Padang, Rakyat Sumbar – Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, mendesak Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mencapai 60% realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2025.
Permintaan ini disampaikan Rachmad menyusul laporan realisasi PAD per 30 September 2025, yang menunjukkan masih banyak OPD belum memenuhi target secara optimal.
Dari total target PAD Kota Padang sebesar Rp897,69 miliar, realisasi hingga akhir September tercatat Rp690,49 miliar atau sekitar 76,92%. Meski secara keseluruhan capaian ini terbilang cukup tinggi, DPRD menyoroti kinerja sejumlah OPD yang masih tertinggal jauh di bawah angka ideal.
OPD dengan capaian PAD terendah (per 30 September 2025) antara lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dengan target: Rp11,5 miliar, tapi realisasi hanya Rp3,56 miliar (30,95%). Dinas Lingkungan Hidup, dengan Target: Rp45,31 miliar, tetapi realisasi: Rp21,71 miliar (47,93%).Dinas Pertanian dengan target: Rp1,03 miliar, tapi hanya bisa merealisasikan: Rp498 juta (48,23%), Dinas Perdagangan, dengan target Rp10,1 miliar, tapai hanya bisa Rp4,97 miliar (49,19%,) dan yang terakhir Dinas Perhubungan, dengan target: Rp3,39 miliar, tapi hanya bisa merealisasikan Rp1,89 miliar (55,60%).
“Masih adanya OPD yang realisasi PAD-nya bahkan hanya mencapai 30% menunjukkan lemahnya strategi dan perencanaan. Ini masalah serius yang harus segera dibenahi,” tegas Rachmad Wijaya, Rabu (2/10/2025).
Ia menambahkan, capaian PAD yang rendah bisa berdampak pada terganggunya pembiayaan program prioritas dan pelayanan publik. “Tinggal tiga bulan menuju akhir tahun anggaran. Kepala OPD harus bergerak cepat, menyusun strategi yang lebih konkret, dan melakukan evaluasi internal,” ujarnya.
Rachmad juga menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam upaya optimalisasi PAD. Menurutnya, banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap karena minimnya inovasi dan koordinasi antar-OPD. “Kami di DPRD akan terus mengawal ini. Tapi perbaikan mesti dimulai dari dalam tubuh OPD itu sendiri,” katanya.
Di sisi lain, DPRD mencatat sejumlah OPD yang telah melampaui target PAD hingga triwulan ketiga. Dinas Pariwisata mencatat realisasi 115,67%, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencapai 105,42%. Keberhasilan ini diharapkan menjadi contoh bagi OPD lainnya.
“Capaian tinggi dari beberapa OPD membuktikan bahwa jika ada inovasi dan keseriusan, target PAD bisa tercapai bahkan terlampaui,” tutup Rachmad.(Edg)
