Padang, Rakyat Sumbar-Meningkatnya aktivitas penebangan pohon yang diduga memicu banjir bandang di sejumlah titik membuat DPRD Kota Padang mengambil sikap tegas. Kota Padang yang dikelilingi perbukitan hingga ketinggian 1.853 mdpl dan memiliki luas wilayah 694,337 km²—dengan lebih dari separuhnya berupa hutan lindung—dinilai sangat rentan terhadap bencana apabila kerusakan hutan terus dibiarkan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, menegaskan pentingnya peran Pemko Padang dalam mengawasi aktivitas penebangan di kawasan hutan kota. “DPRD meminta Pemko Padang untuk mengawasi hutan yang ada di sekitar Kota Padang. Kita tidak ingin banjir bandang kembali terjadi lagi,” ujarnya, Senin (8/12/25)
Tidak hanya meminta pengawasan, Helmi juga menegaskan akan menegur keras OPD terkait apabila terbukti memberikan izin perambahan hutan tanpa mematuhi aturan. “Kedepan, kita minta OPD terkait benar-benar mengawasi hutan yang ada di sekitar Kota Padang. Kita akan tegur keras OPD yang memberikan izin terhadap perambahan hutan,” tegasnya.
Helmi juga menyoroti kondisi hutan mangrove yang berada di kawasan pesisir Kota Padang. Ia menyebut keberadaan mangrove yang terus menyusut menjadi ancaman besar bagi perlindungan pantai.
“Mangrove itu pelindung Kota Padang dari abrasi dan banjir rob, tetapi saat ini mangrove terus tergerus,” jelasnya.
Menurunnya kualitas kawasan pesisir juga terlihat dari intrusi air laut yang telah masuk ke sumur-sumur warga. Helmi mengingatkan, apabila kerusakan mangrove dibiarkan, risiko penurunan tanah dan banjir rob akan semakin besar.
“Banjir rob sudah menghantui warga sepanjang bibir pantai. Kalau mangrove terus rusak, ancamannya akan lebih parah,” paparnya.
Selain dampak lingkungan, sektor pariwisata pun ikut terancam. Menurut Helmi, pantai sebagai lokasi wisata utama Kota Padang semakin terkikis akibat kenaikan permukaan laut. “Ketika suhu laut meningkat, terumbu karang bisa mati dan ikan akan pindah. Nelayan semakin sulit mencari ikan. Hutan mangrove sangat berjasa menahan abrasi dan kenaikan air laut,” katanya.
Helmi juga menegaskan bahwa hutan mangrove berperan penting dalam mitigasi bencana tsunami. Kota Padang yang berada di zona rawan tsunami membutuhkan benteng alami yang mampu memperlambat laju gelombang. “Kita tidak bisa menghentikan tsunami, tetapi mangrove dapat membantu memperlambat arus ketika mencapai daratan,” tutupnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Rafdi, turut menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini. Ia mendesak aparat untuk tidak tinggal diam terkait penebangan liar yang disebut menjadi pemicu bencana.
“Bencana alam ini adalah peringatan alam atas keserakahan manusia. Karena itu, aparat penegak hukum harus menelusuri penebangan hutan yang terjadi di Kota Padang,” tutupnya. (Edg)
