Ini kebijakan Hulu jika Sumbar Lockdown

Padang, Rakyat Sumbar — DPRD dan Pemprov Sumbar bakal mutus kebijakan terbaru untuk pengendalian penanganan virus corona COVID-19. Rencananya keputusan bakal diambil setelah rapat antara Gubernur dan DPRD Sumbar malam ini.

Berikut skema yang akan diterapkan jika wilayah Sumbar lockdown, sesuai info yang diberikan Angota DPRD Sumbar, Hidayat, pasca menjadi notulen rapat antara Gubernur dan pimpinan DPRD Sumbar, tadi sore.

Untuk penanganan hulu, kepastiannya setelah rapat Forkopimda pada Sabtu (28/3) pukul 20.00 malam. Diantaranya:

1. Bakal diberlakukan Pembatasan Selektif Orang Masuk ke Sumbar

2. Untuk jalur udara. Gubernur sudah berkirim surat ke Kemenko Maritim agar diizinkan menutup bandara udara (Dirjen Perhubungan menjawab, menutup bandara kewenangan pusat namun akan segera dibahas)

3. Jalur darat : Pemrov kerjasama dengan TNI Polri utk penerapan Pembatasan Selektif Masuknya Orang Luar Sumbar, (bagi yang berpotensi terpapar virus bakal disiapkan sarana karantina

4. Pemrov sudah bentuk satgas penanganan dampak sosial ekonomi karena covid19 ini dgn skema antara lain :
A. Kebijakan Jaring Pengamanan Sosial bagi keluarga yang benar benar terpapar langsung oleh pemberlakukan kebijakan ini;

B. Calon penerima datanya diusulkan oleh Kabupaten dan Kota

C. Bentuknya bisa dalam pembagian beras dan uang (soal besaran menunggu kebijakan tertulis Pemrov)

5. Kira kira seperti apa kondisi kehidupan masyarakat selanjutnya,

A. ASN dan Siswa sekolah bekerja, belajar dan beribadah di rumah sampai waktu yang ditentukan kemudian
B. Tempat tempat wisata ditutup
C. Aktivitas ibadah di rumah saja
D. Tidak boleh keluar rumah kecuali mendesak untuk memenuhi kebutuhan pokok
E. Aparat hukum akan menyisir dan membubarkan warga yang masih berkumpul
F. Pasar, warung dsb masih boleh dibuka, yang tidak boleh adalah berkumpul kumpul.

“Bapak ibu, poin poin ini merupakan gambaran umum kebijakan yang bakal diambil Pemrov. Resmi dan detailnya soal ini tentu kewenangannya disampaikan Pemrov Sumbar secara resmi juga,” tutup dewan dari Fraksi Gerindra ini.

Dia menekankan, kebijakan lockdown jangan diartikan dan membuat kecemasan di masyarakat. Karena kemungkinan yang diambil adalah partial lockdown, yang mengarah pada zona merah. (isr)