Jelang Idul Fitri, DPD RI Kuatirkan Kelangkaan Pangan dan Bahan Pokok

Jelang Idul Fitri 1444 H, DPD RI mengkuatirkan terjadinya kelangkaan pangan dan bahan pokok.

Jakarta, rakyatsumbar.id – Komite II DPD RI menilai masalah pangan di daerah sejauh ini masih menjadi masalah yang belum terpecahkan. Belum lagi, jelang Hari Raya Idul Fitri dikuatirkan masalah pangan akan berimbas pada langkanya ketersediaan bahan pokok di beberapa daerah.

“Berdasarkan laporan Anggota DPD RI di berbagai provinsi bahwa masalah pangan masih saja terjadi. Apalagi sebentar lagi akan masuk Hari Raya Idul Fitri dikutirkan bahan pokok juga akan mengalami kelangkaan di pasar,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Yorrys menambahkan, Komite II DPD RI pada kesempatan ini meminta penjelasan mengenai ketersediaan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. “Kami mengkhawatirkan langkanya bahan pokok, maka kami meminta penjelasan tentang ketersediaan pangan jelang Idul Fitri,” harapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Barat Emma Yohanna mengeluhkan langkanya pupuk bersubsidi di Sumatera Barat. Bahkan, masyarakat meminta subsidi untuk pupuk dihapuskan, sehingga pupuk mudah didapatkan.

“Masyarakat sampai minta subsidi untuk dihapuskan saja, yang penting pupuk tidak sulit dicari,” tuturnya.

Senada dengan Emma Yohanna, Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi mengatakan persoalan tidak tersedianya pupuk di kalangan petani merupakan masalah klasik dari dulu.

Untuk itu, ia meminta Kementerian Pertanian bisa memperhatikan penyuluh dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada petani.

“Masalah pupuk bersubsidi merupakan hal klasik dari dulu. Seharusnya Kementan bisa memperhatikan penyuluh, karena penyuluh bisa mengajarkan dan memberikan pemahaman dalam membuat pupuk kepada petani,” tegas Denty.

Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Utara Martin Billa menjelaskan Kalimantan Utara merupakan daerah yang dekat perbatasan maka sudah seharusnya pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pertanian.

Ia meminta Kementan untuk bisa membantu pendistribusian dan pemasaran beras Krayan asal Kalimantan Utara. “Kementan diharapkan bisa membantu mendistribusikan beras Krayan yang sudah terkenal. Beras ini produksinya banyak namun distribusinya sulit sekali,” tukasnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan nilai ekspor pertanian mengalami peningkatan sejak tahun 2019, termasuk tahun 2022 meningkat 6,79 persen dibandingkan dengan tahun 2021.

“Nilai ekspor 2022 meningkat 6,79 persen dibandingkan tahun 2021. Data tahun 2021 merupakan angka revisi dan menggunakan cakupan kode HS sesuai Juknis HS 2022,” paparnya.

Selain itu, luas panen padi pada tahun 2022 sebesar 10,45 juta hektare naik 0,04 juta dibanding tahun 2021 yang hanya 10,41 juta.

Produksi beras pada 2022 sebesar 31,54 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 0,18 juta ton atau 0,59 persen dibandingkan produksi beras di 2021 yang sebesar 31,36 juta ton. “Jadi panen padi pada tahun 2022 merupakan tertinggi dari sebelumnya,” imbuhnya. (adv)