Padang, Rakyat Sumbar—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2026 dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam rapat yang berlangsung hangat itu, turut hadir Dinas Kesehatan Kota Padang, RSUD dr. Rasidin, Dinas Perhubungan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa rapat ini bertujuan untuk meninjau dan memperkuat sektor pendapatan daerah dalam APBD 2026. Menurutnya, peningkatan APBD menjadi kunci utama dalam merealisasikan program unggulan (progul) Wali Kota serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Kita harus meningkatkan APBD Kota Padang agar program unggulan pemerintah dapat terealisasi dengan baik. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin maksimal,” ujar Muharlion dalam keterangannya.
Ia menambahkan, saat ini terjadi peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah SKPD. “Ada tambahan PAD sebesar Rp12 miliar tahun ini. Kami berharap peningkatan ini terus berlanjut agar kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan secara nyata,” tegasnya.
Salah satu sektor yang menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan pendapatan adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padang. Kepala Dinkes, dr. Srikurnia Yati, M.K.M, mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan kenaikan pendapatan dari Rp36,1 miliar pada 2025 menjadi Rp40 miliar pada tahun 2026.
“Target ini bisa tercapai dengan memperkuat pelayanan di puskesmas. Kami berencana menambah 21 dokter baru yang akan ditempatkan di 24 puskesmas di seluruh Kota Padang. Dengan tenaga medis yang cukup, kualitas pelayanan meningkat, dan pendapatan otomatis terdongkrak,” jelas dr. Srikurnia optimistis.
Hal senada juga disampaikan Direktur RSUD dr. Rasidin Padang, dr. Lismawati R, Sp.PA., M.Biomed., MM, yang menegaskan kesiapan rumah sakit milik daerah itu dalam mendongkrak pendapatan hingga mencapai target Rp46 miliar di tahun 2026.
“Kami optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Tahun 2025 saja, kami berhasil mencapai 81,82 persen dari target yang ditetapkan. Dengan dukungan DPRD dan optimalisasi layanan, target 2026 pasti bisa tercapai,” ujarnya penuh semangat.
Selain sektor kesehatan, DPRD juga menyoroti pentingnya peran Dinas Perhubungan dan BPKAD dalam memperkuat sumber-sumber pendapatan baru. Pendekatan inovatif, seperti optimalisasi retribusi parkir dan pengelolaan aset daerah, disebut menjadi fokus pembahasan dalam rapat tersebut.
Rapat pembahasan R-APBD 2026 ini menandai langkah serius Pemerintah Kota Padang bersama DPRD dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Dengan sinergi antar instansi dan dorongan kuat dari legislatif, target peningkatan PAD diharapkan bukan hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi nyata dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan warga Kota Padang. (edg)
