Kondisi Kamtibmas di Kabupaten Limapuluh Kota Masih Kondusif

Limapuluh Kota, rakyatsumbar.id—Menindaklanjuti rapat koodinasi Forkopimda bersama KPU dan Bawaslu yang diselenggarakan 1 Oktober lalu, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota bertindak cepat turun melakukan peninjauan kesiapan penyelenggara Pemilu tingkat kecamatan.

Selain melaksanakan monitoring, Pjs.Bupati Limapuluh Kota Ahmad Zakri yang terjun langsung itu juga terlibat diskusi dengan sejumlah Walinagari dan Pengawas Pemilu.

Tentang kondusifitas keamanan, perkembangan suhu politik hingga berbagai masukan terkait kesiapan menghadapi Pilgub dan Pilkada serentak.

“Kondisi Kamtibmas di Kecamatan Akabiluru relatif aman dan kondusif begitu pun dengan suhu politik, masih sejuk. Namun, ada sejumlah catatan yang harus dicermati pemerintah daerah bersama KPU,” ucap Ahmad Zakri, Jum’at (04/10/2024).

Ahmad Zakri yang didampingi Kepala Badan Kesbangpol Elsiwa Fajri menguraikan beberapa catatan yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dan KPU setempat.

Diantaranya terkait perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula yang belum sampai 100%, pemilihan lokasi TPS dan peningkatan jumlah partisipasi pemilih, kekurangan tenaga pengawas dan keluhan Walinagari terhadap lemahnya koordinasi KPU saat berkunjung ke nagari.

Walinagari Suayan Irsanul Fuad mengatakan, saat berkunjung ke nagarinya, KPU Limapuluh Kota tidak menjalin komunikasi.

“Hal ini tentu jadi catatan yang harus disampaikan Pjs. Bupati kepada penyelenggara Pemilu tersebut demi kesuksesan penyelenggaraan kampanye hingga proses Pilkada serentak yang dilaksanakan 27 November 2024 nanti,” ungkapnya.

Ahmad Zakri menyatakan, suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak merupakan salah satu tugas utama Pejabat Sementara Bupati.

Untuk itu, ia meminta kolaborasi seluruh pihak mulai dari KPU, Bawaslu, unsur Forkopimda, Camat, hingga Wali Nagari untuk mensukseskan ajak pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Kami meminta potensi sekecil apapun yang menimbulkan masalah harus diselesaikan secepatnya bahkan cukup di nagari saja. Untuk pengurangan TPS, kami meminta KPU menempatkan lokasi TPS di wilayah strategis yang tidak menyusahkan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Akabiluru Yalbaku Jevino menjelaskan, Kecamatan Akabiluru dengan 7 nagarinya memiliki jumlah DPT sebanyak 21.985 dari 29.965 penduduk.

“Ada 414 siswa yang memasuki usia 17 tahun belum memiliki KTP, untuk itu kami bermohon kepada Pjs.Bupati untuk menginstruksikan Disdukcapil sesegera mungkin jemput bola melaksanakan perekaman KTP,” pungkasnya. (sdn)