Padang, Rakyat Sumbar – DPRD Kota Padang menegaskan komitmennya untuk mendorong pemulihan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta memperketat pengawasan anggaran penanganan banjir bandang yang melanda Kota Padang.
Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, mengatakan bahwa dampak banjir bandang sangat dirasakan oleh pelaku UMKM karena aktivitas usaha masyarakat terganggu secara signifikan. Hal tersebut ia sampaikan saat dihubungi awak media, Senin (15/12/2025).
“Banjir bandang ini tidak hanya berdampak pada infrastruktur, tetapi juga memukul perekonomian masyarakat, terutama UMKM. Banyak usaha yang terhenti, sehingga pemulihannya harus menjadi perhatian serius dan berkelanjutan,” ujar Mastilizal.
Ia menilai, besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan memperkuat pandangan bahwa bencana kali ini merupakan salah satu yang terparah sejak tahun 2009. Oleh sebab itu, DPRD mendorong agar pemulihan UMKM dimasukkan secara khusus ke dalam roadmap penanganan banjir sebagai bagian dari strategi pemulihan sosial dan ekonomi jangka panjang.
“Pemulihan UMKM tidak boleh bersifat sementara. Harus ada perencanaan yang matang dan terintegrasi agar roda ekonomi masyarakat bisa kembali bergerak,” tegasnya.
Selain fokus pada pemulihan ekonomi, DPRD Padang juga menaruh perhatian besar terhadap pengawasan distribusi bantuan dan penggunaan anggaran penanganan bencana. Mastilizal menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyaluran bantuan.
“Kami mendorong agar seluruh dana dan bantuan yang masuk dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Jangan sampai ada masyarakat terdampak yang tidak mendapatkan haknya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Padang Muharlion bersama para anggota dewan telah turun langsung ke lokasi terdampak sejak hari pertama bencana. Kunjungan lapangan tersebut, menurut DPRD, menjadi dasar penting dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
DPRD juga berkomitmen mengawal persoalan jangka panjang pascabencana, seperti relokasi warga terdampak serta pembangunan kembali infrastruktur dan sarana prasarana. Berbagai fraksi di DPRD menyatakan perhatian serius terhadap kebutuhan hunian layak dan fasilitas dasar bagi masyarakat.
Meski mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Padang dalam penanganan awal bencana, DPRD menilai pengawasan tetap harus diperkuat agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran bantuan dan seluruh program berjalan sesuai rencana.
“Pemulihan pascabencana adalah tanggung jawab bersama. DPRD akan terus hadir dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai harapan masyarakat,” tutup Mastilizal.(Edg)
