Harapan Masyarakat Sirna, Proyek Bendungan Batang Pangian Tidak Kunjung Selesai
Bendungan Batang Pangian di Kabupaten Dharmasraya
Dharmasraya, rakyatsumbar.id—Jelang berakhirnya masa jabatan Bupati Dharmasraya Sutan Riska, deretan dugaan proyek gagal mulai terkuak.
Salah satunya, proyek bendungan Batang Pangian di Kampung Surau, Nagari Gunung Silasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.
Proyek bernilai miliaran rupiah, yang digadang-gadang akan mampu mengairi areal pertanian seluas 25 haktare, pada tahun 2017 itu , tak sesuai harapan.
Masyarakat yang awalnya berharap penuh, kini jadi bahan Perbincangan.
Bahkan, menilai pemerintah daerah gagal dan hanya memberi hembusan angin segar bagi masyarakat dan para niniak mamak di nagari itu.
Dari data yang diterima media ini, proyek pembangunan Bendungan Batang Pingian, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017.
Dimana, kontraktor pelaksana PT. Belimbing Sriwijaya dari Jambi dan pengawas dari PT. Khayyira Engineering Consultants.
Dengan nomor kontrak 610.2/01.PU-PR/PKK-AIR/PJI-BP/DAK/VI-2017. Dengan anggaran sangat fantastis sebesar Rp17 miliar, diduga dikerjakan asal-asalan dan dijadikan lahan basah untuk mengeruk uang rakyat.
Dalam perjalananya, proyek gagal itu terus mendapat anggaran tambahan dari pemerintah pusat dan daerah sebanyak empat kali.
Setiap kali penambahan anggaran, hanya berujung pada kegagalan. Dana yang digelontorkan melalui APBN dan APBD seakan lenyap begitu saja, bak ditelan derasnya air Batang Pangian.
Dari pantauan lapangan, Saat ini, kondisi Bendungan Batang Pingian sangat memprihatinkan.
Tertimbun material dan terputus oleh arus sungai, bendungan ini terlihat seperti simbol kegagalan yang mencerminkan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah pihak.
Masyarakat pun mulai gerah, karena proyek itu justru merugikan mereka. Lahan perkebunan kelapa sawit mereka telah dialihkan untuk pembangunan saluran irigasi bendungan, namun hasilnya nihil.
“Proyek ini bagaikan tambang uang bagi para koruptor. Mereka terus menikmati uang rakyat, sementara kami sebagai masyarakat justru dirugikan,” ujar Ijun, warga setempat, Sabtu(16/11/24)
Dirinya berharap, pemerintah daerah dan para penegak hukum, untuk mengungkap mafia proyek bendungan Batang pangian tersebut.
“Pembangunan ini dari uang negara, dan uang terbuat berasal dari pajak yang kami bayar,” ucapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dharmasraya Andar Admaja ketika dimintai konfirmasi melalui telepon selulernya.
Mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai penganggaran dan pelaksanaan pembangunan bendungan.
“Pembangunan bendungan itu bukan di masa saya menjabat, secara detailnya itu kepala dinas yang lama yang tahu,” ucap Andar singkat. (yy)
About Post Author
