Gubernur Mahyeldi Tugaskan Dinas PSDA Lakukan Kajian untuk Normalisasi Bantaran Sungai Batang Inderapura

Gubernur Mahyeldi Tugaskan Dinas PSDA Lakukan Kajian untuk Normalisasi Bantaran Sungai Batang Inderapura.

Padang, rakyatsumbar.id – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menerima audiensi Wali Nagari Inderapura Barat, Kec. Pancung Soal, Kab. Pesisir Selatan di Istana Gubernuran, Rabu (31/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut Wali Nagari Inderapura Barat, Rozi Adwan meminta dukungan Gubernur untuk menormalisasi bantaran Sungai Batang Inderapura yang sudah menyempit dan dangkal. Menurutnya, saat ini ketika curah hujan tinggi sungai tersebut sering meluap dan mengancam pemukiman masyarakat di Kampung Tanjung Batang Kapas, Nagari Inderapura Barat.

Ia menyebut, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh Masyarakat Kampung Tanjung Batang Kapas tapi juga berpotensi mengancam pemukiman masyarakat di kampung Tanjung Medan Nagari Muara Sakai.

“Kedatangan kami hari ini, bertujuan untuk melaporkan kondisi aliran sungai di kampung kami yang sudah menyempit dan dangkal. Ketika musim hujan, sungai tersebut sering meluap dan banjir,” ungkap Wali Nagari Inderapura Barat.

Menurutnya, bantaran sungai yang perlu di normalisasi tersebut tidak terlalu panjang, namun untuk pembangunannya tentu sulit untuk dilakukan oleh pihak nagari karena keterbatasan anggaran dan kewenangan.

Mengingat permasalahan ini sangat urgen, Rozi selaku Wali Nagari berharap kepada pak Gubernur agar dapat membantu pembangunan normalisasi tersebut dalam waktu dekat, sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pada masyarakat setempat.

“Permasalahan ini sangat urgen, dimana selain mengakibatkan rumah warga terendam juga berdampak terhadap bangunan disekitarnya seperti sekolah dan Kantor Wali Nagari. Beberapa kali kantor kita juga ikut terendam akibat luapan sungai tersebut,” ujarnya.

Menanggapi laporan masyarakat tersebut, Gubernur Mahyeldi mengatakan Ia akan menugaskan dinas terkait untuk mempelajari permasalahan tersebut.

Menurutnya, setiap laporan dari masyarakat itu penting untuk ditindaklanjuti, agar kebijakan yang diambil betul-betul bisa menjadi solusi dari permasalahan, tentu sebelumnya perlu dilakukan kajian-kajian teknis.

“Kita akan tugaskan OPD terkait untuk melakukan peninjauan, agar mereka dapat mempelajari dan mengkaji secara teknis. Kita ingin setiap tindakan yang dilakukan betul-betul tepat sasaran dan menjadi solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid SDA Sumbar, Rahmad Yuhendra yang hadir mendampingi Gubernur dalam audiensi tersebut menyebut sebelumnya pihaknya telah melakukan beberapa langkah antisipasi untuk meminimalisir dampak luapan Sungai Batang Inderapura. Tapi memang belum sampai melakukan normalisasi karena keterbatasan anggaran.

“Khusus untuk Sungai Batang Inderapura sendiri, sebenarnya kami sudah lakukan beberapa langkah antisipasi dan kajian perencanaan namun memang belum sampai melakukan normalisasi. Karena membutuhkan anggaran yang cukup besar, tentu butuh waktu dan beberapa tahapan dalam pengusulannya,” kata Rahmad.

Ia menuturkan, Pihaknya sangat serius untuk itu, sesuai arahan dari Bapak Gubernur ketika terkait dengan kepentingan masyarakat banyak setiap OPD harus cepat dan bijak dalam bertindak.

“Berdasarkan perhitungan teknis kami, anggarannya yang dibutuhkan untuk menormalisasi bantaran sungai tersebut sekitar Rp5 milyar. Nanti, akan kita usulkan kebutuhan tersebut melalui TAPD,” sebut Rahmad. (ri)