DPRD Sumbar Ingatkan Beasiswa Rajawali Harus Tepat Sasaran

Komisi V DPRD Sumbar menggelar Raker dengan mitra kerja.

Padang, rakyatsumbar.id – Komisi V DPRD Sumbar merekomendasikan kepada Dinas Pendidikan agar serapan anggaran beasiswa Rajawali lebih fleksibel dari mekanisme yang ada. Sehingga menjadi tepat sasaran.

Hal itu di sampaikan dalam Rapat Kerja dengan mitra kerja membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan berlangsungselama tiga hari di Hotel Balcone Bukittinggi, Rabu-Jumat (20-22/7).

Komisi V juga mengingatkan, terhadap penyaluran Beasiswa Rajawali itu agar lebih memperhatikan persentase bagi siswa/siswi yang keuangan orang tuanya tidak mampu.

”Kita juga minta agar penempatan guru P3K agar disesuaikan dengan kebutuhan,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hj Aida, usai Raker.

Aida menyampaikan, Komisi V juga merekomendasikan peningkatan honor guru-guru honor dari Rp25 ribu perjam menjadi Rp75 ribu perjam.

Sementara bagi SMK yang sudah tidak memadai dan proporsional agar di likuidasi saja.

Sampaikan Beberapa Rekomendasi Tambahan

Komisi V juga merekomendasikan kepada Dinas Sosial tentang kegiatan perbaikan sarana dan prasarana Panti Asuhan yang sudah tertampung pada KUA-PPAS.

Hal ini agar betul-betul dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Beberapa infrastruktur dari panti sudah harus ada pembenahan dan penambahan infrastruktur guna mencukupi daya tampung panti.

Sementara untuk pelatihan-pelatihan panti agar di bekali dengan anggaran yang cukup.

Sehingga setelah mengikuti pelatihan, para peserta bisa langsung mengembangkan potensi dan ilmu yang di dapat.

”Selain pelatihan, sarana dan prasarana penunjangnya seperti mesin jahit dan sebagainya harus memadai,” sebut Aida.

Begitupun dengan kerjasama pihak ketiga. Katanya, juga harus di perkuat oleh OPD dalam meneruskan pengaplikasikan anak-anak panti yang mengikuti pelatihan.

Sedangkan Masjid Raya Sumatera Barat pembelajaran ABS-SBK, untuk gerakan yang mendukung program ini harus di rencanakan dengan matang.

Selain itu harus mendapat dukungan anggaran yang memadai.

Pembenahan gedung dengan sarana dan prasarana masjid Raya Sumbar serta SDM di dalamnya harus lebih baik.

Hal ini dalam mewujudkan Masjid Raya Sumbar yang madani bernuansa islami.

”Menjawab ini tentunya dibutuhkan kualitas SDM dan anggaran yang proporsional,” ulasnya.

Begitupun untuk dana insentif untuk Imam Besar Masjid Raya Sumatera Barat, Komisi V DPRD Sumbar juga merekomendasikan kepada Biro Kesra agar merekrut para imam yang sudah berpengalaman.

Sementara itu kepada Dinas Kebudayaan, Komisi V DPRD Sumbar menekankan agar penguatan promosi budaya harus marak dengan terobosan.

Sehingga bekerjasama dengan pelaku usaha eks Hotel atau rumah makan dan sebagainya dalam pengenalan budaya-budaya. (ri)