Padang, rakyatsumbar.id — Komisi IV DPRD Kota Padang menaruh perhatian serius pada sektor kesehatan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025 yang digelar pada Senin (06/04/2026).
Evaluasi ini difokuskan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan serta penanganan berbagai kasus prioritas yang masih menjadi tantangan di tengah masyarakat.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan, pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah, sekaligus ruang bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi strategis.
“Paripurna LKPJ Wali Kota Padang 2025 adalah mekanisme tahunan yang wajib dipatuhi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD. Melalui Pansus IV, kami memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Kesehatan, terutama dalam mengukur capaian program unggulan yang didukung oleh APBD, demi perbaikan pada 2026,” ujarnya.
Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Padang mengelola anggaran sebesar Rp365,4 miliar dengan realisasi mencapai 94,03 persen. Sementara itu, pendapatan juga melampaui target dengan capaian 101,29 persen. Meski menunjukkan kinerja yang cukup baik secara angka, DPRD menemukan sejumlah persoalan krusial yang perlu segera ditangani.
Beberapa isu strategis yang mencuat antara lain masih tingginya angka kematian ibu, meningkatnya kasus sosial yang berkaitan dengan HIV/AIDS, serta kendala pelayanan kesehatan akibat pembatasan dari BPJS. Kondisi ini dinilai memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berbasis data.
Menanggapi hal tersebut, Muharlion menekankan pentingnya indikator kinerja yang berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar capaian administratif.
“Penting bagi pemerintah daerah untuk menetapkan penurunan kematian ibu dan bayi sebagai indikator utama berbasis hasil nyata, bukan sekadar capaian program. Kami juga mendorong integrasi data pelayanan kesehatan dari Puskesmas hingga rumah sakit untuk mempercepat respon terhadap kasus kritis,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan transparansi dan kualitas layanan melalui berbagai rekomendasi, seperti pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara independen untuk memastikan validitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta penguatan koordinasi dengan BPJS guna mengatasi kendala pelayanan di lapangan.
Muharlion kembali mengingatkan bahwa seluruh catatan dari LKPJ 2025 harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, meskipun saat ini telah memasuki tahun anggaran baru.
“Meski APBD 2026 sudah berjalan di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Maigus Nasir, semua catatan dari LKPJ 2025 wajib menjadi bahan evaluasi serius demi peningkatan layanan publik yang lebih baik,” ujarnya.
Melalui pembahasan ini, DPRD Kota Padang berharap kualitas pelayanan kesehatan dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu menjawab berbagai tantangan kesehatan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan. (edg)
