Padang, Rakyat Sumbar–Komisi IV DPRD Kota Padang menerima laporan mengejutkan terkait satu gedung sekolah yang hanyut akibat banjir bandang di Kecamatan Koto Tangah. Peristiwa ini menambah panjang daftar kerusakan infrastruktur pendidikan di daerah tersebut yang dihantam bencana sejak akhir pekan lalu.
Hanyutnya gedung sekolah itu menimbulkan kekhawatiran besar terhadap masa depan ratusan siswa yang dalam waktu dekat akan menghadapi ujian semester ganjil. Hingga kini, kepastian lokasi dan mekanisme pelaksanaan ujian bagi para siswa tersebut masih belum jelas.
Anggota DPRD Padang, Mulyadi Muslim, menilai kejadian ini harus dijadikan peringatan keras bagi pemerintah daerah. Ia menegaskan perlunya perhatian serius terhadap infrastruktur pendidikan, terutama dalam konteks mitigasi bencana yang kerap melanda Kota Padang.
“Kejadian ini harus jadi alarm keras bahwa infrastruktur pendidikan juga perlu perhatian serius dalam mitigasi bencana,” ujarnya dalam rapat kerja bersama sejumlah OPD terkait.
Pernyataan itu disampaikan Mulyadi saat mengikuti rapat kerja (Raker) bersama Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Selasa (2/12/25). Dalam rapat tersebut, berbagai persoalan penanganan bencana dievaluasi secara menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, Mulyadi juga menyoroti persoalan perubahan data warga terdampak bencana yang tidak konsisten dalam tiga hari terakhir. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola pendataan oleh pemerintah.
Ia menilai bahwa data yang tidak akurat dapat berdampak langsung pada efektivitas penanganan bencana dan penyaluran bantuan. Ketidakpastian data dinilai dapat menghambat proses pemulihan yang seharusnya berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Data semua warga terdampak harus akurat. Ini dasar dari setiap kebijakan. Jika datanya berubah-ubah, maka kerja pemerintah patut dievaluasi,” tegas Mulyadi. (Edg)
