KPU Sumbar Ajukan Beberapa Permintaan Jelang Pilgub 2024
Gubernur Sumbar Mahyeldi saat menerima audiensi KPU Sumbar.
Padang, rakyatsumbar.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar mengajukan beberapa permintaan kepada Gubernur Sumbar untuk persiapan Pemilu Serentak 2024.
Pemilihan gubernur dan gakil gubernur Sumbar pada 27 November 2024. Pembiayaan sudah harus siap pada tahun anggaran 2023 dan 2024.
“Untuk sementara rancangan penyusunan anggaran masih mengacu pada Pemilihan Serentak 2020.”
“Hal ini sembari menunggu Petunjuk Teknis dari KPU dan Kemenkeu,” sebut Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani.
Hal itu ia sampaikan saat audiensi terkait persiapan dan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Istana Kompleks Gubernuran, Jumat (4/2).
Kedatangan Yanuk Sri Mulyani bersama Komisioner KPU Izwaryani, Gebril Daulay, Yuzalmon. Berikut Sekretaris KPU Firman.
Dalam audiensi ini KPU menyampaikan beberapa poin terkait persiapan Pemilu Serentak 2024, khususnya di Sumbar.
Ia menyampaikan beberapa hal kepada gubernur seperti hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilu presiden dan wakil presiden.
Termasuk pemilihan anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Sumbar dan DPRD kabuapten/kota
Hal tersebut sesuai keputusan KPU RI Nomor 21 Tahun 2022, pada 31 Januari 2022.
Berdasarkan Keputusan tersebut, lanjut Yanuk, KPU telah mendesain rancangan tahapan Pemilu serentak 2024.
Sampaikan Permohonan Hibah Tanah dan Bangunan
Ia juga menyampaikan permohonan dukungan dari Pemprov Sumbar yaitu permohonan hibah tanah dan bangunan kantor KPU Sumbar.
Sebab tanah dan banguan gedung KPU bukan milik sendiri.
Berdasarkan SOTK yang baru, menurut Yanuk, kondisi gedung tidak memadai lagi.
“Terkait sarana prasarana kendaraan, mengingat padatnya tahapan Pemilu, kendaraan yang dipinjamkan Pemprov ada tujuh kendaraan, kondisinya kurang memadai.”
“Kami mohon dukungan gubernur untuk hal ini,” ujarnya.
Gubernur Mahyeldi menyambut baik audiensi KPU Sumbar dan merespon positif keinginan untuk dukungan pelaksanaan Pemilu serentak 2024.
Untuk hibah tanah tanah, gubernur mengatakan akan mengupayakan pengadaan lahan untuk kantor KPU.
Bahkan untuk memastikan hal itu, gubernur secara langsung menghubungi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumbar, Delliyarti.
Untuk sarana kendaraan, ia menyarankan kepada KPU Sumbar untuk menggunakan sistem sewayang lebih efisien dan efektif seperti di Pemprov Sumbar.
“Tanggungjawab kerja kita besar. Jangan sampai urusan teknis mengganggu pekerjaan, jadi kalau disewa kita tidak memikirkan perawatan lagi, bisa fokus bekerja,” ucap gubernur. (rel/mul)
About Post Author
