Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pertanian Selaras Alam Berbasis Budaya Lokal Bisa jadi Solusi.

Ilustrasi krisis pangan.

Padang, rakyatsumbar.id – Gerakan Budaya untuk Kedaulatan Pangan diserukan oleh Komunitas Nusantara Code sebagai solusi menghadapi ancaman krisis pangan.

Dengan menggandeng dua komunitas pegiat lingkungan dan pertanian di Padang, Cahaya Maritim dan Mandeh Institute, gerakan berbasis pada kekayaan budaya lokal ini diwujudkan melalui langkah-langkah nyata.

Gerakan ini merupakan respon atas berbagai peringatan ancaman krisis yang pangan terus dikumandangkan secara global.

PBB memberikan ultimatum tentang petaka baru dunia, terutama yang berlokasi di dekat Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, mengancam pertanian dan pangan.

Di Indonesia, baru-baru ini BMKG juga mengingatkan tidak meremehkan peringatan krisis pangan. El Nino yang melanda baru baru ini pun telah memberikan cuaca anomali pada bumi dan pada gilirannya membuat gangguan pada proses pengolahan pangan.

Ditambah lagi dengan situasi perang dan konflik di dunia internasional, melahirkan gangguan distribusi pangan, terutama jika Indonesia masih banyak bergantung pada impor bahan pangan.

“Gerakan ini akan kita lakukan secara bergandeng tangan dan semangat gotong royong bersama dengan komunitas di berbagai wilayah yang masih peduli dan ingin berbuat sesuatu untuk ketahanan dan kedaulatan pangan di Indonesia,” ujar Wulansary, Program Director Nusantara Code yang diinisiasi oleh Yayasan Sahabat Bumi.

Pada tahap pertama Gerakan Budaya untuk Kedaulatan Pangan digelar pemutaran film dokumenter Nusantara Code yang diproduksi pada tahun 2022 oleh tim Nusantara Code sebagai media mengkampanyekan nilai keluhuran dan manfaat teknologi pertanian secara tradisi dengan mengambil subyek folklor Dewi Padi.

Dari film ini, dibuktikan bahwa metode tradisi dari para leluhur yang banyak dianggap sebagai mitos ternyata terbukti mengandung pengetahuan ilmiah yang masih bisa dimanfaatkan di era sekarang.

Selain pemutaran film dan diskusi, gerakan ini menggelar pula workshop peningkatan kapasitas pelaku pertanian dari Yayasan Cahaya Maritim dan Mandeh Institute.

Materi workshop meliputi riset untuk mitigasi budaya lokal yang terkait pertanian, produksi pertanian selaras alam, wirausaha dan jurnalistik. Semua materi ini merupakan bekal bagi pelaku pertanian untuk menjalankan praktik pertanian yang selaras alam dan berbasis budaya lokal.

Wilayah Padang menjadi salah satu wilayah yang menjadi lokasi dimulainya gerakan ini, karena memiliki tradisi agroekologi warisan leluhur.

Yayasan Cahaya Maritim dan Mandeh Institute selama ini pun memiliki pengalaman aksi-aksi di bidang lingkungan hidup dan akses yang terbuka pada pengetahuan kekayaan budaya Minang.

“Secara budaya, perempuan Minang memiliki banyak keterlibatan dalam pertanian.

Selaras dengan ibu bumi yang penuh kasih, para bundo juga dengan penuh kasih memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan masyarakat,” ujar Novi Rovika dari Mandeh Institute.

Sementara itu, Nofri Yani dari Cahaya Maritim yang banyak bergerak di bidang konservasi menyatakan, “Tradisi adat di Padang dengan kekerabatan adat Nagari juga memiliki komitmen dalam konservasi lingkungan termasuk juga pada pengolahan lahan pertanian.”

Berdasarkan basis kekayaan budaya ini, diangkat menjadi sebuah landasan gerakan pertanian yang ekologis yang tidak hanya mempertimbangkan kuantitas produksi namun juga menjaga alam

“Gerakan Nusantara Code akan kita lakukan secara bertahap. Pada tahap pertama adalah pembekalan dan peningkatan kapasitas serta melakukan mitigasi kekayaan lokal. Pada tahap berikutnya, kami akan terus menggandeng banyak pihak untuk melakukan implementasi secara nyata pada lahan pertanian,” imbuh Wulansary.

Gerakan Budaya untuk Kedaulatan Pangan didukung penuh oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

Pada tahap ini gerakan ini dilakukan di tujuh wilayah yaitu Padang (Sumatera Barat), Indramayu (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur), Kubur Raya (Pontianak-Kalimantan Barat), Tabanan (Bali), Wajo (Sulawesi Selatan) dan Ende (Nusa Tenggara Timur). (ri)