebagai Bencana Terparah di Kota Padang sejak gempa tahun 2009. Oleh karena itu, percepatan perbaikan infrastruktur menjadi agenda utama dalam roadmap penanganan pascabencana.
DPRD mendesak koordinasi Pemko Padang dengan lembaga vertikal seperti BNPB dan BPBD untuk memastikan alokasi dan penanganan kerusakan dapat diselesaikan secara cepat dan terpadu. Pemulihan layanan publik seperti PDAM dan perbaikan jalan/jembatan menjadi kunci untuk memulihkan stabilitas sosial-ekonomi.
Seluruh fraksi di DPRD berkomitmen untuk mengawal pemulihan ini. Pengawasan legislatif bertujuan memastikan setiap langkah Pemko dalam memulihkan layanan dasar berjalan efisien, transparan, dan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sumatera Barat yang terdampak. (Edg)
