Dugaan SPJ Fiktif Terjadi Selama PSU di Pesisir Selatan. Ketua KPU : Itu Tidak Benar
Painan, rakyatsumbar.id–Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif diduga bergentayangan selama pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) calon Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) pada 13 Juli silam di Kabupaten Pesisir Selatan.
Dari informasi yang dirangkum Rakyat Sumbar, terdapat perbedaan mencolok antara anggaran yang diterima KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan anggaran resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Perihal demikian terlihat dalam penyelenggaran pemungutan suara dilakukan oleh pihak penyelenggara, karena tidak semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya dibayar, bahkan ada yang menumpang dan meminjam selama pelaksanaan PSU.
Sementara itu, jika dilihat dari pagu anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan PSU DPD tersebut setiap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dikucuri anggaran sebesar Rp4.310.000.
Pengakuan beberapa orang anggota KPPS di Kabupaten Pesisir Selatan, setiap KPPS menerima Dana Operasional beragam dan tidak sama.
“Saya hanya menerima anggaran sebesar Rp1.500.000 dan bahkan ada yang lebih daripada itu, karena kayaknya tidak ada ketentuan, biaya dibayarkan sesuai dengan kebutuhan,” ucap anggota KPPS yang tidak ingin namanya disebutkan.
Ia juga menuturkan, di nagari itu terdapat 5 TPS dan masing-masing TPS dipotong anggaran yang oleh PPS sebesar Rp250.000.
“Jadi totalnya berjumlah sebesar Rp1.250.000 itu alasannya untuk biaya beli minyak mobil, tapi tidak masalah karena itu adalah kesepakatan, ” tambahnya.
Akan tetapi, ia dan rekan-rekannya kaget, sewaktu dipertanyakan kepada sopir pendistribusian logistik PSU, mereka hanya menerima untuk beli rokok.
“Beli bensin atau BBM mobil tidak dibayarkan oleh PPS ini, tapi itu tidak ada saya permasalahlan, berkemungkinan besok akan dibayarkan setelah BOP cair,” tutupnya.
Nah, jika dirunut dari papan informasi yang dipajang oleh KPU Kota Padang, Dana Operasional KPPS berjumlah sebanyak Rp4.310.000. Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembuatan TPS sebesar Rp2.000.000 yangdipergunakan untuk sewa tenda, kursi, meja, pembatas berupa tali/ sejenisnya, sound sistem, papan pengumuman dan lain-lain.
Penggandaan dokumen sebesar Rp 500.000 termasuk pajak dan dipergunakan untuk ketersediaan alat penggandaan formulir berupa printer dengan fungsi pemindai (scanner) dan fungsi penggandaan/foto kopi.
Operasional KPPS sebesar Rp 1.000.000 digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan penghitungan suara di TPS, antara lain, bantuan biaya paket data bagi KPPS untuk penggunaan aplikasi sirekap sebesar Rp 50.000, kertas tinta, printer, staples, lem, gunting atau alat pemotong (cutter), alat penghapus tulisan cair (correction pen), plastik warna hitam jika diperlukan, dukungan penyediaan makanan suplemet penambah daya tahan tubuh bagi KPPS, bantuan transpor bagi KPPS yang melakukan perjalanan dinas, mengantar arus balik logistik ke TPS dll.
Kemudian, konsumsi sebesar Rp810.000 dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi 7 orang anggota KPPS dan 2 orang petugas ketertiban TPS selama dua hari.
Terpisah, Ketua KPU Pessel Aswandi dikonfirmasi terkait dengan informasi yang beredar ditengah masyarakat di Pesisir Selatan sehubungan dengan pembiayaan KPPS yang dibawah standar pembiayaan tersebut, ia menampik hal itu dan menyatakan tidaklah benar.
“Tidak benar,” jawabnya singkat saat ini saat dikonfirmasi melalui whatsapp pribadinya seraya mengatakan tengah mengikuti rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
Ia menjelaskan, anggaran pembiayaan KPPS di daerah itu mencapai anggaran Rp25,8 miliar dan disetiap KPPS dibiayai Rp3,5 juta.
“Total TPS nya berjumlah sebanyak 1.640 TPS, ” tuturnya.
Kendati demikian, guna memastikan informasi tersebut pihaknya bakal melihat laporan SPJ KPPS, karena sampai saat ini belum ada laporan terhadap penggunaan OP KPPS.
“Laporan belum ada yang masuk, nanti akan saya cek laporan penggunaan OP KPPS,” tutupnya. (fdr)
About Post Author
